Rakernas PDI-P Dorong Reformasi Sistem Politik Nasional

Hasil rapat kerja nasional (Rakernas) PDI-P 2026 yang digelar 10-12 Januari 2026 merekomendasikan dilakukannya reformasi sistem politik nasional.

Partai berlambang banteng itu berpandangan, langkah tersebut harus berjalan bersamaan dengan reformasi sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” ujar Ketua DPD PDI-P Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan risalah hasil Rakernas I PDI-P, Senin (12/1/2026) di Ancol.

Menurut Jamaluddin, reformasi itu harus dilakukan dengan mendorong penguatan sistem multipartai sederhana dan menegaskan peserta pemilu legislatif adalah partai politik.

“Guna mewujudkan sistem multi-partai sederhana sebagai padanan pelaksanaan sistem presidensial,” kata Jamaluddin.

Dalam rakernas tersebut, PDI-P juga menegaskan sikapnya untuk menolak wacana Pilkada via DPRD atau tidak langsung dipilih rakyat.

Jamaluddin menekankan, hak rakyat untuk memilih sendirian pemimpinnya melalui Pilkada langsung harus dijaga dan tak boleh diambil.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” jelas Jamaluddin.

Tag:  #rakernas #dorong #reformasi #sistem #politik #nasional