Industri Manufaktur Tertekan Rupiah, Harga Produk Berisiko Naik 3 sampai 7 Persen

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kinerja sektor manufaktur nasional.

Dampaknya belum langsung tercermin pada harga barang.

Namun, tekanan terhadap biaya produksi diperkirakan meningkat jika depresiasi rupiah berlangsung dalam jangka panjang.

Baca juga: Harga Gas dan Rupiah Tekan Industri Keramik, Concord Tetap Optimistis

Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Badiul Hadi mengatakan, sebagian industri masih mampu meredam dampak pelemahan rupiah melalui kontrak lindung nilai atau hedging.

Namun, perlindungan tersebut bersifat sementara dan tidak mencakup seluruh kebutuhan devisa perusahaan.

"Pelemahan rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS memang belum langsung diikuti kenaikan harga karena sebagian industri masih terlindungi kontrak hedging. Namun, instrumen ini memiliki batas waktu dan cakupan," ujar Badiul kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).

Menurut Badiul, pelaku usaha akan menghadapi biaya impor lebih mahal ketika kontrak lindung nilai berakhir.

Sebab, perusahaan harus membeli dollar AS dengan kurs yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, kontrak hedging umumnya hanya mencakup 30 persen sampai 70 persen kebutuhan devisa perusahaan. Jangka waktunya berkisar 3 sampai 12 bulan.

Baca juga: Pedagang Tahu-Tempe Terdampak Pelemahan Rupiah, Purbaya Janjikan Rupiah Menguat

Jika kurs Rp 18.000 per dollar AS bertahan lebih lama dari masa kontrak tersebut, biaya impor bahan baku berpotensi naik 8 persen sampai 15 persen. Kenaikan itu akan mulai menggerus margin usaha.

Badiul menilai sebagian besar industri masih dapat beradaptasi pada kisaran kurs Rp 16.000 sampai Rp 17.000 per dollar AS.

Namun, tekanan biaya akan semakin sulit diserap jika kurs bertahan di atas Rp 18.000 dalam beberapa bulan.

Sektor yang paling berisiko antara lain farmasi, elektronik, kimia, dan otomotif.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan berpotensi menyesuaikan harga jual jika efisiensi dan lindung nilai tidak lagi mampu menahan kenaikan biaya.

"Dalam skenario tersebut, harga produk manufaktur berpotensi naik 3%-7%. Dampaknya, inflasi dapat bertambah sekitar 0,5-1,5 poin persentase dan pertumbuhan ekonomi berisiko terkoreksi 0,2-0,5 poin persentase dari target semula," jelasnya.

Badiul menilai kebijakan pemerintah tidak cukup hanya berfokus menjaga stabilitas nilai tukar.

Pemerintah juga perlu mempercepat substitusi impor, memperkuat industri bahan baku domestik, dan memperluas akses lindung nilai bagi pelaku industri.

"Tanpa pembenahan struktur industri, setiap pelemahan rupiah akan terus berulang menjadi inflasi, menekan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Industri keramik dan ban mulai tertekan

Tekanan pelemahan rupiah mulai dirasakan sejumlah sektor industri.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI Edy Suyanto mengatakan, industri keramik saat ini menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga gas dan depresiasi rupiah.

Selain membayar sebagian kebutuhan energi dalam dollar AS, industri keramik juga masih mengimpor sejumlah bahan baku dan komponen produksi.

"Jadi satu, harga gas naik ini kami terpukul, kedua kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact," ujar Edy saat ditemui di NICE Tangerang, Kamis (5/6/2026).

ASAKI mencatat industri hanya memperoleh sekitar 40 persen sampai 45 persen pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT sebesar 7 dollar AS per MMBTU.

Sisanya harus dipenuhi melalui gas hasil regasifikasi LNG dengan harga mencapai 21 dollar AS per MMBTU.

Meski biaya produksi meningkat, pelaku industri keramik belum berencana menaikkan harga jual.

Penyebabnya, persaingan produk impor masih ketat dan daya beli masyarakat belum kuat.

Tekanan serupa juga dirasakan industri ban nasional.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI Azis Pane mengatakan, kenaikan harga bahan baku berbasis fosil akibat konflik di Timur Tengah dan pelemahan rupiah terus meningkatkan biaya produksi.

Menurut Azis, ketidakpastian pasar membuat perusahaan kesulitan memperoleh perlindungan nilai tukar.

"Mau di-hedging, enggak mau lagi lembaga hedging. Karena enggak jelas," katanya kepada Kontan beberapa waktu lalu.

Industri tekstil ikut terdampak

Sektor tekstil juga menghadapi tekanan dari pelemahan rupiah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, industri hulu tekstil saat ini tertekan depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.

Menurut Farhan, industri masih bergantung pada impor bahan baku seperti mono ethylene glycol atau MEG dan paraxylene atau PX.

Kondisi itu membuat kenaikan biaya produksi sulit dihindari.

Meski begitu, pelaku usaha memilih tetap menjalankan operasional. Menghentikan produksi justru dinilai berisiko menimbulkan kerugian lebih besar.

Farhan mendorong pemerintah dan Bank Indonesia segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi tekanan terhadap sektor manufaktur.

Badiul mengingatkan, masyarakat berpotensi menghadapi risiko ganda jika rupiah bertahan di level Rp 18.000 per dollar AS dalam waktu panjang.

Risiko itu berupa kenaikan harga barang akibat imported inflation dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi potensi munculnya tekanan inflasi ketika mesin pertumbuhan ekonomi justru kehilangan tenaga," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Rupiah Melemah ke Rp 18.000, Pelaku Industri Mulai Hitung Risiko Inflasi", Klik untuk baca: https://industri.kontan.co.id/news/rupiah-melemah-ke-rp-18000-pelaku-industri-mulai-hitung-risiko-inflasi?source=home_headline.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

Tag:  #industri #manufaktur #tertekan #rupiah #harga #produk #berisiko #naik #sampai #persen