Kepala Daerah Diminta Siapkan Lahan, BGN: untuk Bangun Dapur
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan usai acara diskusi dengan tajuk “Ada Apa Dengan Prabowo?” yang digelar Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (10/5/2025). (KOMPAS.com/Rahel)
22:22
3 Juni 2025

Kepala Daerah Diminta Siapkan Lahan, BGN: untuk Bangun Dapur

- Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepala daerah untuk menyiapkan lahan untuk dapur makan bergizi gratis (MBG)

Menurut Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, instruksi tersebut merupakan bentuk koordinasi antara lembaga kementerian dalam mensukseskan program ini.

"Nah yang khususnya Kementerian Dalam Negeri itu memang sangat diperlukan penyediaan lahan untuk yang bangun yang tadi, yang 1.542 bangunan (dapur) BGN," ucap Tigor saat ditemui di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Dia mengatakan, lahan yang diperlukan BGN untuk membangun dapur harus sesuai dengan kriteria, salah satunya tidak berdekatan dengan SPPG mandiri milik masyarakat.

"Kan misalnya gini, ada satu tempat misalnya daerah agak pegunungan di situ ada 500 siswa. Terus tidak ada dari mitra mandiri yang mau bangun. Nah BGN akan meminta ke Pemda atau desa apakah ada lahan dekat situ. Nanti kalau ada, dipinjam pakaikan ke BGN, kemudian BGN membangun di situ," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen Pol Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk mempercepat penyediaan lahan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang meminta Pemda mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan yang akan digunakan sebagai SPPG atau dapur umum MBG.

Tomsi menjelaskan, percepatan pengumpulan data ini penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah bisa segera berjalan.

“Data tersebut sangat diperlukan bagi BGN, karena dari data-data itu kan harus dicek lagi. Harus dicek lagi mana yang layak dan mana yang tidak layak,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).

Tomsi menjelaskan, batasan maksimal 10 lokasi diajukan agar jika satu lokasi tidak memungkinkan, masih tersedia alternatif lainnya.

Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya perubahan dan penyesuaian anggaran.

Ia menegaskan pentingnya ketersediaan lahan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Jenderal Polisi Bintang 3 ini menyampaikan, pemerintah menargetkan 1.542 dapur sudah bisa dibentuk pada Agustus mendatang.

Ribuan dapur ini akan ditempatkan dekat dengan sekolah agar distribusi MBG bisa lebih mudah.

“Dicarikan titik yang paling strategis, yang paling strategis sekali lagi,” tambahnya.

Tag:  #kepala #daerah #diminta #siapkan #lahan #untuk #bangun #dapur

KOMENTAR