Hamas Kecam PA Gara-gara Dituduh Ikut Diskusi untuk Bentuk Negara Mini-Palestina

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) membantah tuduhan Otoritas Palestina (PA) yang mengatakan Hamas terlibat dalam pembicaraan rahasia untuk membentuk negara mini-Palestina.

"Kami menyesalkan kepresidenan Otoritas Palestina yang melibatkan nama gerakan tersebut dalam pertemuan mencurigakan untuk membahas gagasan mengenai negara mini-Palestina," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, Selasa (28/1/2025) malam.

“Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghentikan kampanye misinformasi dan memberikan prioritas pada kepentingan yang lebih tinggi dan untuk menanggapi seruan kami untuk menertibkan internal dengan cara yang dapat membantu upaya bantuan rakyat kami dan menghilangkan dampak agresi, dan untuk berdiri bersama untuk melindungi rakyat kita dan hak-hak nasional dan sejarah mereka," lanjutnya.

Ia juga menekankan tesis ini hanyalah imajinasi beberapa orang berpengaruh yang berkuasa untuk mendistorsi citra Hamas yang berhasil memaksa Zionis Israel untuk menghentikan agresinya di Jalur Gaza.

Sebelumnya media PA, WAFA, menanggapi laporan media luar yang menuduh Hamas terlibat dalam pembicaraan rahasia bersama sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), dan negara lain tentang pembentukan negara mini-Palestina dan pertukaran tanah yang luas dengan Israel.

"Presidensi Palestina mengeluarkan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek-proyek yang meragukan tersebut, khususnya Hamas, dan mendesak mereka untuk tidak terus terlibat dengan rencana ini," bunyi laporan WAFA, pada Senin (27/1/2025).

"Presidensi menegaskan bahwa skema semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap darah dan pengorbanan rakyat Palestina, yang telah berjuang selama satu abad untuk mendirikan negara merdeka di seluruh tanah nasional mereka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," lanjutnya.

Hamas dan Israel mencapai kesepakatan perjanjian gencatan senjata setelah beberapa bulan perundingan intensif di Kota Kairo, Mesir dan di Kota Doha, Qatar dengan partisipasi mediator dari Mesir, Qatar, dan sekutu Israel, AS.

Implementasi perjanjian gencatan senjata tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu atau 42 hari.

Selama pelaksanaan tahap pertama, Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran 33 tahanan Israel dengan imbalan ribuan tahanan Palestina.

Selain itu, warga Palestina di Jalur Gaza juga diperbolehkan untuk kembali ke Gaza utara.

Hamas dan Israel memulai implementasi perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza pada 19 Januari 2025, yang diawali dengan pertukaran 3 tahanan Israel dan 90 tahanan Palestina.

Pertukaran kedua dilakukan pada 25 Januari 2025 dengan menukar empat tentara wanita Israel dan 200 tahanan Palestina, dengan 70 di antaranya dideportasi ke Kairo, Mesir.

Saat ini, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sementara itu pencarian korban yang tertimbun reruntuhan masih berlanjut, menurut laporan Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) memulai Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Tag:  #hamas #kecam #gara #gara #dituduh #ikut #diskusi #untuk #bentuk #negara #mini #palestina