Rosan Pastikan Danantara Indonesia Bisa Diaudit KPK dan BPK: Tidak Ada Kebal Hukum di Negara Ini

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Danantara Indonesia, Rosan Roeslani memastikan bahwa lembaga baru yang dipimpinnya bisa diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).   Menurutnya, tak ada lembaga yang kebal hukum di negara ini. Hal ini disampaikan Rosan guna menepis anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa Danantara kebal dari hukum.   “Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa (audit), apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan dalam konferensi pers, dikutip Selasa (25/2).  

  Selain itu, Rosan juga mempersilakan BPK untuk mengaudit Danantara. Terlebih, kata dia, di Danantara sendiri ada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memang memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).   “BPK kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan,” jelas Rosan.   Selain itu, dia juga memastikan bahwa Danantara Indonesia ke depan akan diawasi oleh banyak pihak.   “Dan semua itu ikut pengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam memastikan bahwa kita berjalan dengan background benar,” tutupnya.   Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2). Peluncuran Danantara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.   “Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” kata Prabowo.   Tidak hanya sebuah dana investasi, Presiden mengatakan bahwa pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, pemerintah telah membuktikan komitmennya dengan disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab.   “Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggungjawab dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebh dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara,” jelasnya.

Tag:  #rosan #pastikan #danantara #indonesia #bisa #diaudit #tidak #kebal #hukum #negara