Pemerintah Didesak Investigasi Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

- Sejumlah anggota DPR menduga bila banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera yang telah merenggut nyawa ratusan jiwa, bukan murni akibat faktor alam semata.

Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi atas insiden yang terjadi, sembari pada saat yang sama menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.

Desakan Investigasi

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak pemerintah agar melakukan investigasi atas penyebab banjir disertai tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Hal ini untuk memastikan apakah bencana tersebut murni disebabkan cuaca ekstrem, atau ada penyebab lain yang ikut memperparah dampaknya.

"Kami mendorong investigasi pemicu bencana di Sumatera bagian utara ini. Apakah ini murni masalah ekologis atau karena murni cuaca ekstrem," ujar Huda saat dihubungi, Jumat (28/11/2025).

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU BANJIR SUMBAR: Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/11/2025). Sampah kayu gelondongan itu menumpuk di sepanjang pantai Padang pascabanjir bandang beberapa hari terakhir.

Huda mengingatkan analisis komprehensif dari investigasi tersebut juga diperlukan agar penanganan bencana ke depan dapat lebih efektif.

"Ini penting agar ke depan bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di kemudian hari," jelas Huda.

Curiga Gelondongan Kayu

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang juga menilai pentingnya penyelidikan atas peristiwa ini, guna mengetahui secara pasti penyebab bencana serta siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

Kecurigaan Marwan berasal dari banyaknya gelondongan kayu yang terseret arus banjir, sehingga menyebabkan kerusakan parah di berbagai lokasi. Di media sosial, keberadaan kayu gelondongan yang terseret banjir pun mendapat sorotan tajam dari publik, usai video itu viral.

Menurut Marwan, kondisi ini menjadi salah satu indikasi adanya persoalan pada tata kelola lingkungan, yang mungkin terjadi akibat adanya deforestasi atau alih fungsi lahan, yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

"Oke, siklus ini yang belum bisa kita kelola dan kendalikan memang curah hujan cukup besar. Tapi, kalau sekadar curah hujan yang besar, tidak menjadikan bukit-bukit longsor, gelondongan kayu terbawa arus yang memutuskan jembatan, gelondongan kayu yang menyapu rumah-rumah habis, tidak separah itu yang diderita oleh masyarakat," ungkap Marwan saat dihubungi, Jumat (28/11/2025).

Setelah penyelidikan dilakukan, imbuh dia, pemerintah dapat menetapkan siapa pihak yang harus mempertanggungjawabkan segala kerusakan yang terjadi.

"Ini kita triliunan ini menyelesaikan ini, gara-gara banyaknya gelondongan yang terbawa arus. Nah, siapa itu, ulahnya siapa," kata Marwan.

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menilai bahwa bencana yang terjadi menjadi alarm keras krisis ekologi akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan.

Dini mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengoreksi kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu terjadinya bencana.

Dorong Status Bencana Nasional

Menurut Dini, lewat koreksi kebijakan, pemerintah dapat menetapkan status bencana nasional atas peristiwa yang terjadi di ketiga provinsi tersebut.

Ia mengatakan, bencana yang sejauh ini telah merenggut 116 nyawa warga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai darurat bencana nasional.

"Status nasional akan memberikan legitimasi politik kepada Presiden untuk melakukan langkah korektif, seperti audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap perusak kawasan hulu yang memicu bencana berulang," kata Dini.

Ia pun mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menghindari tanggungjawab atas kegagalan tata kelola lingkungan dengan membayar penetapan status darurat bencana yang hanya diputuskan di tingkat pemerintah daerah.

"Jangan sampai Pemerintah Pusat berlindung di balik istilah ‘bencana daerah’ untuk menghindari tanggung jawab terhadap kegagalan tata kelola lingkungan jangka panjang. Negara harus hadir di garda terdepan," jelas Dini.

KOMPAS.com/CRISTISON SONDANG PANE Sejumlah warga Lingkungan Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, terlihat sedang membersihkan rumah setelah banjir surut, Jumat (28/11/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto menyatakan, pihaknya masih masih mempertahankan status banjir dan tanah longsor itu sebagai bencana daerah tingkat provinsi, alih-alih menetapkannya sebagai bencana nasional.

"Yang pernah ditetapkan Indonesia sebagai bencana nasional itu hanya Covid-19 dan tsunami Aceh 2004. Sementara bencana besar lain seperti gempa Palu, NTB, dan Cianjur pun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional," ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, bila mengacu pada parameter penetapan bencana nasional mulai dari kerusakan absolut, lumpuhnya sistem pemerintahan daerah, hingga hilangnya kendali layanan publik, situasi banjir di Sumatera belum mencapai ambang tersebut.

Ia menegaskan, bencana kali ini masih dapat ditangani oleh struktur pemerintahan daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Suharyanto menjelaskan bahwa gambaran awal yang beredar di media sosial memang memunculkan kesan mencekam, termasuk laporan masyarakat yang terisolasi dan komunikasi terputus. Namun kondisi sebenarnya di sebagian besar lokasi kini jauh lebih terkendali.

“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” katanya.

Jumlah Korban Masih Bisa Bertambah

Hingga Jumat sore, BNPB melaporkan 116 orang meninggal dunia dan 42 lainnya masih dalam pencarian akibat banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara.

"Yang pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa, kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian," ujar Suharyanto.

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra Foto udara sejumlah rumah bendungan diterjang banjir bandang di kawasan Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/11/2025). Banjir bandang terjadi pada Jumat (28/11/2025) dini hari dan semakin meluas akibat jebolnya bendungan Gunung Nago di Pauh, sehingga mengakibatkan jembatan putus, sejumlah rumah rusak dan warga mengungsi.

Menurut Suharyanto, jumlah korban tersebut masih berpotensi bertambah, karena masih ada daerah yang belum dapat ditembus akibat longsor, dan masih dalam proses penanganan.

"Tentu data ini akan berkembang terus karena kami informasikan juga masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus, yang masih dalam proses penanganan, yang diindikasikan di tempat-tempat longsoran yang belum bisa tembus itu, mungkin juga ada korban jiwa manusia, sehingga setiap hari akan kami update untuk sementara datanya itu," ucap dia.

Korban meninggal dunia paling banyak dilaporkan di Tapanuli Tengah sebanyak 47 jiwa, Tapanuli Selatan 32 jiwa, 17 jiwa di Kota Sibolga, 11 jiwa di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan enam jiwa, Kota Padangsidimpuan satu jiwa, dan Pakpak Bharat dilaporkan dua jiwa.

Tag:  #pemerintah #didesak #investigasi #penyebab #banjir #longsor #sumatera