Pemerintah Didorong Realisasikan Rencana Hapus Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan

- Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Arzeti, kebijakan itu menjadi harapan baru bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan nonaktif.

“Pembebasan tunggakan ini penting, tetapi jangan sampai membuat masyarakat lalai terhadap kewajibannya,” kata Arzeti, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/10/2025).

“Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” sambung dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, banyak masyarakat yang terpaksa menahan diri untuk berobat karena kartu BPJS Kesehatannya diblokir akibat tunggakan.

Padahal, kata Arzeti, kondisi tersebut sering kali terjadi karena persoalan ekonomi dan beban hidup yang berat para peserta.

“Kita sering temukan, banyak masyarakat menahan berobat karena BPJS Kesehatan-nya dibekukan karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan. Ini kan miris sekali ya, padahal bisa saja mereka menunggak karena berbagai persoalan dan beban hidup,” ungkap Arzeti.

Meski begitu, Arzeti mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlanjutan sistem JKN secara keseluruhan.

Dia juga berharap pemerintah menjalankan rencana tersebut dengan mekanisme yang terukur dan tepat sasaran.

“Edukasi dan pendampingan tetap harus dijalankan agar peserta JKN tetap aktif membayar iuran secara rutin ke depannya,” ujar Arzeti.

“Komitmen memperkuat sistem JKN juga harus terus dijaga. Layanan kesehatan tidak boleh menjadi beban, tetapi harus menjadi hak yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambung dia.

Arzeti menambahkan, Komisi IX DPR akan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan risiko bagi keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan.

“Kami akan pastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan transparan, dengan basis data yang akurat dan evaluasi yang konsisten,” pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025),” kata Cak Imin, Kamis (2/10/2025).

Dia menegaskan, setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, peserta dapat memulai iuran baru tanpa terbebani utang lama.

“Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama,” ujar Cak Imin.

Tag:  #pemerintah #didorong #realisasikan #rencana #hapus #tunggakan #peserta #bpjs #kesehatan