Jimly Asshiddiqie Sebut Negara Punya Tanggung Jawab soal Kisruh Dualisme di Kadin

- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, menanggapi soal kisruh di kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 

Diketahui, Kadin diterpa perpecahan usai muncul dualisme kepengurusan. 

Hal ini menyusul ditetapkannya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Di sisi lain, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 menilai, pengangkatan putra dari Politikus Senior Golkar Aburizal Bakrie itu tidak sah.  

Jimly mengatakan negara juga memiliki tanggung jawab soal permasalahan ini. 

"Kadin jangan dianggap lembaga swasta, Kadin sudah diputuskan di zaman saya bahwa Kadin itu lembaga negara dalam arti luas."

"Walaupun dalam praktik susah kita sebut lembaga negara, tapi dia lembaga publik dibentuk dengan undang-undang, dan anggaran dasarnya berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah)."

"Maka negara memiliki tanggung jawab agar lembaga itu tidak pecah," kata Jimly saat di Makassar, Selasa (18/9/2024), dikutip dari YouTube KompasTV. 

Jimly mengatakan, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur peradilan dengan menggugat di pengadilan tata usaha negara atau PTUN.

"Setiap kali ada prosedur yang dilampaui, setiap pihak pasti merasa benar, tapi kalau dia ada yang merasa dilakukan tidak adil tentu ada pihak tiga yang melerai," ujar Jimly. 

Namun, jika tak melalui jalur pengadilan, keduanya diharapkan bisa melakukan mediasi. 

Lebih lanjut, Jimly berkelakar, Anindya Bakrie sebenarnya cocok menjadi ketua umum pengganti Arsjad Rasjid. 

Namun, jalan yang ditempuh Anin dinilai tak mulus. 

"Cocok juga Pak Anindya sebagai ketua umum, gantian dengan Pak Arsjad, cuma caranya saja ini kurang mulus," kelakar Jimly. 

"Namun, barangkali bisa mediasi," lanjutnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menanggapi konflik di internal Kadin ini. 

Jokowi meminta kisruh kepengurusan Kadin ini bisa diselesaikan baik-baik di internal Kadin.

Terlebih, Kadin sendiri adalah organisasi yang berisi para pengusaha, bukan organisasi politik.

"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha."

"Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik," kata Jokowi, Selasa.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta masalah internal Kadin ini tidak diserahkan kepadanya.

Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, (18/9/2024). (Taufik Ismail)

Pasalnya, Jokowi enggan menerima bola panas atas adanya kisruh kepengurusan Kadin ini.

"Di internal kadin (penyelesaian masalah). Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," tegas Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tetap membuka ruang jika dua kubu di Kadin, yakni kubu Anindya Bakrie maupun Arsjad Rasjid, ingin bertemu dengannya.

Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi selalu memiliki hubungan yang baik dengan Kadin, baik dengan Arsjad Rasjid maupun dengan Anindya Bakrie yang saat ini berebut pengaruh agar bisa menjadi Ketua Kadin. 

Tak hanya itu, Jokowi juga sudah berkali-kali menghadiri acara yang diadakan oleh Kadin.

"Dulu baik dengan Pak Soeryo Bambang Sulisto, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," ungkap Jokowi.

Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Versi Munaslub

Sebagaimana diketahui, Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9/2024).

Anindya mengklaim penunjukannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sah.

Munaslub itu sendiri disebut merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa.

Kata Anindya, Munaslub itu murni diselenggarakan para pengurus Kadin daerah dan Asosiasi Luar Biasa (ALB) yang juga sudah berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya sesuai dengan AD/ART.

"Kemarin sudah berjalan, bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri," kata Anindya usai acara Sarasehan bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, dan dihadiri Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Minggu (15/9/2024).

Arsjad Rasjid (kiri) dan Anindya Bakrie (kanan). Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024). (Tribunnews.com)

Di sisi lain, Arsjad Rasjid menyebut Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin tersebut ilegal.

Munaslub dinilai ilegal karena bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Ia akan melaporkan soal Munaslub Kadin tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan," kata Arsjad di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu.

Selain itu, Arsjad menanyakan soal status Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Sebagai Ketum Kadin selama ini ia berpedoman pada Keppres tersebut.

Arsjad meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kisruh organisasinya usai adanya Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Menurut Arsjad, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim) 

Tag:  #jimly #asshiddiqie #sebut #negara #punya #tanggung #jawab #soal #kisruh #dualisme #kadin