100 Hari Prabowo-Gibran: Stabilitas Politik dan Masa Depan Demokrasi
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Dalam Munas yang beragendakan pengukuhan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 tersebut Presiden meminta kalangan pengusaha menjadi motor utama pencipta kesejahteraan masyarakat Indonesia. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
10:04
30 Januari 2025

100 Hari Prabowo-Gibran: Stabilitas Politik dan Masa Depan Demokrasi

DI SEKTOR politik, bagaimana capaian 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming? Jawabannya ada di survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025.

Berdasarkan survei opini publik terhadap 1.000 responden di 38 provinsi ini, kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Prabowo-Gibran di bidang politik dan keamanan mencapai 85,8 persen.

Angka kepuasaan ini tertinggi ketimbang sektor lain seperti penegakan hukum dan HAM sebesar 72,1 persen, ekonomi (74,5 persen), dan kesejahteraan sosial (83,7 persen).

Mengapa kepuasaan masyarakat di sektor politik tinggi, padahal pencalonan Prabowo-Gibran diawali drama politik kontroversial di Mahkamah Konstitusi?

Menurut analisis saya, ada beberapa faktor. Pertama, stabilitas politik yang terjaga di masa awal kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Tak ada yang bisa menyangkal bahwa kondisi politik pasca-Pilpres dan Pileg 2024 relatif stabil. Bahkan, Pilkada Serentak Nasional 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota berjalan lancar, damai dan tanpa gangguan konflik berarti.

Padahal, Pilkada sangat berpotensi menimbulkan konflik karena arena kontestasi semakin sempit dan dekat dengan masyarakat sebagai pemilih.

Berkat kerja pelbagai pihak, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu lokal yang disebut-sebut sebagai pemilu terbesar yang berlangsung dalam satu hari dalam sejarah dunia.

Selain itu, stabilitas politik dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran ditopang koalisi besar –untuk tidak mengatakannya koalisi gemuk– di bawah naungan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).

Di parlemen, koalisi ini menguasai 81 persen dari 580 kursi DPR RI. Angka ini setara dengan 470 kursi atau lebih dari dua per tiga kursi parlemen. Menyisakan PDI Perjuangan di luar pemerintahan.

Artinya, segala kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperoleh dukungan penuh dari parlemen.

Apalagi, sikap politik PDIP –apakah menjadi oposisi atau bergabung ke dalam koalisi– masih belum jelas. Satu kakinya rasa-rasanya berada dalam koalisi pemerintahan, sementara kaki yang satunya berada di seberang, oposisi.

Hambatan utama PDIP untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah adalah keberadaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang berada di belakang anaknya yang juga Wakil Presiden, Gibran.

Kita hampir tidak melihat politisi PDIP melancarkan kritik terhadap Prabowo, sementara kritik terhadap Jokowi dan Gibran bertubi-tubi.

Ditambah lagi, Prabowo memiliki sejarah yang strategis dengan PDIP ketika ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Sehingga bisa dikatakan, hampir tidak ada partai politik yang menjadi oposisi penuh di parlemen.

Faktor lain adalah soliditas elite nasional. Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran menggambarkan politik yang merangkul semua kalangan, termasuk lawan politiknya ketika Pilpres 2024 lalu.

Banyak menteri dan wakil menteri di masa kepemimpinan Joko Widodo dipertahankan. Partai politik pengusung dan pendukung memperoleh kursi kabinet proporsional.

Sementara partai politik yang bergabung belakangan mendapatkan kue kekuasaan yang tak kalah proporsional juga.

Bahkan partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu seperti Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) –tapi mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024– mendapatkan jatah kursi di Kabinet Merah Putih.

Tidak hanya merangkul partai politik, Prabowo-Gibran juga menghadiahkan kursi menteri dan wakil menteri kepada organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi pengusaha.

Dengan demikian, penopang stabilitas politik Prabowo-Gibran bukan sekadar elite politik, melainkan juga para tokoh masyarakat sipil yang memiliki afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan.

Sehingga, partai politik menjaga soliditas elite, sementara tokoh masyarakat sipil meneduhkan akar rumput.

Proyeksi politik pasca-100 hari

Jika 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran menorehkan capaian stabilitas politik yang positif, lalu bagaimana proyeksi ke depannya?

Stabilitas politik dalam 100 hari pertama ini adalah fondasi yang sangat bagus untuk membangun bangsa di semua sektor.

Ibarat rumah, fondasi menjadi pijakan bagi bangunan. Karena itu, agar rumah bernama Indonesia kokoh berdiri menjulang tinggi, fondasi dan bangunan politiknya harus kokoh.

Kokohnya bangunan politik pemerintahan Prabowo-Gibran setidaknya sudah mulai nampak. Hal ini bisa dilihat dari kemenangan KIM Plus dalam Pilkada Serentak Nasional 2024 kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun Burhanuddin Muhtadi (2024), mayoritas calon gubernur dan calon wakil gubernur yang terpilih diusung oleh KIM Plus.

Partai Gerindra menjadi partai politik yang paling banyak memenangkan Pilgub 2024, yaitu 24 provinsi atau 64,9 persen, di mana 11 di antaranya merupakan kader Partai Gerindra.

Kemenangan koalisi pemerintah dalam Pilkada 2024 tersebut semakin memperkuat stabilitas politik. Dengan kata lain, stabilitas politik tidak hanya terjadi di tingkat nasional, melainkan juga merambah ke tingkat lokal.

Alhasil, sinergitas pemerintah pusat dan daerah akan semakin mudah sehingga program prioritas Prabowo-Gibran (quick wins) dapat dengan mudah diimplementasikan tanpa hambatan politik.

Stabilitas politik yang positif dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran tersebut adalah kabar baik. Kita memang butuh stabilitas politik.

Namun, stabilitas politik tanpa kontrol publik dan checks and balances dari parlemen akan terjatuh ke dalam jurang otoritarianisme.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die mengingatkan kepada kita bahwa demokrasi bisa mati di tangan pemimpin otoriter yang terpilih melalui pemilihan umum yang demokratis.

Capaian stabilitas politik dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran tersebut harus disertai dengan checks and balances partai politik di parlemen dan kontrol publik oleh organisasi kemasyarakatan.

Atas nama stabilitas politik, nilai-nilai demokrasi tidak dapat dilumpuhkan. Seperti NKRI, ia harga mati bagi republik yang terus menjadi ini.

Karenanya, kursi kabinet tidak boleh menumpulkan nalar kritis. Kursi kabinet justru menjadi ruang yang begitu powerfull untuk merawat demokrasi.

Tag:  #hari #prabowo #gibran #stabilitas #politik #masa #depan #demokrasi

KOMENTAR