Wamendagri soal Pemda Rapat di Hotel: Kalau Tidak Perlu, Enggak Usah Dibuat Perlu
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat konferensi pers di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)
17:34
10 Juni 2025

Wamendagri soal Pemda Rapat di Hotel: Kalau Tidak Perlu, Enggak Usah Dibuat Perlu

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tetap mempertimbangkan tingkat urgensi dalam menyelenggarakan rapat di hotel meski pemda kembali dibolehkan menggelar rapat di hotel.

Bima Arya mewanti-wanti pemda untuk tidak memaksa mengadakan rapat di hotel bila tidak ada urgensinya.

“Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” kata Bima dalam rapat koordinasi di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025), dikutip dari siaran pers.

Bima Arya menuturkan, relaksasi bagi pemda untuk mengadakan rapat di hotel disertai sejumlah catatan penting.

Selain mempertimbangkan tingkat urgensinya, kegiatan rapat pemda di hotel hendaknya tetap dibatasi dari sisi frekuensi.

Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan–pariwisata kembali hidup,” kata Bima Arya.

Mantan wali kota Bogor ini juga meminta kepala daerah agar memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing.

“Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran asal tidak berlebihan.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran," kata Tito saat menghadiri acara Musrenbang provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Rabu (4/6/2025).

Tito mengatakan bahwa pemerintah melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat, tetapi tidak berarti dilarang untuk kegiatan di hotel dan restoran.

"Silakan asal jangan berlebihan," kata Tito.

Tag:  #wamendagri #soal #pemda #rapat #hotel #kalau #tidak #perlu #enggak #usah #dibuat #perlu

KOMENTAR