VIDEO Belum Nonton Dirty Vote, Berikut Ini Respon Gibran

Film dokumenter Dirty Vote saat ini ramai diperbincangkan.

Dalam film tersebut, tiga ahli hukum tata negara menjelaskan tentang rusaknya demokrasi negara, dimana kekuasaan disalahgunakan secara terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

Film ini menduga banyak kecurangan yang dilakukan masing-masing paslon Pilpres 2024.

Soal ini, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka buka suara.

Gibran mengatakan, jika memang mengantongi bukti adanya kecurangan maka pihaknya mempersilakan untuk dilaporkan.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media usia meninjau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sewu, Jebres, Surakarta, hari ini, Senin (12/2/2024).

Gibran sendiri mengaku belum menonton film dokumenter yang disutradari oleh Dandhy Laksono tersebut.

Ia juga mengaku tidak tahu-menahu isi dari film dokumenter tersebut dan mengatakan akan menontonnya nanti.

Gibran mengaku tidak merasa dirugikan dari penayangan film ini meski dituduh melakukan kecurangan dalam proses pemilu.

Sementara itu, Sutradara Dandhy Laksono mengungkap alasan film ini dirilih di masa tenang pemilu.

Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube Dirty Vote.

Ia menyebut, karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.

Diharapkan di tiga hari krusial menuju hari H pencoblosan, film ini memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar.

Dandhy mengaku ingin mengajak setiap orang untuk menonton karyanya ini sebagai warga negara, bukan sebagai pendukung capres-cawapres tertentu.

Dandhy mengungkap, berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO.

Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.

Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu, dan lembaga.

Dijelaskan Joni, Dirty Vote ini digarap dalam waktu sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis.

Joni menyebut, produksi film ini lebih singkat dari penggarapan karya Dandhy Laksono lainnya yakni End Game KPK yang rilis tahun 2021.

Dua puluh lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Film ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Dalam film ini ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu sekalipun menabrak tatanan demokrasi.

Koalisi masyarakat sipil mengatakan, penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.(*)

Tag:  #video #belum #nonton #dirty #vote #berikut #respon #gibran