Soal Aksi Indonesia Gelap, Istana: Presiden Menegaskan Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara tentang adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025) kemarin.

Aksi demo ini bertema Indonesia Gelap yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu kebijakan yang dikritik mahasiswa dalam demo Indonesia Gelap ini adalah efisiensi anggaran pendidikan.

Dengan tegas Hasan Nasbi membantah adanya pemotongan anggaran pendidikan ini.

Kata dia, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa anggaran untuk beasiswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), hingga operasional perguruan tinggi tidak boleh dipotong.

Untuk itu Hasan Nasbi menegaskan bahwa kabar adanya pemotongan anggaran pendidikan imbas kebijakan efisiensi anggaran ini tidak benar.

"Presiden tegas sekali itu soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, beasiswa, segala macam. Itu sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement presiden sudah jelas sekali."

"Bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP Kuliah, atau pemotongan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar dan presiden bilang ini tidak boleh dilakukan,' kata Hasan Nasbi dilansir Kompas TV, Selasa (18/2/2025).

Aksi Indonesia Gelap Kritik Efisiensi Anggaran

Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). 

Aksi demo ini mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan yang dikritik mahasiswa di antaranya adalah efisiensi anggaran pendidikan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang terancam putus kuliah.

Tak cukup di situ saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

"Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat."

"Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah."

"Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan," kata Iqbal dalam wawancara program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

Atas dasar itulah mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

"Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah," imbuhnya.

Mahasiswa Bakal Demo Lagi jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah pada Senin (17/2/2025).

Di Jakarta, massa aksi Indonesia Gelap berada di Kawasan Patung Kuda Jakarta .

Massa berada di lokasi aksi sejak pukul 16.00 WIB dan membubarkan diri sekitar pukul 20.20 WIB, Senin malam. 

Mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta tersebut, turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan dan kritik, mulai dari kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis hingga soal pendidikan gratis.

Aksi Indonesia Gelap itu sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan 100 hari. 

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi persoalan yang kami angkat dalam aksi ini,” kata Jenderal Lapangan, Bagas Wisnu kepada massa aksi, Senin.

Ia juga menegaskan apabila tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar kembali secara nasional.

“Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil. Hidup Rakyat Sipil! Hidup Rakyat Indonesia!” lanjut Bagas.

5 Tuntutan Aksi 'Indonesia Gelap'

Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama sebagai berikut.

1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan.
4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)

Baca berita lainnya terkait Aksi Indonesia Gelap.

Tag:  #soal #aksi #indonesia #gelap #istana #presiden #menegaskan #anggaran #pendidikan #dikurangi