PDIP vs PSI soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Sejarah Disorot, Prestasi Dipuji

- Masuknya Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai salah satu nama yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra.

Diskursus terkait masuknya nama Soeharto turut dibahas oleh elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri mempersoalkan masa lalu yang dilakukan Soeharto selama kepemimpinannya pada masa Orde Baru.

Sementara PSI yang diketuai oleh Kaesang Pangarep memuji keberhasilan Soeharto selama menjadi Presiden Republik Indonesia.

Lantas, seperti apa argumen dari PDI-P maupun PSI terkait usulan diberikannya gelar pahlawan nasional kepada Soeharto? Berikut rangkumannya:

PDI-P Singgung Pelanggaran HAM

Ketua DPP PDI-P sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayanti menyebutkan, usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional merupakan sebuah kontradiksi.

Esti mengatakan, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat menimbulkan konsekuensi pemahaman bahwa aktivis reformasi pada 1998 menggulingkan sosok pahlawan.

“Bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional? Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja,” kata Esti saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2025).

Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga menimbulkan kontradiksi lain, yakni menyangkut status korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru.

Salah satunya korban pada Orde Baru adalah Marsinah, aktivis buruh yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah, saya kira ini juga perlu diklirkan terlebih dahulu,” ujar Esti.

Oleh karena itu, Komisi X tidak bisa menyetujui begitu saja usulan Kemensos yang mengusulkan Soeharto menerima gelar pahlawan nasional.

Pihaknya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, termasuk di antaranya menyangkut nasib atau pemahaman atas tindakan aktivis reformasi. Komisi X juga akan membahas usulan itu dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

"Dalam hal ini, Fadli Zon kan menjadi bagian yang ada di dalam keputusan untuk menentukan gelar ini diberikan atau tidak," tutur Esti.

Dok. KOMPAS/Charles Dharapak Presiden Soeharto saat mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Mei 1998.

PSI Puji Keberhasilan Soeharto

Berbeda dengan PDI-P, Bestari Barus sebagai politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional.

Keberhasilan Soeharto selama memimpin Indonesia disanjungnya, seperti swasembada pangan hingga pembangunan infrastruktur.

“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” ujar Bestari dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Eks politikus Partai Nasdem itu lantas mengkritik sejumlah elite PDI-P yang menolak usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Menurutnya, penilaian subjektif tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

“Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria," ujar Bestari.

Bestari menilai, komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

Bahkan, Bestari menyebut bahwa partai berlambang kepala banteng itu belum berdamai dengan sejarah.

“Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,” kata Bestari.

“Kalau PDI-P masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,” sambungnya.

ISTIMEWA Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih pada 5 Mei 1996 atas rasa bela sungkawa dan simpati dari berbagai kalangan, golongan, dan lapisan masyarakat, atas meninggalnya Ny. Tien Soeharto pada 28 April 1996.

Tunggu Keputusan Prabowo

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mempelajari daftar 40 nama yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo tentu akan mengumumkan nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada waktunya.

"Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan," ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

"Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan," sambungnya.

Beberapa nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah. Berikut daftar 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional:

Usulan pada 2025

KH. Muhammad Yusuf Hasyim - Jawa Timur
Demmatande - Sulawesi Barat
KH. Abbas Abdul Jamil - Jawa Barat
Marsinah - Jawa Timur

Usulan Tunda 2024

Hajjah Rahmah El Yunusiyyah - Sumatera Barat (Diusulkan pada 201
Abdoel Moethalib Sangadji - Maluku (Diusulkan pada 2023)
Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin - DKI Jakarta (Diusulkan pada 2010)
Letnan Kolonel (Anumerta) Charles Choesj Taulu - Sulawesi Utara (Diusulkan pada 2023)
Mr. Gele Harun - Lampung (Diusulkan pada 2023)
Letkol Moch. Sroedji - Jawa Timur (Diusulkan pada 2019)
Prof. Dr. Aloei Saboe - Gorontalo (Diusulkan Tahun 2021)
Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng - Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)
Mahmud Marzuki - Riau (Diusulkan Tahun 2022)
Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar - Aceh (Diusulkan Tahun 2021)
Drs. Franciscus Xaverius Seda - Nusa Tenggara Timur (Diusulkan Tahun 2012)
Andi Makkasau Parenrengi Lawawo - Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)
Tuan Rondahaim Saragih - Sumatera Utara (Diusulkan Tahun 2020)
Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma - Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2024)
K.H. Wasyid - Banten (Diusulkan Tahun 2024)
Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati - Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2024)