Ramai Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Gerindra Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh

- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono menyebut, pihaknya mendorong dan mendukung pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sebab, publik mengkhawatirkan dampak kerusakan lingkungan di lima pulau kecil, seperti Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun yang menjadi lokasi tambang nikel.

“Tentu kami di Fraksi Gerindra DPR RI akan mengkaji isu ini secara lebih saksama, dan mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku,” ujar Budisatrio, kepada Kompas.com, Kamis (5/6/2025).

Budisatrio mengatakan, meskipun hilirisasi nikel merupakan salah satu industri strategis nasional, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek ekologi dan sosial, terutama di wilayah konservasi seperti Raja Ampat.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWP3K) memang membuka ruang pengecualian untuk kegiatan pertambangan di pulau kecil.

Hanya saja, kata dia, harus memenuhi syarat ketat, termasuk pengelolaan lingkungan, kelestarian tata air, dan teknologi ramah lingkungan.

“Pengecualian itu memang diatur, tapi harus dibuktikan bahwa seluruh persyaratannya benar-benar dijalankan di lapangan. Saat ini kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang tengah melakukan evaluasi teknis di area pertambangan di lima pulau tersebut,” ujar dia.

Budisatrio menekankan bahwa Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis yang tidak tergantikan.

Dia pun menggarisbawahi bahwa kawasan ini merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang, serta menjadi bagian dari Coral Triangle yang diakui secara global.

Selain menjadi pusat biodiversitas, Raja Ampat juga memiliki potensi luar biasa di sektor ekowisata berbasis masyarakat, penelitian kelautan, dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Raja Ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak. Nilai-nilai ini juga harus kita perjuangkan,” ujar Budisatrio.

Sementara itu, Budisatrio meminta kebijakan industri di kawasan yang punya nilai ekologis tinggi harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan dari DPR, serta pelibatan aktif masyarakat setempat.

“Pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami mengimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu-membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” imbuh dia.

Tag:  #ramai #tambang #nikel #rusak #raja #ampat #gerindra #minta #pemerintah #evaluasi #menyeluruh