JK Nilai WFH Bikin Tak Kerja, Stafsus Wapres: Ini Langkah Jangka Pendek

- Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, menilai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) membuat pegawai tidak bekerja.

Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi penjelasan bahwa kebijakan WFH merupakan langkah taktis jangka pendek pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).

Awalnya, Jusuf Kalla merespons kebijakan WFH untuk pegawai memang punya efek ke penghematan BBM, namun ada pula efek negatifnya.

“Ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya, mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah besar sekali, apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagimana produksi. Itu mahal sekali akibatnya,” kata JK di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Anggota DPR Minta Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat Dievaluasi Berkala

Menurut JK, langkah paling baik adalah menaikkan harga BBM agar konsumsi BBM dari masyarakat bisa berkurang.

“Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan, tahun 2005-2006, naikan harga,” ujar JK.

Kenaikan harga BBM akan secara alamiah menekan konsumsi BBM di masyarakat.

“Kalau harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM, bisa mengurangi setengah pemakaian,” kata JK.

Respons Stafsus Wapres

Stafsus Wapres Gibran Rakabuming, Nico Harjanto, menerima masukan dari Jusuf Kalla dan menjadikannya sebagai catatan penting bagi pemerintah.

Namun, Nico menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini merupakan upaya cepat untuk mengatasi situasi aktual saat ini.

“WFH ini murni langkah taktis jangka pendek, sebuah quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik,” kata Nico dalam keterangan pers tertulis, Kamis (2/4/2026).

Baca juga: WFH ASN Setiap Jumat Dinilai Butuh Pengawasan Ketat Seluruh Unit Kerja

Solusi fundamental pemerintah adalah langkah transisi energi jangka menengah dan panjang.

“Seperti mempercepat ekosistem kendaraan listrik, transisi bioenergi B50, hingga memperkuat infrastruktur dan produksi BBM domestik,” kata dia.

Pemerintah tidak ingin mengorbankan ekonomi nasional di situasi krisis.

“Krisis hari ini kita urai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan,” ujarnya.

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Direktur Populi Center, Nico Harjanto usai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1/2016)

Stafsus Wapres Gibran, Tina Talisa, mengatakan dunia sedang berada di bawah tekanan geopolitik Asia Barat dan dampaknya sampai ke ketersediaan BBM di banyak negara, termasuk Indonesia.

Adapun soal WFH dan kaitannya dengan penghematan BBM, pemerintah menghormati pandangan mengenai pilihan kebijakan tersebut.

“Work from home bukan berarti berhenti bekerja atau beristirahat, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif dalam situasi yang dinamis,” kata Tina.

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Staf Khusus Bidang Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa

Dia mencontohkan, WFH saat pandemi COVID-19 silam telah menjadi bukti bahwa layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Yang berubah adalah cara kerja, bukan komitmen pelayanan,” ujar Tina.

Pemerintah menjamin, layanan publik tidak akan dikurangi. Sektor-sektor layanan kesehatan, layanan darurat, transportasi, dan pelayanan tatap muka tetap beroperasi penuh.

Adapun WFH sendiri diyakininya bakal mengurangi mobilitas harian di kota-kota besar.

“Ini adalah bagian dari proses adaptasi berkelanjutan. Setelah lebih dari satu bulan mencermati dinamika global yang masih berlangsung, pemerintah memilih pendekatan yang seimbang: Menjaga layanan tetap optimal, mengelola sumber daya secara efisien, dan memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan,” tutur Tina.

Tag:  #nilai #bikin #kerja #stafsus #wapres #langkah #jangka #pendek