Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS demi Efisiensi Anggaran

– Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pemecatan massal atas ribuan pegawai pemerintah AS yang bekerja di berbagai lembaga federal, Kamis (13/2/2025).

Pemecatan diketahui publik usai Gedung Putih mengirimkan email surat pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja di seluruh lembaga pemerintahan.

Dalam email surat yang dilansir dari Reuters, sebanyak 280 ribu pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum berpotensi terdampak pemecatan.

Khusus untuk Departemen Urusan Veteran, lembaga yang memberikan layanan perawatan kesehatan bagi para veteran, jumlah pegawai yang akan di pangkas mencapai lebih dari 1.000 karyawan yang masih percobaan.

Sementara Dinas Kehutanan AS akan memecat lebih dari 3.000 karyawan. Disusul dengan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang bakal memangkas puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu.

Kendati pemecatan berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran namun Trump berdalih pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

"Kami mencari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itulah yang sedang dikerjakan Elon dengan sangat keras," ungkap Trump beberapa waktu lalu.

Untuk menjamin hak-hak yang terdampak PHK, Pemerintah menjanjikan bahwa mereka akan tetap menerima gaji hingga Oktober, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja.

Namun, serikat pekerja memperingatkan bahwa janji tersebut mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal sebelumnya telah mengajukan gugatan untuk menghentikan program ini.

Gugatan tersebut sempat menunda program buyout selama enam hari sebelum akhirnya ditolak oleh Hakim Distrik AS George O'Toole di Boston.

Pemecatan seperti ini hanyalah salah satu dari banyak kebijakan Trump dalam upayanya untuk merampingkan birokrasi pemerintah AS. Terbaru, Trump juga menawarkan 8 kali gaji bagi para PNS AS yang bersedia tanda tangan perjanjian resign.

Meski sejumlah PNS menyambut baik usulan baru Trump, namun langkah tersebut dikecam keras oleh kepala serikat pekerja Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE).

Dalam keterangan resminya AFGE memperingatkan bahwa proses "pembersihan" ini akan memiliki "konsekuensi yang sangat besar yang akan menyebabkan kekacauan bagi warga Amerika yang bergantung pada pemerintah federal.

Komentar serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Tim Kaine, yang mempertanyakan kewenangan Trump untuk membuat kesepakatan semacam itu.

"Jika Anda menerima tawaran itu dan mengundurkan diri, dia akan mengabaikan Anda seperti dia mengabaikan kontraktor. Dia tidak punya kewenangan untuk melakukan ini. Jangan tertipu oleh orang ini,” kata Kaine.

Laporan Reporter: Namira Yunia

 

Tag:  #donald #trump #pecat #ribuan #pegawai #pemerintah #demi #efisiensi #anggaran