Blak-blakan Noe Letto Mau Jadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional

- Musisi sekaligus budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto blak-blakan soal alasannya menerima jabatan sebagai Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia.

Melalui kanal YouTube Sabrang MDP Official, Noe menegaskan bahwa keputusannya bergabung bukanlah bentuk masuk ke dalam pemerintahan, melainkan kontribusi pada kepentingan negara dalam jangka panjang.

“Negara, itu concern-nya beda. Negara itu pinginnya agar Indonesia berjalan terus. Sehingga dia harus punya sistem feedback agar pemerintah bisa memperbaiki,” kata Noe dikutip Kompas.com, Minggu (25/1/2026).

Menurut Noe, terdapat perbedaan mendasar antara bangsa, negara, dan pemerintah yang kerap disalahpahami.

Dia menjelaskan, bangsa Indonesia telah terbentuk secara organik jauh sebelum hadirnya negara dan pemerintahan dalam bentuk modern.

Sementara itu, pemerintah bersifat periodik dan lekat dengan dinamika politik lima tahunan. Adapun negara, menurut Noe, memiliki kepentingan jangka panjang agar Indonesia dapat terus berjalan dan berkembang.

Posisi di Ranah Negara, Bukan Pemerintah

Dalam kerangka tersebut, Noe menilai bahwa masukan dari masyarakat merupakan elemen penting bagi keberlangsungan negara.

Selama puluhan tahun dirinya bersama komunitas Maiyah telah menjalankan peran tersebut di luar sistem pemerintahan, tetapi tetap berada dalam bingkai negara.

“Jadi posisinya Maiyah itu, yang kita lakukan selama ini adalah mencoba di luar sistem pemerintahan tapi masih di dalam negara. Karena kita masih ngomong cinta Indonesia nih, gimana dandaninya dan seterusnya. Kita sudah melakukan itu puluhan tahun,” ujar Noe.

Dia menjelaskan, Maiyah selama ini rutin menggelar forum bulanan untuk menyampaikan masukan kepada pengambil kebijakan.

Namun, Noe menilai, masukan tersebut kerap kalah oleh dinamika komunikasi publik saat ini.

“Kita melakukan forum bulanan untuk kemudian memberi input-input masukan. Yang kalau sekarang, peta terakhir ini bisa enggak didengerin. Kalah sama asymmetric war, kalah sama sosial media, kalah sama buzzer, dan seterusnya,” kata dia.

Dia merujuk pada pandangan ayahnya, budayawan dan cendekiawan muslim Emha Ainun Najib atau Cak Nun, yang sejak lama menekankan pentingnya membedakan negara dan pemerintah secara tegas.

Noe mengakui bahwa perannya saat ini berada dalam sistem yang dilahirkan oleh bangsa, tetapi dijalankan dari sudut pandang negara dan rakyat, bukan kepentingan politik pemerintahan.

Oleh karena itu, Noe menegaskan bahwa posisinya tetap berada di ranah negara, bukan pemerintah.

“Tapi yang kita lakukan sama kok. Bedanya cuman ini ada sebuah kebutuhan tertentu berhubungan dengan eksperimen. Bahwa mau tidak mau harus pakai peci, pakai dasi (saat dilantik),” ujar Noe.

“Ya males jane. Enggak bisa rokokan. Harus kayak gitu, dasi miring-miring enggak karuan. Well, tapi kalau itu what it takes, ada kans perubahan yang berbeda, itu tentu harus dilakukan juga,” lanjut dia.

Tangkap Layar Youtube Sabrang MDP Official Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto, anak Cak Nun.

Tenaga Ahli Lebih Ideal daripada Jalur Partai

Posisi tenaga ahli duga dinilainya justru lebih memungkinkan seseorang bekerja secara objektif, dibandingkan masuk ke pemerintahan melalui jalur partai politik.

Menurut dia, jalur partai membuat seseorang terikat pada kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, posisi tenaga ahli memungkinkan seseorang bekerja berdasarkan realitas objektif dan kepentingan negara.

“Kenapa posisi TA tepat? Itu jauh lebih enak daripada posisi masuk lewat partai. Karena kamu nanti patuh sama partai. Kalau posisi TA patuh sama siapa? Posisi TA patuh pada kenyataan, patuh pada objective reality, patuh kepada setianya kepada negara. Very, very simple,” kata Noe dikutip Sabtu (24/1/2026).

Tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan Indonesia sekaligus mewujudkan kemakmuran rakyat dalam jangka panjang.

“Tujuan saya satu, bagaimana membuat Indonesia bisa bertahan selama mungkin, makmur rakyatnya. Kita maju bersama, makmur bersama,” ujar dia.

Soroti Cognitive War dan Keterbelahan Bangsa

Dalam konteks pertahanan nonmiliter, Noe menyoroti ancaman cognitive war yang menurutnya kini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.

Dia menilai, bangsa ini tengah mengalami keterbelahan antara masyarakat dan pejabat pemerintahan, yang merupakan bentuk baru dari politik adu domba atau divide et impera.

“Kita dipecah belah. Jadi kalau sekarang yang dipecah belah adalah rakyat dan pejabat,” kata Noe.

Dia menjelaskan, saat ini tidak terdapat titik temu yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Satu sisi, masyarakat menyampaikan keluhan yang kerap tidak direspons secara memadai oleh pemerintah.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah sering dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat karena minimnya penjelasan.

“Masyarakat punya komplain, walaupun kadang-kadang bahasanya tidak halus, yang tidak dijawab langsung secara pemerintah,” ujar Noe.

“Pemerintah melakukan hal-hal yang menurut masyarakat tidak masuk akal, juga tidak ada penjelasannya,” lanjut dia.

Kondisi tersebut, menurut Noe, melahirkan siklus saling curiga yang berujung pada prasangka sosial.

“Yang terjadi adalah saling curiga, saling curiga, saling curiga terus sampai pada posisi prejudice. Siapapun yang masuk ke pemerintah pokoknya buruk. Siapapun yang di masyarakat ikut kritis menurut pemerintah, wah itu bikin kisruh saja itu,” ucapnya.

Dia menilai dampaknya sangat serius karena Indonesia kehilangan banyak aspek penting, terutama kohesi sosial sebagai sebuah bangsa.

DPN Menhan Sjafrie Sjamsoeddin 12 Staf Ahli DPN melantik 12 staf ahli Dewan Pertahanan Nasional.

Kritik Adalah Data untuk Perbaikan, Bukan Ancaman

Noe juga menyinggung pola respons pemerintah terhadap kritik publik yang dinilainya belum sehat.

Menurut dia, pemerintah sering kali memilih diam, marah, atau mengirim buzzer ketika dikritik oleh masyarakat.

“Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga,” kata Noe, Jumat (23/1/2026).

Padahal, menurut Noe, kritik merupakan data yang penting bagi perbaikan kebijakan.

“Kita harus paham bahwa kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi,” tuturnya.

Dia menilai, pemerintah perlu memiliki kerangka kerja yang jelas dalam merespons kritik, mulai dari mengakui adanya masalah, merespons secara jujur dan transparan, hingga menunjukkan komitmen yang dapat dipantau publik.

“Bayangkan ini menjadi standar dari semua pejabat kita. Dia bisa dengan dingin melihat masalah, bisa meng-acknowledge, mengakui bahwa masalah itu ada, tidak lari dari masalah, bisa merespon dengan jujur, apa adanya, transparan, dan punya komitmen yang bisa dilihat bersama,” ucapnya.

Siap Mundur Jika Hanya Simbolis

Noe menegaskan, jabatan Tenaga Ahli Madya di DPN RI tidak memiliki kewenangan membuat peraturan, melainkan memberikan masukan kepada pemerintah.

“Mungkin (memasukkannya) bisa diteruskan ke Presiden, (masukkan tenaga ahli itu) terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra, mata, akal, telinga. Apa sih yang terjadi? Harusnya gimana sih untuk bisa memperbaiki situasi?” kata Noe.

Dia juga menyatakan siap mundur apabila gagasan dan rekomendasinya tidak mendapat ruang untuk diterapkan.

Menurut Noe, dirinya tidak ingin sekadar menjadi simbol.

“Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign,” ujar Noe.

Sebagai informasi, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik Noe Letto sebagai Tenaga Ahli Madya DPN RI bersama 11 tenaga ahli lainnya pada Kamis (15/1/2026).

“Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada Kompas.com, Minggu (18/1/2026).

Tag:  #blak #blakan #letto #jadi #tenaga #ahli #dewan #pertahanan #nasional