Dewan Keamanan PBB Akhirnya Serukan Gencatan Senjata di Gaza, tapi Seberapa Besar Pengaruhnya?

Untuk pertama kalinya setelah hampir enam bulan perang di Gaza, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata.

Sebelumnya, dikutip The Conversation, resolusi serupa sudah diajukan ke PBB dengan kata-kata yang berbeda, yakni:

- “gencatan senjata kemanusiaan yang segera, dalam kurun waktu yang lama, dan dihormati sepenuhnya” (16 Oktober)

- “jeda kemanusiaan” (18 Oktober)

- “jeda dalam pertempuran” (25 Oktober)

- “jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang” (15 November)

- “gencatan senjata kemanusiaan segera” (8 Desember)

- “penghentian permusuhan yang berkelanjutan” (22 Desember).

Ilmuwan politik Cindy Wittke berpendapat bahwa upaya untuk mendefinisikan apa itu gencatan senjata dan apa yang terkandung di dalamnya pada akhirnya akan mengungkapkan “kurangnya kesesuaian” dengan hukum internasional.

Hal ini karena peraturan gencatan senjata terkenal sulit untuk dinegosiasikan dan ditegakkan.

Namun, kini PBB menyerukan gencatan senjata segera, dengan menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan yang memasuki Jalur Gaza.

Jadi, apa makna dari resolusi ini – dan apakah akan berdampak dalam perang di Gaza?

Terbatasnya mekanisme penegakan hukum

Menurut hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat semua negara anggota PBB, termasuk Israel dan Palestina yang berstatus pengamat PBB.

Otoritas Palestina dan Hamas pun menyambut baik resolusi gencatan senjata tersebut.

Namun, Israel sangat marah atas keputusan AS yang abstain dalam pemungutan suara tersebut, yang pada dasarnya membiarkan pemungutan suara tersebut diloloskan.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berargumentasi bahwa kata-kata tersebut menguntungkan Hamas.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut memberikan Hamas harapan bahwa tekanan internasional akan memungkinkan mereka menerima gencatan senjata tanpa pembebasan sandera.

Masih harus dilihat apakah pemerintah Israel akan mematuhi resolusi tersebut dan jika ya, bagaimana caranya.

Menurut Marika Sosnowski, pakar gencatan senjata dari The University of Melbourne, resolusi tersebut mungkin hanya memberikan sedikit perbedaan praktis terhadap kehidupan jutaan warga Palestina yang terjebak di Gaza.

Sebab, pada dasaranya DK PBB tidak mempunyai banyak cara untuk menegakkan resolusi tersebut.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memberikan suara abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York pada 25 Maret 2024. (AFP/ANGELA WEISS)

Israel juga telah mengabaikan perintah Mahkamah Internasional untuk mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Gaza.

Meskipun tindakan militer untuk memaksa Israel agar mematuhi resolusi tersebut tampaknya sangat kecil kemungkinannya, negara-negara dapat mengambil tindakan ekonomi dan diplomatik lainnya untuk mencoba memaksa Israel agar mematuhinya.

Negara-negara dapat menjatuhkan sanksi, menghentikan penjualan senjata atau penarikan misi dan dukungan diplomatik.

Selain itu, resolusi tersebut hanya menekankan agar aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza ditingkatkan.

Kata-kata ini memberi Israel celah untuk terus menolak akses konvoi bantuan yang terjebak di penyeberangan perbatasan Rafah dan Kerem Shalom berdasarkan alasan keamanan.

Bahkan sebelum perang dimulai – terutama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober – Israel sudah menghambat bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza selama proses inspeksi dan distribusi.

Israel terus menerus menolak masuknya pasokan seperti obat bius, tabung oksigen, ventilator, kantong tidur, kurma, dan peralatan bersalin.

Namun, fakta bahwa AS abstain tidak diragukan lagi menandai perubahan dramatis dalam dukungan diplomatiknya terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah itu.

Progress negosiasi Israel-Hamas

Masih mengutip The Conversation, resolusi Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan memberikan tekanan lebih besar pada kedua belah pihak yang berperang untuk mencapai kesepakatan, melalui perundingan yang dipimpin oleh Qatar dan Mesir.

Proposal terbaru dari Hamas mencakup empat poin, yakni:

- gencatan senjata yang komprehensif

- penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza

- kembalinya warga Palestina yang dipaksa mengungsi

- pertukaran tahanan Palestina dengan sandera Israel.

Menurut laporan media Jerussalem Post, Israel telah menerima kompromi Amerika mengenai jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan dengan imbalan sandera Israel.

Namun, Times of Israel melaporkan bahwa mereka saat ini menolak berkomitmen pada gencatan senjata permanen.

Jika perjanjian ini pada akhirnya membuahkan hasil, akan ada banyak rincian tentang bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan.

Jumlah tahanan yang dipertimbangkan Hamas untuk ditukar dengan sandera menjadi sumber perdebatan.

Pada tahun 2011, Israel setuju untuk menukar lebih dari 1.000 tahanan Palestina dengan satu tentara Israel, Gilad Shalit.

Bisa dibilang, karena meramalkan skenario serupa, Israel telah menangkap ribuan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki karena pelanggaran ringan dalam beberapa bulan terakhir, menurut Sosnowski.

Hingga saat ini, Hamas dilaporkan masih menyandera sekitar 100 orang, mayoritas laki-laki dan banyak tentara cadangan di militer Israel.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Tag:  #dewan #keamanan #akhirnya #serukan #gencatan #senjata #gaza #tapi #seberapa #besar #pengaruhnya