Inkonsistensi Pemerintah, Rapat Boleh di Hotel Saat Efisiensi Anggaran

- Pemerintah disorot usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel atau restoran, asalkan tidak berlebihan.

Pernyataan Tito tersebut disorot Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), karena bentuk ketidakkonsistenan pemerintah di tengah efisiensi anggaran.

"Tentu jelas ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah pusat ya," ujar Direktur Eksekutif KPPOD Herman Nurcahyadi Suparman, kepada Kompas.com, Senin (9/6/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam Inpres tersebut mengatur secara jelas soal upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran anggaran, mulai dari membatasi belanja seremonial, mengurangi perjalanan dinas, hingga pelaksanaan rapat.

Namun, pernyataan Tito yang mengizinkan pemerintah daerah boleh menggelar rapat di hotel atau restoran asalkan tidak berlebihan justru bertentangan dengan Inpres 1/2025 itu.

"Kalau lihat apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, kalau melihat pemberitaan Kompas.com tadi, itu kan indikator bahwa tidak boleh berlebihan, boleh di hotel asalkan tidak berlebihan pakai perasaan, itu indikatornya seperti apa ya?" ujar Herman.

Bantu Hotel dan Restoran

Sementara itu, pernyataan Tito soal pemerintah boleh menggelar rapat di hotel atau restoran disampaikan saat menghadiri acara Musrenbang provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Rabu (4/6/2025).

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran," kata Tito, Rabu (4/6/2025).

Tito mengatakan, pemerintah melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat, tetapi tidak berarti dilarang untuk kegiatan di hotel dan restoran.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus selektif memilih hotel-hotel yang mengalami penurunan okupansi untuk melaksanakan kegiatan di sana.

"Kurangi boleh tapi jangan sama sekali enggak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang agak kolaps-kolaps buatlah kegiatan di sana, supaya mereka bisa hidup," kata Tito.

Dorong Penyusunan Petunjuk Teknis

Adapun Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah pusat untuk menyusun petunjuk teknis dan standar biaya untuk melakukan rapat di hotel atau restoran.

Hal tersebut dinilainya perlu, mengingat pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.

"Di tengah semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, memang diperlukan ada petunjuk teknis serta standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan resmi, baik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah-pemerintah daerah," ujar Rifqi saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/6/2025).

Lalu untuk pemerintah daerah, ia mendorong agar diprioritaskannya penggunaan kantor untuk menggelar rapat berskala kecil.

Hal tersebut disampaikan setelah Tito memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel, asalkan tidak berlebihan.

"Tentu jika rapat-rapatnya tidak terlalu penting dan skalanya kecil, tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor," ujar Rifqi.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan rapat yang boleh digelar di hotel atau restoran.

Hal tersebut menjadi tugas dari kepala daerah sebagai penanggung jawab anggaran di masing-masing pemerintah daerah.

"Peran kepala daerah, gubernur, bupati, maupun wali kota sebagai penanggung jawab anggaran melalui sekretaris daerah masing-masing adalah memastikan prioritas rapat apa saja yang diperbolehkan. Agenda dengan skala seperti apa yang diperkenankan untuk menggunakan hotel dan restoran," ujar Rifqi.

Tag:  #inkonsistensi #pemerintah #rapat #boleh #hotel #saat #efisiensi #anggaran