Industri Tekstil Tertekan Pelemahan Rupiah, Asosiasi Usulkan Kebijakan Ini

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan devisa ketat di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang dirasakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Tekanan tersebut dirasakan pelaku usaha seiring kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan baku yang belum sepenuhnya pulih akibat penutupan Selat Hormuz.

Kondisi ini dinilai semakin membebani industri yang masih bergantung pada impor bahan baku intermediate.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Naikkan Biaya Produksi Industri Tekstil

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan, penerapan kebijakan devisa ketat diperlukan untuk menghindari kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) yang justru dapat menambah tekanan bagi sektor industri manufaktur, khususnya tekstil.

"Selain keluarnya modal jangka pendek dipasar keuangan dan pembayaran beban bunga utang pemerintah, tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah,” jelas Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Menurut Redma, neraca volume perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) pada 2025 telah lama mengalami defisit.

Meskipun secara nilai masih mencatat surplus, jika memperhitungkan impor ilegal, impor mesin dan suku cadang, petrokimia, serta bahan kimia penolong lainnya, maka lalu lintas devisa sektor tersebut diperkirakan telah mengalami defisit sekitar 2 miliar dollar AS.

Baca juga: Selat Hormuz Ditutup: Pasokan Bahan Baku Tekstil Terganggu, Biaya Produksi Naik

“Kalau 15 tahun yang lalu perdagangan di sektor ini masih surplus sekitar 8 miliar dollar AS, saat ini sudah jadi negatif,” ungkap Redma.

Shutterstock/Travis182 Ilustrasi rupiah.

APSyFI juga mendukung langkah Bank Indonesia yang membatasi penukaran valuta asing (valas) tanpa underlying maksimal sebesar 25.000 dollar AS.

Kebijakan tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak praktik impor ilegal yang selama ini membebani industri dalam negeri.

Selain itu, APSyFI mengusulkan agar dokumen underlying transaksi valas terhubung langsung dengan dokumen pembayaran pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas impor.

Baca juga: Industri Tekstil Bidik Lonjakan Ekspor, Manfaatkan Tarif Nol Persen ke AS

Redma menilai, dengan skema yang lebih matang, BI dapat mendorong substitusi impor melalui kebijakan devisa ketat seperti yang diterapkan India. Negara tersebut disebut membatasi pembelian valuta asing oleh perusahaan guna mendorong penggunaan bahan baku domestik.

"Jadi tinggal dihitung dengan cermat kebutuhan bahan baku impor perusahaan, dianalisis rantai nilainya hingga didapatkan berapa kebutuhan riil bahan baku impornya, sengan pertimbangan ketersediaan kapasitas di dalam negeri," tambahnya.

Ia memperkirakan impor bahan baku intermediate sektor TPT seharusnya dapat ditekan hingga sekitar 5 miliar hingga 6 miliar dollar AS per tahun apabila kebijakan substitusi impor dijalankan secara efektif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil), Agus Riyanto menilai rendahnya utilisasi industri tekstil saat ini merupakan dampak dari kebijakan impor yang belum terkontrol secara optimal.

Baca juga: Menteri UMKM Ungkap Selisih Data Impor Tekstil China, Indikasi Under-Invoicing

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Agus menyarankan agar BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intervensi kebijakan industri dan perdagangan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengacu pada penerapan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah diterapkan pemerintah pada sektor sumber daya alam (SDA). (Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Handoyo)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Industri Tekstil Tertekan Pelemahan Rupiah, APSyFI Usulkan Kebijakan Ini

Tag:  #industri #tekstil #tertekan #pelemahan #rupiah #asosiasi #usulkan #kebijakan