Partisipasi Kesehatan Masyarakat Dinilai Lemah, Ini Dampaknya

Persoalan utama kesehatan di Indonesia bukan semata soal anggaran atau keterbatasan infrastruktur. Akar masalahnya justru terletak pada lemahnya partisipasi kesehatan masyarakat yang bermakna, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sistem kesehatan.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Indonesia Health Development Center (IHDC) dalam kajian ilmiah dan sintesis diskusi publik nasional bertajuk Partisipasi Kesehatan sebagai Ideologi Kesehatan Bangsa. Kajian tersebut menyoroti jurang antara capaian administratif dan realitas di lapangan.

Indonesia memang telah mencatat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 95 persen. Namun, menurut Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Nila F. Moeloek, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan akses, kualitas layanan, maupun tingkat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan.

“Berbagai kajian independen menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan kesehatan masih timpang, baik antarwilayah, antar gender, status sosial ekonomi, disabilitas, maupun jenis penyakit,” ujar c Menteri Kesehatan RI periode 2014–2019, di Jakarta (2/1).

Ia menambahkan, hasil kajian IHDC menunjukkan bahwa kelompok perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, pasien penyakit kronis dan menular, serta masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi hambatan struktural untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam sistem kesehatan. 

“Partisipasi kesehatan di Indonesia masih belum inklusif,” tegasnya.

Dampak nyata di masyarakat

Dampak dari lemahnya partisipasi ini terasa langsung di tengah masyarakat. Fenomena penundaan pengobatan dan ketidakpatuhan terhadap terapi masih tinggi. 

Dok IHDC Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Nila F. Moeloek (kiri) dan Direktur Eksekutif IHDC, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi (kanan) dalam temu media di Jakarta (2/1/2026).

Upaya promotif dan preventif berjalan lemah, sementara beban layanan kuratif dan pembiayaan kesehatan terus meningkat. Kepercayaan publik pun ikut tergerus, tercermin dari meningkatnya praktik berobat ke luar negeri.

Ketua Tim Kajian sekaligus Direktur Eksekutif IHDC, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, menyoroti sejumlah faktor risiko utama yang memperparah rendahnya partisipasi kesehatan. 

Salah satunya adalah posisi perempuan, yang sejatinya memegang lebih dari 70 persen keputusan kesehatan keluarga, namun keterlibatan strategisnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan perencanaan kesehatan masih sangat terbatas.

“Kelompok miskin dan marjinal juga menunjukkan tingkat keterlibatan di forum kesehatan yang rendah, kurang dari 40 persen, dengan hanya sekitar 25 persen usulan yang benar-benar terakomodasi,” ujar pendiri Health Collaborative Center (HCC) ini. 

Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami penyandang disabilitas, di mana kurang dari 20 persen pernah terlibat dalam forum layanan publik.

Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap isu HIV, tuberkulosis (TBC), dan kesehatan jiwa masih menjadi penghambat utama dalam akses tes, terapi, dan keberlanjutan layanan. 

Ketimpangan geospasial turut memperparah situasi. Di wilayah tertinggal, tingkat partisipasi masyarakat hanya berkisar 30–35 persen, dengan waktu tempuh rujukan layanan kesehatan yang bisa mencapai dua hingga empat jam.

Padahal, desa dan keluarga telah terbukti sebagai lokus paling efektif untuk mendorong partisipasi kesehatan. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam Musrenbangdes maupun perencanaan kesehatan yang berbasis data lokal.

9 pilar solusi

Nila F Moeloek dan Ray Wagiu Basrowi menyerukan lewat kajian ini, IHDC kemudian merekomendasikan strategi 9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Penguatan Partisipasi Kesehatan yang diharapkan menjadi kerangka strategis nasional.

9 Pilar Solusi:

1. Pendekatan partisipatif terstruktur berbasis gotong royong

2. Partisipasi kualitatif berbasis pengalaman hidup masyarakat

3. Community-Led Monitoring (CLM)

4. Evidence-Based Participatory Practice

5. Penguatan kepercayaan (trust building)

6. Pemanfaatan media sosial dan digitalisasi

7. Indikator akses berbasis geospasial

8. Pendekatan berbasis desa

9. Pendekatan berbasis keluarga dan rumah tangga

Sedangkan 5 instrumen penguatan terdiri dari:

1. Agen partisipatori berbasis komunitas (Posyandu, Puskesmas, dokter keluarga)

2. Pengembangan Indeks Partisipasi Kesehatan (responsivitas, kepuasan, akses, reliabilitas data)

3. Pendanaan berbasis komunitas yang berkelanjutan

4. Standar prosedur kerja (SPK) komunitas yang sederhana dan berbasis mutu

5. Perlindungan sistemik dari stigma dan diskriminasi

Tag:  #partisipasi #kesehatan #masyarakat #dinilai #lemah #dampaknya