Adaksi Harap Presiden Prabowo Cairkan Tunjangan Kinerja Dosen ASN Kemendikti Saintek

- Pembina Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi), Fatimah berharap Presiden Prabowo bijaksana untuk membayarkan tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN Kemendikti Saintek. 

Diketahui Tukin dosen ASN Kemendikti Saintek selama lima tahun pemerintahan Jokowi tak pernah dibayarkan.

"Kami sangat berharap Bapak Presiden Prabowo dengan penuh kebijaksanaannya, keadilannya memimpin bangsa ini memajukan pendidikan di Indonesia," kata Fatimah kepada awak media di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). 

Ia melanjutkan pihaknya hanya minta dibayarkan hak tukin sesuai yang telah diundangkan.

"Dosen itu berhak mendapatkan tunjangan profesi, berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Dua hal pokok itu. Jadi kita itu kembali menjalankan aturan yang ada saja masalahnya," kata Fatimah. 

Ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa tukin akan dibayarkan.

Namun, tidak untuk seluruh dosen ASN Kemendikti Saintek. 

"Dengar-dengarkan nanti mau dibayarkan. Hanya masih belum menaungi seluruh semuanya. Kami mau semuanya. Karena itu tidak berkeadilan," terangnya. 

Pemerintah Jokowi 5 Tahun Tukin Tak Dibayarkan

Fatimah juga mengatakan era pemerintah Jokowi dosen ASN Kemendikti Saintek tak pernah mendapatkan kenaikan gaji. 

Bahkan kata Fatimah tunjangan kinerja atau Tukin yang seharusnya dibayarkan.

Sejak 2020 Tukin tak kunjung dibayarkan. 

"Pak Jokowi itu tidak satu pun yang satu produk hukum untuk menaikan penghasilan dosen. Tidak ada," kata Fatimah. 

Bahkan, kata Fatimah bukan hanya tidak menaikan penghasilan. Tukin saja tidak dibayarkan. 

"Pak SBY mengundangkan Undang-Undang ASN. Semua pelaksanaannya di era Pak Jokowi selama 2 periode. Periode pertama kami ini dibawa oleh Menteri Pak Nasir. Kedua itu Pak Nadiem," kata Fatimah. 

"10 tahun periode Pak Jokowi kami tidak pernah dapat Tukin. Seharusnya dapat, Pak Nadiem ini dapat 5 tahun. Tapi tidak dibayarkan," terangnya. 

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, pemerintah memang akan mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk tahun 2025. 

Namun dana Tukin yang cair itu, tidak diberikan serta merta kepada semua dosen. 

"Ini (Tukin) bukan otomatis, tetapi berdasarkan pada evaluasi kinerja. Diukur dulu kinerjanya dan dari kinerja itulah ditetapkan besaran tukin dan selisihnya terhadap tunjangan profesi. Ini adalah untuk PTN Satker dan PTN BLU yang belum memiliki remun," kata Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Prof Togar M Simatupang, Jumat (31/1/2025). 

Prof Togar mengatakan, pihaknya akan berupaya mencukupkan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk memberikan tukin pada semua dosen ASN Kemendikti Saintek.

Ia berharap kedepannya anggaran Tukin Kemendikti Saintek akan bertambah dan bisa mencakup memberikan Tukin untuk semua dosen. 

"Iya dicukupkan, sama dengan pengalaman dari kementerian lain dimulai dengan 80 persen dan 20 persen adalah ruang perbaikan yang bisa ditingkatkan sampai dengan 100 persen," ujarnya.

Prof Togar juga menegaskan, pihaknya tidak bisa membayarkan Tukin sejak tahun 2020 karena kementerian terdahulu yakni Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak mengajukan alokasi anggaran Tukin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

"Iya, tidak bisa (dibayarkan tukin 2020-2024) kepatuhan parsial dan tutup buku, itu karena 'ketidaksempatan' dari kementerian yang lalu. Itu fakta yang terjadi. Kecuali ada penjelasan lain yang lebih populis," ujarnya.

Tag:  #adaksi #harap #presiden #prabowo #cairkan #tunjangan #kinerja #dosen #kemendikti #saintek