Alarm dari London

MAJALAH ekonomi ternama Inggris, The Economist, memberikan sorotan tajam terhadap kebijakan politik dan ekonomi Indonesia dalam artikelnya yang bertajuk “Indonesia’s president is jeopardizing the economy and democracy”.

Artikel yang ditulis oleh dua editor, Aaron Connelly dan Ethan Wu, tersebut mengkritisi berbagai kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap melakukan resentralisasi kekuasaan dan meminggirkan oposisi legislatif. 

Artikel ini juga mengulas secara tajam soal angka belanja negara yang melebihi kemampuan anggaran demi membiayai program populis, serta kembalinya tentara ke dalam sektor publik di Indonesia.

Artikel yang diturunkan oleh The Economist tersebut bukanlah sekadar produk jurnalistik semata.

Diangkatnya fenomena ekonomi dan politik di Indonesia—yang bagi sebagian negara-negara Barat masih dianggap sebagai developing country, tentu juga bukanlah bermakna bahwa mereka sedang tertarik pada Indonesia. 

Baca juga: Harga Mahal Menjaga Rupiah

The Economist yang terbit sejak 1843 dengan kepemilikan saham yang dikuasai oleh keluarga bisnis terkemuka di Inggris, Cadbury dan Schroder, serta keluarga Agnelli dari Italia, telah lama menjadi kompas politik dan bisnis bagi para kepala negara dan pebisnis dunia yang menjalankan kebijakannya secara transnasional dan global.

Masuknya frasa Indonesia dalam artikel yang mereka terbitkan merupakan sebuah peringatan halus kepada elit global, pasar, dan pemimpin yang saat ini sedang berkuasa di Indonesia itu sendiri perihal bahaya dari sisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia.

Memaknai Kritik Sebagai Masukan Konstruktif

Artikel The Economist tersebut mungkin saja membuat panas telinga-telinga para pengambil kebijakan di Indonesia, terutama mereka yang mengampu program-program strategis pemerintah yang disinggung dalam artikel tersebut—MBG dan KDMP.

Jangan juga terburu-buru untuk memberikan cap bahwa artikel tersebut adalah serangan asing terhadap kepentingan nasional. 

Yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menjadikan kritik dari luar tersebut sebagai saran dan masukan konstruktif untuk menjalankan kebijakan ke depan.

Tidak ada sejarahnya sebuah majalah mampu menjatuhkan rezim di sebuah negara.

Kritik The Economist lebih cenderung hadir sebagai sebuah pengingat, sinyal, sekaligus alarm keras bahwa kita hidup dalam komunitas global yang sangat terbuka. 

Jika mau berpikir jernih dan melakukan evaluasi kebijakan secara jujur, apa yang dikatakan oleh asing—istilah yang digemari pemerintah, tersebut seirama dengan kritik para pengamat di level domestik.

Sayangnya kritik dari para “muazin kebangsaan” di dalam negeri lebih banyak disikapi dengan keras, dipandang sebagai inflasi pengamat, dan perlu ditertibkan.

Sayangnya, jika asing dengan atribut terpandang dan menjadi rujukan internasional seperti The Economist yang berbicara, maka tidak cukup kuasa vertikal oleh pemerintah untuk menertibkannya.

Baca juga: Indonesia dan Tiket Mahal Sepak Bola Dunia

Ia akan beresonansi dengan dinamika empirik di lapangan, dan tentu saja aspirasi rakyat untuk tercukupi kebutuhan dasarnya, serta adil, makmur, dan sejahtera yang menjadi mandat konstitusi.

Hari Kebangkitan Nasional

Hari ini, tepat 20 Mei 2026, kita bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional.

Situasi (milieu), jiwa zaman (zeitgeist), dan ancaman-gangguan-hambatan-tantangan (AGHT) yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari ini tidaklah sama dengan apa yang dihadapi pada revolusi fisik 118 tahun silam.

Pada masa itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia lebih sederhana, yakni kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh asing—Barat dan Jepang. 

Solusinya juga sederhana walau tak mudah, yakni perjuangan melawan penjajahan, terutama melalui skema pergerakan yang melahirkan Boedi Oetomo dan organisasi sejenis lainnya sejak 1908.

Hari ini, AGHT yang dihadapi oleh Indonesia jauh lebih kompleks dan multidimensional.

Dan, yang terberat adalah ketidakmampuan bangsa Indonesia sendiri untuk mengelola napas kemerdekaan yang sudah direnggut, serta kuasa sumber daya alam dan manusia yang sejatinya dapat digunakan untuk menuntun bangsa ini sebagai bangsa yang besar dan terkemuka di panggung global. 

Eksistensi Indonesia hari ini sebagai sebuah nation-state yang merdeka dan berdaulat adalah sebuah metamorfosa kebangsaan yang panjang.

Ada proses “menjadi” yang tidak mudah yang meliuk dan berliku di setiap gatra kebangsaan—IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Berbagai fase krusial kemerdekaan ditapaki, mulai dari kebangkitan pergerakan nasional pada 1908, pembuhulan tekad nasionalisme pada 1928 melalui Sumpah Pemuda, hingga prokalamsi kemedekaan oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta pada 1945. 

Setelah kemerdekaan pun bangsa ini harus melalui batu uji kebangsaan yang tidak mudah, bahkan rentan segregasi dan perpecahan.

Pemberontakan pada awal kemerdekaan—PRRI, Permesta, RMS, DI/TII, dll, gerakan komunis yang hendak mengganti dasar negara pada 1965, krisis politik Malari 1974, hingga guncangan ekonomi moneter yang parah pada 1998 hingga menjadi bandul yang menjatuhkan rezim otoriter Soeharto pada masa itu.

Baca juga: Orang Desa Tidak Pakai Dolar dan Retorika Populis Prabowo

Berbagai turbulensi kebangsaan tersebut terbukti tak mampu mengeliminasi Indonesia dari peta peradaban.

Indonesia masih tetap eksis hingga hari ini dan terus berproses untuk menjadi bangsa dan negara yang berdaulat.

Hindari Kacamata Kuda

Namun demikian, melihat Indonesia tidak bisa dengan sekadar menggunakan kacamata kuda. Melihat Indonesia masih tetap eksis hari ini adalah sebuah batas pandang yang minimalis.

Sebagai negara dengan keunggulan komparatif di bidang sumber daya alam dan demografi,

Indonesia selaiknya sudah sejajar dengan negara-negara maju lainnya seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, bahkan Amerika Serikat (AS).

Hanya saja keunggulan komparatif yang tidak bisa dikonversi menjadi keunggulan kompetitif yang konkret akan menjelma menjadi dilema kemajuan bagi bangsa Indonesia sendiri. 

Persoalan mendasarnya adalah karakteristik kepemimpinan yang pro-rakyat dan produksi kebijakan yang jujur dan bersih, semata-mata ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, aspirasi rakyat harus dijunjung tinggi dengan cara didengarkan. Analisis pengamat digunakan sebagai pembanding dan penyeimbang kebijakan.

Dan, kritik dari pihak luar tidak serta-merta dicap sebagai intervensi asing, melainkan otokritik dari luar sebagai konsekuensi bagian dari masyarakat global. 

Beberapa poin kritis yang disuarakan oleh The Economist sejatinya segaris dengan pernyataan-pernyataan para pengamat dan masyarakat peduli tanah air di dalam negeri. Apa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir seperti arus penarikan modal dari investor asing, nilai tukar rupiah yang tembus ke angka 17.700 lebih, berbagai program prioritas yang dapat mendorong defisit fiskal menembus batas 3 persen yang ditetapkan sejak 2003, serta bunga utang yang mencapai 16 persen pendapatan negara, merupakan alarm bahaya terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Bahaya tersebut akan menjadi agregatif apabila kita memasukkan variabel lain seperti sentralisasi kekuasaan dalam berbagai kebijakan, kecil dan lemahnya power oposisi, kekerasan terhadap aktivis, serta masifnya keterlibatan militer di ranah sipil—birokrasi sipil dan program prioritas nasional.

Respons pemerintah terhadap permasalahan ini juga sangat disayangkan.

Diksi-diksi seperti rakyat di desa tidak pakai dolar, dan serangan balik Menkeu Purbaya terhadap The Economist pada pemberitaan sebelumnya merupakan langkah-langkah yang sejatinya tidak bijak.

Masih Punya Peluang Bangkit

Indonesia hari ini terlihat gontai, meskipun belum jatuh tersungkur.

Oleh sebab itu, peringatan hari kebangkitan nasional ke-118 hari ini perlu dijadikan momentum bagi semua elemen kebangsaan—terutama pemerintah, untuk melakukan muhasabah politik dan kebijakan.

Mengelola Indonesia yang besar tidak bisa menggunakan kuasa vertikal dan narasi yang diproduksi dan digemakan sendiri untuk dipaksa dikonsumsi masyarakat.

Baca juga: Ketika Prabowo Menantang Logika Pasar

Definisi kebangkitan nasional hari ini perlu direinterpretasi. Musuh kita yang sebenarnya bukanlah kolonialisme dan imperialisme seperti revolusi fisik satu abad silam.

Musuh kita juga bukan asing yang dengan lantang diteriakkan secara satu arah. Musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri.

Pemerintah yang tidak responsif terhadap suara rakyat, tata kelola kebijakan yang elitis dan oligarkis, rakyat yang bodoh dan apatis, kelas menengah dan kaum terdidik-terpelajar yang pragmatis, adalah musuh-musuh kebangsaan yang nyata.

Oleh sebab itu, pada peringatan hari kebangkitan nasional hari ini, marilah kita meneguhkan kembali tekad dan komitmen untuk menjalankan peran kita masing-masing secara jujur dan amanah.

Indonesia masih punya peluang untuk bangkit kembali dengan tegak dan terhormat. Semoga.  

Tag:  #alarm #dari #london