Menarik Perhatian sebagai Komoditas dan Distorsi Martabat Manusia

DI KEHIDUPAN yang setiap hari kita akui kian sulit dan dikelilingi ketidakpastian, mencari “perhatian” kini berani dijadikan sebagai komoditas demi untuk bertahan hidup.

Di ruang digital, sebagian orang nekat mempertontonkan hal-hal yang kontroversial demi popularitas dan berhasil mendapatkan peluang ekonomi.

Di tengah logika itu, kita mulai melihat bagaimana orang benar-benar bersedia melintasi batas yang dulu dianggap tidak pantas, bahkan berbahaya, demi satu hal yang sama: konten yang viral dan uang yang mengikutinya (monetisasi digital).

Seorang perempuan asal Palembang, misalnya, yang nekat terbang dengan mengenakan seragam pramugari Batik Air palsu hanya demi membuat video yang terlihat meyakinkan.

Ia jelas tidak bercanda sebenarnya; ia sedang memainkan kepercayaan publik, keselamatan penerbangan, dan wibawa institusi demi klik dan atensi. Dia sadar betul akan viral, dan sadar betul bisa mendapatkan peluang setelahnya.

Di Jakarta, ada pula warga yang berkeliling Flyover dengan mobil buatan China sambil membunyikan telolet, melanggar aturan lalu lintas sampai akhirnya ditilang patwal dan sang pengemudi meminta maaf.

Di jalanan, seorang pemuda menantang aparat polisi dan bahkan TNI berkelahi hanya untuk mendapatkan rekaman yang dramatis.

Ruang publik kini diperlakukan seperti panggung pribadi, sementara etika sering kali turun kasta yang bisa diabaikan jika itu menjanjikan secara ekonomi.

Orang-orang rela memproduksi konten yang menyinggung kesusilaan, memelintir fakta, mempromosikan praktik ilegal, atau melontarkan ujaran kasar, bukan semata karena dorongan iseng, melainkan karena tekanan beban ekonomi yang tak lagi terbendung.

Di tengah lapangan kerja yang semakin sempit dan jalur mobilitas yang makin berliku, ruang digital tampil sebagai salah satu dari sedikit arena yang sangat menjanjikan untuk hasil instan, dan bisa dijangkau siapa saja.

Dalam situasi seperti ini, perhatian berubah menjadi mata uang, dan konten—betapapun problematiknya—menjadi alat untuk mengonversi kegelisahan hidup menjadi pemasukan, meski harus dibayar dengan risiko sosial dan hukum.

Latar mereka berbeda, tetapi logika algoritma sama, yakni siapapun yang bisa menarik perhatian publik paling besar, paling provokatif, maka dia menguasai medan nilai ekonomi perhatian publik atau kita sebut dengan (attention economy).

Dalam ekonomi perhatian seperti ini, batas antara kreativitas, kebohongan, dan pelanggaran hukum menjadi kabur, karena setiap detik keterlihatan bisa dikonversi menjadi rupiah atau maya uang asing.

Orang akhirnya rela melakukan apa pun, bukan karena tidak tahu risikonya, tetapi karena tekanan ekonomi dan ilusi popularitas membuat taruhan itu terasa layak diambil.

Fenomena pengejaran atensi ini sebenarnya merupakan manifestasi dari perubahan kapasitas kognitif yang cukup dalam pada generasi sekarang. Perubahannya cenderung ke arah negatif.

Generasi Z, yang tumbuh dalam ekosistem ekonomi perhatian, mulai menunjukkan pengikisan daya tahan (endurance) dalam fokus jangka panjang.

Keinginan untuk selalu mendapatkan stimulasi instan membuat mereka terjebak dalam arus doomscrolling—sebuah kondisi di mana kehendak mereka didikte oleh algoritma yang terus menyodorkan konten baru setiap beberapa detik.

Otak mereka sering kali belum selesai memproses satu informasi ketika informasi berikutnya sudah muncul.

Jika informasinya dinilai positif, muncul dorongan untuk mengejar informasi tambahan; jika dinilai negatif, mereka dengan cepat mengganti konten melalui scrolling.

Informasi-informasi ini kemudian menumpuk tanpa benar-benar diolah oleh otak, lalu tersimpan dalam bentuk imajinasi yang dapat muncul kapan saja tergantung situasi.

Ketika informasi negatif mendominasi, yang muncul adalah kecemasan berlebih; ketika yang mendominasi adalah informasi positif, responsnya bisa berupa euforia yang tidak proporsional.

Artinya, otak dipenuhi oleh imajinasi yang menggerus ruang kognitif, sehingga akal sehat menjadi lebih rentan kalah oleh dorongan perasaan.

Apakah ini kesalahan mereka? Jelas tidak. Yang mereka butuhkan adalah proses pemulihan, serta pendampingan dari generasi yang lebih senior agar mampu menavigasi lanskap atensi digital dengan lebih sehat.

Data empiris dalam dunia ekonomi menunjukkan betapa drastisnya pergeseran perilaku ini. Jika kita menilik data pasar modal tahun 1960-an, rata-rata investor memiliki daya tahan untuk menyimpan saham (holding period) selama kurang lebih 8 tahun.

Angka ini menyusut menjadi sekitar 1,2 tahun pada awal 2000-an, seiring masuknya era internet.

Di tengah kepungan aplikasi perdagangan yang tergamifikasi, rata-rata durasi kepemilikan saham merosot tajam hingga hanya sekitar 5,5 bulan.

Investasi yang dulunya merupakan tindakan reflektif berbasis analisis jangka panjang, kini terdistorsi menjadi perilaku reaktif yang impulsif.

Sekitar 79 persen investor muda bahkan lebih mempercayai narasi cepat dari media sosial daripada laporan fundamental yang mendalam.

Ketidaksabaran dalam berproses inilah yang menjelaskan mengapa konten-konten instan dan kontroversial begitu laku keras; karena fokus manusia telah diperpendek demi percepatan sirkulasi modal digital.

Namun, di balik gemerlap attention economy, sebagian yang lain justru larut menanggung tekanan hidup tanpa tempat bersandar hingga berujung pada tragedi kemanusiaan, bahkan ada yang terjebak hutang hanya karena kelaparan.

Peristiwa yang terjadi di Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kebumen baru-baru ini, misalnya, memperlihatkan wajah lain dari tekanan hidup yang jarang mendapatkan sorotan.

Seorang ibu dan anak balitanya ditemukan meninggal di rumah mereka, tragedi yang nyaris merenggut nyawa anak ketiga yang masih kecil.

Di tengah hiruk-pikuk ruang digital yang dipenuhi konten dan perburuan visibilitas, kisah seperti ini mengingatkan bahwa tidak semua orang memiliki akses, energi, atau pilihan untuk mengubah kesulitan hidup menjadi peluang ekonomi.

Sebagian justru tenggelam dalam tekanan tanpa penyangga sosial yang memadai, hingga tragedi kemanusiaan hadir tanpa sempat diperingatkan.

Keganjilan sosial ini sesungguhnya menunjukkan runtuhnya otonomi manusia di tengah ekonomi perhatian.

Artinya, keputusan individu jarang benar-benar lahir dari hasil olah pikir yang benar dan kehendak yang tulus dan murni saling peduli.

Pilihan untuk membuat konten ekstrem, memburu sensasi, atau justru menyerah pada keputusasaan, sama-sama terbentuk di bawah tekanan sistem yang mengaitkan visibilitas dengan peluang hidup.

Di sinilah pendekatan etika Kantian menjadi relevan. Dalam filsafat Immanuel Kant, martabat manusia terletak pada otonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk menentukan tindakannya melalui rasio dan kehendak yang ia beri hukum bagi dirinya sendiri (Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, 1785).

Manusia bermoral bukan karena kepatuhan buta, tetapi karena ia mampu bertindak berdasarkan prinsip yang ia akui sebagai benar.

Dari sini muncul tuntutan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Prinsip ini menjadi dasar bagi gagasan tentang martabat, hak, dan tanggung jawab dalam masyarakat modern.

Aylsworth dan Castro memperluas kerangka ini ke dalam dunia digital kontemporer. Dalam Kantian Ethics and the Attention Economy, mereka menunjukkan bahwa teknologi berbasis perhatian secara sistematis mengganggu kondisi yang memungkinkan otonomi itu bekerja.

Algoritma, notifikasi, dan metrik keterlibatan tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membentuk apa yang terasa penting, mendesak, dan menguntungkan (Aylsworth & Castro, 2023).

Dengan cara ini, kehendak manusia terus dipengaruhi oleh rangsangan eksternal yang dirancang untuk memicu reaksi tertentu. Pilihan menjadi semakin reaktif, bukan reflektif.

Dalam bahasa Kantian, kondisi ini mendorong manusia ke arah heteronomi, keadaan ketika kehendak tidak lagi ditentukan oleh rasio moral, melainkan oleh tekanan dari luar.

Ketika seseorang membuat konten demi viralitas atau mengabaikan risiko demi klik, yang bekerja bukan lagi pertimbangan etis, melainkan adaptasi terhadap sistem yang memberi imbalan pada keterlihatan.

Di sisi lain, mereka yang tidak mampu masuk ke arena ini justru kehilangan ruang untuk mengekspresikan kebutuhan dan penderitaannya, karena sistem yang sama tidak menganggap kesunyian sebagai sesuatu yang bernilai.

Kerangka ini membantu kita membaca kontradiksi yang tampak di masyarakat hari ini. Perilaku nekat demi konten dan tragedi kemiskinan yang sunyi bukanlah dua dunia terpisah, melainkan hasil dari struktur yang sama, yakni ekonomi perhatian yang mengaitkan martabat dan peluang hidup dengan visibilitas.

Yang satu berusaha bertahan dengan menyerahkan dirinya pada logika algoritma, yang lain tersisih karena tidak memiliki akses ke panggung yang sama.

Dalam kedua kasus, manusia tidak sepenuhnya hadir sebagai subjek yang mengatur hidupnya, melainkan sebagai entitas yang dibentuk oleh arsitektur teknologi dan pasar.

Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika ruang influencer juga dibentuk oleh kepentingan politik dan kekuasaan, terutama di negara-negara yang menerapkan kontrol ketat atas arus informasi digital.

China adalah contoh paling jelas dari pendekatan semacam ini. Pemerintah melalui Cyberspace Administration of China (CAC) dan otoritas terkait telah memperkenalkan regulasi yang mewajibkan para pembuat konten yang membahas topik-topik sensitif seperti kesehatan, hukum, pendidikan, atau keuangan untuk memiliki kualifikasi profesional yang sah—misalnya gelar akademik, sertifikat profesional atau lisensi terkait—sebelum mereka diizinkan memproduksi dan menyebarkan konten tersebut secara publik.

Regulasi semacam itu dipublikasikan pada Oktober 2025, dan platform besar seperti Douyin, Bilibili, dan Weibo diwajibkan melakukan verifikasi kredensial terhadap kreator yang ingin membahas bidang-bidang tersebut agar konten yang dipublikasikan tidak menyesatkan publik dan didukung oleh kompetensi yang tepat.

Dalam praktiknya, pembuat konten harus menyerahkan bukti pendidikan atau sertifikasi, dan konten terkait isu profesional harus mencantumkan sumber serta penafsirannya secara jelas agar sesuai dengan standar yang ditetapkan otoritas digital China.

Langkah regulasi ini tidak muncul secara sepihak, tetapi merupakan bagian dari rangkaian kebijakan yang lebih luas untuk mengontrol ekosistem informasi online yang diatur oleh dokumen seperti Provisions on the Governance of the Online Information Content Ecosystem.

Aturan ini diberlakukan mulai 2020 yang menempatkan pemerintah sebagai penjaga utama atas konten daring dengan tuntutan agar semua konten “berkontribusi pada nilai-nilai resmi” dan tidak mengancam stabilitas sosial atau prinsip dasar ideologi negeri Tirai Bambu tersebut.

Dalam konteks influencer, regulasi ini mengubah peta kemampuan seseorang untuk berbicara di ruang publik digital.

Alih-alih hanya mengikuti logika pasar atau viralitas, influencer kini harus memenuhi standar yang secara formal ditetapkan oleh negara untuk mendiskusikan isu-isu penting.

Pendekatan seperti ini, pada satu sisi, dimaksudkan untuk mengurangi misinformasi dan meningkatkan kredibilitas konten di platform yang amat besar dan berpengaruh secara sosial dan ekonomi di China.

Namun, pada sisi lain, peraturan tersebut juga menempatkan pembuat konten dalam posisi di mana hanya figur yang lolos seleksi teknokratik dan administratif yang dapat menikmati jangkauan luas.

Sementara mereka yang mengangkat kritik sosial, persoalan marginal, atau pandangan yang tidak sejalan dengan garis politik mayoritas secara langsung atau tidak langsung terpinggirkan.

Hal ini menciptakan batasan struktural terhadap siapa yang dapat muncul di ruang publik digital dalam peran yang berpengaruh, dan secara efektif memusatkan “legitimasi suara” pada mereka yang dianggap sesuai oleh rezim regulasi, bukan berdasarkan kualitas dialog publik atau kebutuhan masyarakat luas.

Dalam iklim seperti itu, perhatian publik tidak lagi mengalir bebas di antara beragam sudut pandang, melainkan diarahkan oleh kombinasi kepentingan politik, regulasi, dan kepentingan ekonomi platform yang tunduk pada kerangka hukum yang ketat.

Standar formal yang diklaim menjaga keamanan informasi pada praktiknya juga mempersempit ruang bagi kritik sosial dan pembahasan persoalan mendesak seperti ketimpangan, bencana kemanusiaan, atau kelaparan di komunitas yang kurang terlihat, karena wacana semacam itu sering dianggap tidak memenuhi syarat teknis atau terlalu sensitif secara politis.

Dalam model seperti China, penderitaan sosial justru sering bisa tampil di ruang publik karena para influencer yang terverifikasi dan terdidik memiliki kapasitas untuk membaca, mendokumentasikan, dan mengemasnya secara rapi.

Kisah kemiskinan, daerah tertinggal, atau keluarga yang terdesak tidak sulit ditemukan. Namun yang dibatasi adalah bagaimana penderitaan itu ditafsirkan.

Ia boleh hadir sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi tidak sebagai kritik struktural terhadap kebijakan, distribusi sumber daya, atau kegagalan negara.

Dengan kata lain, yang dikendalikan bukan visibilitas penderitaan, melainkan maknanya. Tragedi boleh dilihat, asal tidak berubah menjadi tuntutan politik.

Di Indonesia, masalahnya justru bergerak ke arah berbeda. Di sini tidak ada sistem kualifikasi, tidak ada kurasi berbasis kompetensi, dan hampir tidak ada perlindungan bagi influencer yang bekerja secara serius di wilayah sosial.

Siapa pun bisa menjadi pembuat konten, tetapi yang naik ke permukaan adalah mereka yang paling mampu memproduksi sensasi dan emosi.

Akibatnya, penderitaan yang paling berat sering kali tidak muncul sama sekali, bukan karena disaring oleh negara, tetapi karena kalah oleh logika pasar perhatian.

Kemiskinan, kelaparan, dan krisis sosial yang sunyi tidak cukup “menjual” untuk bersaing dengan drama, gosip, atau kontroversi.

Kita bahkan bisa melihat bagaimana sebagian figur dengan puluhan juta penonton justru lebih sering tampil sebagai pemanis narasi kebijakan, menampilkan seolah semuanya baik-baik saja.

Tentu tidak semua influencer bergerak ke arah itu, tetapi ada kecenderungan yang sulit diabaikan bahwa kekuatan publik yang mereka miliki lebih sering dikonversi menjadi uang dan kedekatan dengan kekuasaan ketimbang menjadi alat untuk mengungkap persoalan yang paling mendesak di masyarakat.

Perbedaan ini menunjukkan dua rezim yang sama-sama ada sisi yang perlu dikritisi. China mengelola perhatian melalui kontrol politik, sementara Indonesia menyerahkannya pada pasar yang liar.

Yang satu membatasi tafsir, yang lain membiarkan kegaduhan. Dalam kedua kasus, ruang publik gagal menjalankan fungsinya sebagai tempat masyarakat melihat penderitaan secara utuh, memahami sebabnya, dan membicarakan solusi bersama.

Artinya, ketika sistem penghargaan hanya mengenali visibilitas dan reaksi, nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, dan keberpihakan pada yang lemah berada dalam posisi yang sangat rentan disalahgunakan. Konten yang membangun sering tenggelam di bawah arus sensasi.

Dalam situasi seperti ini, hukum seharusnya menjadi penyangga, membedakan dengan jelas antara ekspresi yang merugikan publik dan upaya menyuarakan kepentingan sosial.

Namun, praktiknya sering tidak seimbang. Mereka yang melanggar hukum demi konten memang perlu ditindak. Namun, mereka yang menggunakan pengaruhnya untuk mengangkat persoalan publik juga sering menghadapi tekanan dan intimidasi yang tidak proporsional.

Ketiadaan perlindungan yang memadai bagi peran sosial influencer membuat ruang digital semakin condong ke arah yang sempit.

Orang belajar bahwa lebih aman mengejar uang dan visibilitas daripada menantang ketidakadilan. Dalam kerangka Kantian, ini adalah tanda kemerosotan untuk melindungi otonomi dan martabat manusia di era digital.

Selama perhatian terus diperlakukan sebagai komoditas yang tunduk pada logika pasar dan kekuasaan, tragedi yang paling membutuhkan sorotan akan tetap berada di pinggir layar, sementara kegaduhan yang menguntungkan akan terus menguasai pusat panggung.

Makanya, tak heran jika “lo viral, lo hidup kaya” dan “lo terkenal, lo dihormati” perlahan menjelma seperti prinsip hidup generasi masa kini.

Namun, apakah itu benar? Apakah ketenaran dan viralitas benar-benar membawa kebahagiaan? Atau hanya ilusi semata?

Tag:  #menarik #perhatian #sebagai #komoditas #distorsi #martabat #manusia