Efek Berantai Harga Pertamax Naik: Antrean Pertalite Mengular hingga Risiko Subsidi Membengkak

- Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter mulai memunculkan efek berantai.

Selain ramai ajakan di media sosial agar masyarakat beralih ke Pertalite, sejumlah daerah juga mulai melaporkan antrean panjang di SPBU.

Sementara ekonom mengingatkan potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.

Baca juga: Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Melebar, Subsidi BBM Bisa Membengkak

Purbaya akui perpindahan ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat sebagian konsumen beralih ke Pertalite.

Namun, pemerintah belum menghitung besaran perpindahan konsumsi maupun dampaknya terhadap beban subsidi energi.

"Kita enggak hitung, tapi begini. Pasti ada berapa persen yang pindah," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, Purbaya menilai perpindahan tersebut tidak akan terjadi secara menyeluruh.

Menurut dia, pengguna Pertamax umumnya telah memahami spesifikasi kendaraan yang membutuhkan BBM beroktan lebih tinggi.

"Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," ujarnya.

Purbaya juga mengaku Kementerian Keuangan belum memiliki proyeksi mengenai potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite.

"Kita belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti itu," katanya.

Di sisi lain, Purbaya menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi karena BBM nonsubsidi tersebut bukan bahan bakar utama angkutan barang maupun transportasi umum.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena Pertamax enggak dipakai angkutan barang," kata Purbaya.

Pertamax naik setelah tiga bulan ditahan

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026.

Kenaikan sebesar Rp 3.950 per liter tersebut mengakhiri periode harga Pertamax yang bertahan lebih dari tiga bulan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penyesuaian harga dilakukan mengikuti mekanisme pasar untuk BBM nonsubsidi.

"Harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," kata Bahlil.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan kenaikan harga dilakukan seiring penguatan harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik global.

Meski demikian, menurut Simon, penyesuaian harga tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Purbaya Buka Suara soal Ajakan Pindah ke Pertalite

Antrean Pertalite mulai terlihat di daerah

Di tengah kenaikan harga Pertamax, sejumlah daerah mulai melaporkan peningkatan antrean kendaraan di jalur pengisian Pertalite.

Di Bogor, antrean kendaraan roda empat di beberapa SPBU terlihat memanjang hingga keluar area pengisian BBM.

Pada saat yang sama, jalur Pertamax justru relatif lengang.

"Antrean sudah panjang sejak pagi hari ini. Biasanya mobil pribadi hanya beberapa saja, hari ini banyak mobil pribadi ikut antre Pertalite karena Pertamax mahal," ujar Dayat, sopir angkot di Bogor.

Kekhawatiran serupa disampaikan pengemudi ojek daring di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketua Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (Wakanda) Yogyakarta, Rie Rahmawati, mengatakan kenaikan harga Pertamax dikhawatirkan membuat antrean Pertalite semakin panjang dan mengurangi produktivitas pengemudi.

"Kalau antrean makin panjang, itu menyita waktu dan sangat berpengaruh terhadap kinerja ojol," katanya.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Jalan Veteran, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2026). Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) dari Rp12.900 per liter naik menjadi Rp17.000 per liter yang berlaku per 10 Juni.

Ekonom: Tekanan bisa bergeser ke APBN

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syarifudin Karimi menilai selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite menciptakan insentif bagi masyarakat untuk beralih ke BBM subsidi.

"Potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite cukup besar karena selisih harga melebar tajam. Konsumen rasional akan membandingkan manfaat oktan yang lebih tinggi dengan tekanan biaya harian," ujarnya.

Menurut Syarifudin, jika 25 persen pengguna Pertamax beralih ke Pertalite, tambahan konsumsi BBM subsidi dapat mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter per tahun.

Bila perpindahan mencapai 50 persen, volumenya diperkirakan mendekati 3,6 juta kiloliter.

"Dengan selisih kompensasi beberapa ribu rupiah per liter, tambahan volume sebesar itu dapat menambah beban APBN hingga puluhan triliun rupiah," katanya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman.

Menurut dia, migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sangat mungkin terjadi, terutama di kalangan pengguna kendaraan pribadi kelas menengah yang sensitif terhadap kenaikan biaya hidup.

Rizal mengingatkan kuota Pertalite 2026 ditetapkan sekitar 29,27 juta kiloliter, sementara realisasi hingga Maret telah mencapai 6,88 juta kiloliter atau 23,52 persen dari kuota tahunan.

"Jika migrasi konsumsi meningkat setelah kenaikan Pertamax, tekanan terhadap kuota dan APBN bisa muncul lebih cepat," ujar Rizal.

Menurut dia, kenaikan harga Pertamax bukan hanya memunculkan persoalan inflasi, tetapi juga berpotensi menambah tekanan fiskal apabila semakin banyak masyarakat kelas menengah beralih mengonsumsi BBM bersubsidi yang selama ini ditujukan bagi kelompok yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Di Balik Kenaikan Pertamax: Konflik Timur Tengah, Inflasi, hingga Risiko Pertalite

Tag:  #efek #berantai #harga #pertamax #naik #antrean #pertalite #mengular #hingga #risiko #subsidi #membengkak