Bareskrim Periksa 46 Saksi Terkait Kasus PT Dana Syariah Indonesia

- Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa 46 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan puluhan saksi tersebut berasal dari berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas penyaluran pendanaan PT DSI.

“Telah dilakukan Pemeriksaan/permintaan keterangan terhadap 46 (empat puluh enam) orang saksi, baik saksi dari OJK, saksi dari lender, saksi dari borrower dan saksi dari PT DSI," kata Ade Safri dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Polisi akan Panggil Dude Herlino soal Kasus Dana Syariah Indonesia

Penyidikan kasus ini resmi dimulai sejak 14 Januari 2026.

PT DSI diduga melakukan penyaluran pendanaan dari masyarakat menggunakan proyek fiktif yang berasal dari data atau informasi borrower eksisting atau "peminjam lama" skema pendanaan itu.

Dalam perkara ini, penyidik menjerat dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat PT DSI di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, serta menyita sejumlah dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca juga: Kasus Dana Syariah Indonesia, Pengamat Ingatkan Risiko Fraud Pindar

Bareskrim turut mengajukan pemblokiran terhadap 63 rekening milik PT DSI dan perusahaan afiliasinya, baik berbentuk badan hukum maupun perorangan.

"Melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 4.074.156.192 dari 41 nomor rekening terlapor maupun afiliasinya yang sudah diblokir," tambah Ade.

Tak hanya itu, penyidik juga menyita ratusan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik borrower yang dijaminkan di PT DSI.

Penyitaan dilakukan saat penggeledahan di kantor pusat PT DSI di Prosperity Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

“Telah melakukan penyitaan terhadap aset bergerak milik PT DSI berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit roda dua," jelasnya.

Dalam rangka pemulihan kerugian korban, penyidik melakukan penelusuran aset (asset tracing) dengan pendekatan mengikuti aliran uang atau follow the money.

Baca juga: Bareskrim: Korban PT DSI Kurang Lebih 15.000 Pemberi Pinjaman

Bareskrim juga berkoordinasi dengan PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan yang berindikasi pidana.

Selain itu, penyidik bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mendata serta memverifikasi para korban atau lender yang akan mengajukan permohonan restitusi.

Ke depan, penyidik berencana memeriksa sejumlah ahli, antara lain ahli fintech dari OJK, ahli ITE, ahli digital forensik, ahli pidana, serta ahli keuangan syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI.

“Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel," pungkas Ade.

Fraud PT DSI: Himpun dana tapi gagal bayar Rp 2,4 triliun

Diberitakan sebelumnya, dalam audiensi bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ade Safri mengungkapkan bahwa total gagal bayar PT DSI saat ini mencapai sekitar Rp 2,4 triliun.

“Sementara ini yang bisa diidentifikasi (gagal bayar) Rp 2,4 triliun, dan tidak menutup kemungkinan bisa bertambah lagi ya, karena untuk PT DSI sendiri itu sudah berdiri tahun 2018," kata Ade Safri dalam audiensi bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menuturkan, pada awal berdiri, PT DSI belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan tersebut baru memperoleh izin sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dari OJK pada tahun 2021.

Artinya, perusahaan telah menghimpun dana dari para pemberi pinjaman (lender) sebelum memperoleh izin LPBBTI dari OJK.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan oleh tim penyidik itu menemukan fakta bahwa PT DSI ini sudah mulai menghimpun dana dari para lender-nya," beber dia.

Lebih lanjut ia menyatakan, kasus gagal bayar terindikasi fraud ini sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Tag:  #bareskrim #periksa #saksi #terkait #kasus #dana #syariah #indonesia