PDI-P: Masalah Pulau Enggano Jangan Dibiarkan Berlarut-larut

PDI-P mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan Pulau Enggano, Bengkulu, yang terisolasi akibat pendangkalan pelabuhan.

Plt Ketua DPD PDI-P Bengkulu My Esti Wijayati mengatakan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan semakin mempersulit kehidupan masyarakat Pulau Enggano.

“Pulau Enggano adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Pemerintah harus segera turun tangan untuk memastikan suplai logistik, pemulihan infrastruktur pelabuhan, dan solusi konektivitas antar pulau terpencil. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar Esti dalam keterangan pers, Jumat (27/6/2025).

Esti melanjutkan, DPP dan DPD PDI-P juga mendorong pemerintah pusat dan daerah segera menyusun rencana jangka panjang atas permasalahan yang terjadi di Pulau Enggano.

Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah krisis yang kini dialami oleh masyarakat di Pulau Enggano agar tidak terulang pada masa mendatang.

“DPP dan DPD PDI-P berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi jangka panjang atas persoalan di Pulau Enggano,” kata Esti.

“Perbaikan infrastruktur, revitalisasi pelabuhan, serta jaminan sistem distribusi barang dan hasil pertanian sangat penting agar krisis serupa tidak terulang,” imbuh dia.

Wakil ketua Komisi X DPR ini juga mengingatkan, dalam persoalan ini, negara harus benar-benar membuktikan keberpihakannya terhadap masyarakat Pulau Enggano yang berada di wilayah terpencil.

Sebab, kondisi masyarakat di Pulau Enggano sudah sangat memprihatinkan, setidaknya ada 4.000 penduduk Enggano yang tidak mendapatkan pasokan listrik, internet, hingga bahan makanan.

“Selain itu, hasil panen masyarakat tidak dapat dikirim keluar pulau, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hal ini juga diperparah dengan kelangkaan dan sulitnya akses masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Esti.

Esti menambahkan, Fraksi PDI-P di DPR RI maupun di DPRD Bengkulu akan terus mengawal proses penyelesaian masalah Pulau Enggano oleh pemerintah.

Mengingat, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) soal percepatan permasalahan Pulau Enggano yang terisolasi.

“PDI-P akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat hingga ke pelosok negeri,” kata dia.

Seperti diketahui, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan sejak 8 bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga.

Bahkan, penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut.

Akibat pendangkalan itu, masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit: bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.

Kondisi ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat.

Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.

Pada 24 Juni 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) terkait penyelesaian masalah Pulau Enggano agar masalah di Bengkulu itu cepat teratasi.

Inpres tersebut diterbitkan setelah pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah, dalam rangka mencari solusi untuk persoalan di Pulau Enggano.

“Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai. Dan untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).

Dasco menerangkan bahwa rapat koordinasi bersama pemerintah tersebut adalah tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Pulau Enggano yang diterima oleh DPR RI.

Tag:  #masalah #pulau #enggano #jangan #dibiarkan #berlarut #larut