Trump Hanya Punya Waktu Seminggu untuk Putuskan Nasib Perang Iran

- Menurut Undang-undang Amerika Serikat yang sudah berlaku selama beberapa dekade, presiden hanya memiliki waktu 60 hari untuk melancarkan aksi militer tanpa persetujuan resmi dari Kongres.

Selanjutnya, undang-undang akan membatasi pilihan presiden untuk melanjutkan perang tersebut.

Selama hampir delapan minggu perang di Iran, Partai Republik di Kongres telah berulang kali menolak upaya Partai Demokrat untuk menghentikan operasi tersebut dan memaksa Presiden AS Trump untuk berkonsultasi dengan para anggota parlemen.

Namun, beberapa politisi Republik kini mulai mengisyaratkan bahwa tenggat waktu yang kian dekat ini bisa menjadi titik balik dukungan mereka.

Mereka mendesak Trump untuk segera mengakhiri konflik atau secara resmi meminta izin kepada Kongres jika ingin melanjutkan agresi militer tersebut.

Baca juga: AS Klaim Tahu Siapa Pihak Iran yang Akan Sepakat Akhiri Perang

Upaya Partai Demokrat selalu buntu

Dikutip dari New York Times, Rabu (22/4/2026), Partai Demokrat telah beberapa kali mencoba dan untuk menggunakan ketentuan Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973 untuk menentang konflik di Iran, tetapi selalu gagal.

Ini merupakan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk membatasi kemampuan presiden guna melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. 

Bahkan, Partai Republik di Senat memblokir langkah tersebut untuk kelima kalinya sejak perang dimulai.

Namun, undang-undang tersebut juga menetapkan serangkaian tenggat waktu yang dapat meningkatkan tekanan pada pemerintahan Trump dalam beberapa hari mendatang.

Baca juga: Lagi, Giliran Sekretaris Angkatan Laut AS yang Dipecat Pentagon

Batas waktu 60 hari

Ketika AS memulai serangan gabungan dengan Israel pada 28 Februari, Trump mengatakan bertindak di bawah wewenangnya sebagai panglima tertinggi untuk melindungi pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah, dan memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat yang vital. 

Banyak anggota Partai Demokrat membantah pembenaran tersebut dan terus berpendapat bahwa Trump bertindak ilegal. 

Para pejabat Gedung Putih dan sebagian besar anggota Partai Republik di Capitol Hill menegaskan, Trump beroperasi dalam batasan undang-undang kekuasaan perang.

Undang-undang ini menetapkan batas waktu 60 hari bagi seorang presiden untuk menarik pasukan AS dari perang tanpa otorisasi kongres.

Baca juga: Sempat Batal, Negosiasi Kedua AS-Iran Mungkin Digelar dalam 3 Hari ke Depan

Meskipun perang dimulai pada akhir Februari, Trump secara resmi memberitahukan operasi tersebut kepada Kongres pada 2 Maret, yang memulai periode 60 hari dan berakhir pada 1 Mei.

Beberapa anggota Partai Republik telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan mendukung perpanjangan lebih dari 60 hari.

Senator John Curtis, seorang Republikan dari Utah, menulis dalam sebuah esai opini awal bulan ini bahwa dia tidak akan mendukung aksi militer berkelanjutan di luar jangka waktu 60 hari tanpa persetujuan Kongres.

Anggota Partai Republik lainnya, termasuk Perwakilan Brian Mast dari Florida, yang menjabat sebagai ketua Komite Urusan Luar Negeri, memperingatkan bahwa presiden dapat kehilangan dukungan yang signifikan jika konflik berlanjut hingga Mei.

Beberapa saat setelah Partai Republik nyaris memblokir resolusi kekuasaan perang di DPR pekan lalu, Mast mengatakan mungkin akan ada jumlah suara yang berbeda setelah 60 hari.

Baca juga: Pakistan Masih Tunggu AS-Iran Datang, Warga Mulai Kesal

Perpanjangan 30 hari

ATTA KENARE Seorang pria yang membawa bungkusan di pundaknya berjalan melewati papan reklame besar yang menampilkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei di sebuah jalan di Teheran pada 20 April 2026.

Berdasarkan undang-undang tersebut, setelah batas waktu awal 60 hari berlalu, pilihan presiden untuk melanjutkan kampanye militer tanpa persetujuan Kongres menjadi terbatas. 

Pada titik itu, Trump pada dasarnya akan memiliki tiga pilihan, meminta otorisasi Kongres untuk melanjutkan kampanye, mulai mengurangi keterlibatan AS, atau memperpanjang masa jabatannya.

Undang-undang tersebut mengizinkan perpanjangan penempatan militer selama 30 hari satu kali jika presiden menyatakan secara tertulis. 

Waktu tambahan ini diperlukan untuk memfasilitasi penarikan pasukan AS dengan aman, tetapi tidak memberikan wewenang untuk terus melancarkan kampanye ofensif.

Baca juga: China Bantah Kapal yang Ditahan AS Berisi Hadiah untuk Iran

Kongres dapat mengesahkan Perang

Para anggota parlemen juga memiliki pilihan kapan saja untuk memberikan izin eksplisit kepada Trump guna melanjutkan operasi tersebut. 

Langkah-langkah tersebut telah menjadi cara utama Kongres menyetujui kampanye militer tanpa deklarasi perang formal, sesuatu yang belum pernah dilakukan sejak Perang Dunia II.

Meskipun Partai Republik sebagian besar bersatu dalam menghalangi upaya Partai Demokrat untuk menghentikan perang, tidak jelas apakah persatuan yang sama akan ada ketika menyangkut pemberian izin secara tegas untuk konflik tersebut.

Senator Lisa Murkowski, seorang Republikan dari Alaska, mengaku sedang bekerja sama dengan sekelompok senator untuk mengesahkan secara resmi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran, tetapi belum mengajukan resolusi tersebut.

Kongres belum pernah memberikan suara mendukung penggunaan kekuatan militer sejak 2002, ketika para anggota parlemen mengizinkannya terhadap Irak.

Tag:  #trump #hanya #punya #waktu #seminggu #untuk #putuskan #nasib #perang #iran