Dua Bulan Pascabencana Sumatera, Bagaimana Progres Penanganannya?

Pemerintah terus berupaya dengan segala daya untuk memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diterjang banjir bandang serta tanah longsor pada dua bulan lalu, tepatnya pada November 2025.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera terus menunjukkan perkembangan.

"Banyak kemajuan yang sudah kita capai dalam memulihkan wilayah-wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Secara keseluruhan, Tito menuturkan bahwa perbaikan infrastruktur dasar seperti jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas umum terus dikebut.

"Layanan dasar seperti listrik, internet, SPBU, air bersih, serta distribusi gas elpiji juga terus dipulihkan secara bertahap. Normalisasi sungai di beberapa titik turut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan sekaligus mitigasi ke depan," tuturnya.

Progres pemulihan

Di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah sempat terdampak bencana, lima di antaranya telah kembali normal, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara itu, enam daerah lainnya sudah berada pada fase mendekati normal, yaitu Kota Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Di Sumatera Utara, progres pemulihan juga menunjukkan percepatan yang signifikan.

Dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah telah kembali normal, yakni Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara.

"11 kabupaten lainnya sudah berada pada tahap mendekati normal," kata Tito.

Tito mengatakan, masih ada wilayah yang memerlukan perhatian khusus di Sumut, seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, meski aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi masyarakat telah kembali berjalan.

Berbeda dengan di Sumbar dan Sumut, pemulihan di Provinsi Aceh membutuhkan kerja yang lebih keras.

Sebab, dari 18 kabupaten/kota terdampak, baru satu daerah telah pulih sepenuhnya, sementara sembilan daerah lainnya berada pada fase mendekati normal.

Di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya, upaya pembersihan endapan lumpur terus dilakukan secara masif dengan melibatkan ribuan personel TNI, Polri, sekolah kedinasan, dan masyarakat.

Di wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, akses jalan yang sempat terputus kini mulai terbuka melalui jembatan sementara, sehingga distribusi logistik kembali berjalan.

"Daerah-daerah ini perlu kita perkuat stok logistik hingga tiga bulan sebagai langkah antisipasi," tegas Tito.

Pemanfaatan gelondongan kayu

Mendagri mempersilakan warga memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera untuk memperbaiki rumah maupun pembangunan lain untuk pemulihan pascabencana.

Tito mengatakan, pemanfaatan kayu ini juga sudah mendapatkan izin dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kebijakan Bapak Presiden sewaktu rapat yang lalu termasuk di Hambalang, arahan kepada kami, silakan dimanfaatkan masyarakat ataupun pemerintah untuk (pemulihan pasca) bencana," kata Tito.

Tito menyebut, banyak warga telah memanfaatkan kayu gelondongan berukuran besar untuk memperbaiki rumah dan jembatan, tetapi tidak dengan kayu yang berukuran kecil.

Sejumlah kepala daerah lantas mengusulkan agar kayu-kayu kecil itu dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, seperti dijual oleh BUMD kepada pihak ketiga.

"Ada saran dari beberapa kepala daerah, 'Pak, bagaimana kalau seandainya itu diambil saja untuk dikerjakan oleh BUMD dijualkan kepada pihak ketiga misalnya PLTU'," tutur Tito, menyampaikan saran kepala daerah.

Pemanfaatannya antara lain sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumatra Utara atau untuk industri lokal, seperti pembuatan batu bata.

"Ini kayu-kayu kecil yang potongan-potongan itu bagi mereka memiliki nilai ekonomis. Mungkin Bapak Menteri Kehutanan mohon arahannya nanti," kata Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa gelondongan kayu tersebut diperbolehkan untuk dimanfaatkan warga.

"Terus terang tentu saja dibolehkan Pak Mendagri, tapi tentu tata usahanya akan lebih ada koordinasi lebih lanjut karena lagi-lagi ini menjadi aset dan jangan jadi temuan di kemudian hari," jelas Raja Juli.

Fasilitas kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh fasilitas kesehatan, baik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kembali berjalan normal 100 persen pada Maret 2026.

"Target kami adalah di bulan Maret ini kita harapkan semua fasilitas kesehatan sudah bisa beroperasi normal," kata Budi dalam rapat.

Budi memerinci, setidaknya ada 87 RSUD yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Sebanyak 9 di antaranya berhenti beroperasi.

"Sekarang sudah beroperasi semua walaupun belum 100 persen, masih dilakukan secara bertahap, ya. Tapi sudah bisa menerima pasien dan sudah juga pegawainya bisa datang," tuturnya.

Sementara untuk Puskesmas, dua unit masih dalam tahap perbaikan dari total 867 unit yang terdampak.

Sebanyak 152 di antaranya sempat berhenti beroperasi.

Ia menargetkan, pembangunan dua Puskesmas rampung dalam bulan ini.

Dua Puskesmas itu berada di wilayah Lokop, Aceh Timur; dan Jambur Lak Lak, Aceh Tenggara.

Pemulihan sekolah

Untuk progres pemulihan sekolah, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan sepenuhnya.

"Alhamdulillah sampai saat ini untuk proses pembelajaran di ketiga provinsi tersebut sudah terlaksana 100 persen proses pembelajarannya," kata Atip.

Secara total jumlah sekolah yang terdampak di tiga provinsi itu sebanyak 4.859 sekolah.

Tantangan yang masih tersisa, kata dia, adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.

Pendanaan untuk relokasi dan perbaikan fisik sekolah, lanjut Atip, akan menggunakan dana revitalisasi pada tahun anggaran 2026.

Sekolah-sekolah yang dinilai tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula sehingga memerlukan relokasi ke tempat yang lebih aman.

Pembangunan jembatan permanen

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan, pemerintah bakal mulai membangun jembatan permanen di Sumatera agar bisa dilintasi oleh kendaraan berat.

Pembangunan jembatan permanen dilakukan bukan tanpa alasan.

Hal ini berangkat dari kekhawatiran Dody lantaran banyaknya truk bermuatan lebih yang melintasi jembatan sementara.

"Ada beberapa jembatan fungsional yang hari ini sudah mulai progres mengarah ke tahapan ke permanen," tutur Dody, dalam ruang rapat, Senin.

Dody menjelaskan, jembatan sementara yang dibangun dalam masa tanggap darurat hanya mampu dilalui kendaraan dengan beban terbatas maksimal 20 ton.

Ia khawatir apabila jembatan sementara tersebut tidak dijadikan permanen akan berisiko ambruk lantaran sering dilewati truk bermuatan lebih.

"Karena mengejar itu tadi, takut kalau saya diamkan kemudian itu ambruk gitu, nanti yang dihujat saya juga ujung-ujungnya," ucapnya.

Dody mengaku kalau ia sering mendapatkan komplain lantaran seringnya truk-truk overload tersebut melewati jembatan sementara.

Sementara di satu lain, kebutuhan pokok masyarakat di wilayah terdampak sangat mendesak.

"Kalau sudah malam hari kan ya tahu sendiri, begitu banyak kebutuhan mulai dari BBM, elpiji, beras dan seterusnya, kadang-kadang yang masuk itu di malam hari terutama itu di atas (overload) semua," tuturnya.

Bangun bendungan

Selain jembatan permanen, KemenPU juga berencana membangun dam yang akan menggunakan lahan-lahan dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Dam merupakan bendungan yang berfungsi sebagai penghalang untuk menahan, menampung, dan mengelola laju air, atau lumpur ketika terjadi curah hujan tinggi.

Penggunaan lahan TNGL untuk bendungan ini sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

"Aceh dan Sumut ini rencananya dam-nya akan banyak menggunakan lahan-lahan dari Taman Nasional (Gunung Leuser). Beberapa kali kesempatan sudah bicara dengan Pak Menhut dan alhamdulillah beliau mengizinkan," ucap Dody.

Setelah mengantongi izin dari Menhut, Kementerian PU akan mulai membangun dam agar di Aceh dan Sumut tidak lagi tersapu air banjir bandang karena hujan lebat.

"Jadi, dam ini fungsinya adalah manakala terjadi hujan lebat sekali di atas, di hulu-hulu Aceh maupun hulu Sumut seperti Gayo Lues dan sekitarnya itu, atau Tapteng, Tapsel dan sekitarnya, air-air dan kayunya kalaupun masih ada, tidak turun sampai dengan Tamiang dan sekitarnya yang di hilir," ujar Dody.

Karena itu, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran Rp 74 triliun untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera sekaligus membangun proyek dam atau bendungan di Aceh dan Sumut.

Tag:  #bulan #pascabencana #sumatera #bagaimana #progres #penanganannya