Tanpa Akses Transportasi Memadai, Pengamat Ingatkan Program Presiden Prabowo Entaskan Kemiskinan Bisa Jadi Omon-omon Saja

- Presiden Prabowo Subianto telah menjabat lebih dari 100 hari lamanya. Namun belum terlihat terobosan berarti di 100 hari kepimpinan Presiden Prabowo. Salah satunya adalah dari sektor transportasi umum yang justru disebut makin mengalami kemerosotan.   Hal tersebut diingatkan oleh Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata yang juga merupakan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Dirinya mengingatkan, kemiskinan tidak akan beranjak selama akses transportasi tidak memadai.    "Apapun bentuk program yang diberikan kepada warga miskin. Jika memang serius mengentaskan kemiskinan, terlebih dahulu perbaiki akses transportasi," kata Djoko melalui keterangannya.   Djoko menyinggung, hampir semua kepala daerah menjanjikan akan mengentaskan kemiskinan, namun hingga sekarang belum banyak terwujud. Pasalnya, akar masalah tidak pernah dibereskan, sehingga terkesan orang miskin di Indonesia dipelihara. Bukan untuk dientaskan, namun sebagai lumbung suara setiap lima tahunan.  

  Padahal menurut Djoko, kunci mobilitas untuk mengakses ke peluang yang baik adalah transportasi umum yang baik. Karena itu, subsidi transportasi umum adalah keharusan, bukan pilihan.    "Akses transportasi yang terbatas dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat miskin, seperti keterisolasian, keterasingan dan hambatan dalam pendidikan, hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, hambatan dalam pengembangan pengetahuan, hambatan masalah sosial dan ekonomi jangka panjang," tegas Djoko.   Djoko mengambil contoh sejumlah wilayah di Jateng, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan anak sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.   Kriteria masyarakat miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, meliputi kriteria dari aspek ekonomi, fisik, kesehatan, psikologis dan lainnya. Keterbatasan akses ke transportasi merupakan salah satu aspek yang menentukan.    Djoko menyebut, daerah miskin, pasti akses transportasinya buruk. Jalan kota/kabupaten yang tidak mantap (rusak) sebesar 38 persen. Menurut data IRMS Semester 2 (2022) dan Data Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (2020), kondisi jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, kemantapan untuk jalan nasional 92,18 persen, jalan provinsi 73,79 persen dan jalan kota/kabupaten 62 persen.   Berdasarkan SK Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional. Panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer.    Jalan nasional 47.603,39 km, kondisi mantap 91,08% dan kondisi tidak mantap 8,90%. Jalan provinsi 47.874,4 km, kondisi mantap 90,94% dan kondisi tidak mantap 9,06%. Jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05%), kondisi mantap 62% dan kondisi tidak mantap 38%.      

Tag:  #tanpa #akses #transportasi #memadai #pengamat #ingatkan #program #presiden #prabowo #entaskan #kemiskinan #bisa #jadi #omon #omon #saja