Said Abdullah PDIP Yakin Program MBG Mampu Dongkrak Ekonomi Nasional hingga 8 Persen

  - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya, Said Abdullah meyakini, pertumbuhan ekonomi 8 persen selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Hal ini mengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2013-2024 berkutat di level 5 persen.   Namun, pertumbuhan ekonomi 5 persen belum menjadi pijakan yang memadai menuju high income country di tahun 2045.    "Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada masa pemerintahannya, perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen. Mungkinkah hal itu tercapai? Tentu saja obsesi beliau sangat mungkin tercapai, namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis," kata Said kepada wartawan, Kamis (6/2).  

  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyatakan, pihaknya perlu memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo, terkait agenda pertumbuhan yang tinggi hendaknya menyertakan seluruh rakyat untuk menikmati prekonomian bangsa.   Karena itu, Indonenesia perlu keluar dari  jebakan pertumbuhan lima persen, dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect) yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman, dan dijalankan oleh Presiden Ronald Reagen di Amerika Serikat (AS).    "Sejak oleh orde baru hingga kini kebijakan ini terus kita jalankan," ungkap Said.   Said pun menyampaikan apresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber-sumber anggaran pembangunan. Hal itu tentu agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.   "Terbaru melalui instruksi presiden, pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara. Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program program strategis, seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi," ujar Said.  

  Ia meyakini, program gizi dan pendidikan yang baik, serta permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa terpenuhi. Namun, program ini tentu harus berjenjang dan berkelanjutan.    "Bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcomenya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat," urai Said.   Disisi lain, Said mengharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya bisa dijalankan lebih inklusif. Hal itu dapat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di setiap wilayah Indonesia.    "Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG. Langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi," urai Said.   Sementara pada sektor hulu, lanjut Said, program MBG dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Dengan demikian Bapanas juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di tiap tiap wilayah.    "Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal. Dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang Program MBG ini. Program MBG juga bisa menjadi pijakan awal kita memulai kemandirian pangan nasional," pungkasnya.  

Tag:  #said #abdullah #pdip #yakin #program #mampu #dongkrak #ekonomi #nasional #hingga #persen