KPK OTT Bupati Pati dan Wali Kota Madiun, Anggota DPR: Tamparan Keras

- Anggota Komisi II DPR Muhammad Toha menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi merupakan tamparan yang keras.

OTT tersebut membuatnya prihatin dengan sikap kepala daerah yang main-main dengan jabatannya.

"Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum," ujar Toha kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

"Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri melalui fee proyek ataupun jual beli jabatan," sambungnya menegaskan.

Ia menilai, kasus suap pengisian jabatan yang menjerat Sudewo menunjukkan masih lemahnya integritas dan birokrasi.

Sedangkan kasus yang menyeret Wali Kota Madiun terkait penyimpangan dana CSR merupakan hal yang tidak dapat diterima.

"Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama yang harus segera diputus rantainya. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional," ujar Toha.

Ia pun mendukung langkah KPK untuk menjalankan peran pemberantasan korupsi di daerah-daerah.

"Kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi," tegas Toha.

KPK OTT 2 Kepala Daerah

Pada Senin (19/1/2026), KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah. Pertama adalah Wali Kota Madiun Maidi yang terkait kasus uang jatah atau fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Madiun.

"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Kedua adalah Bupati Pati Sudewo yang terjerat OTT terkait pengisian jabatan.

"Terkait pengisian jabatan kaur (kepala urusan), kasi (kepala seksi), ataupun sekdes (sekretaris desa),” kata Budi.

Kendati demikian, Budi belum menjelaskan lebih rinci mengenai kasus maupun jumlah orang yang diamankan dalam OTT tersebut.

Tag:  #bupati #pati #wali #kota #madiun #anggota #tamparan #keras