DPR Sebut Hanya Orang Kaya yang 'Pakai Dolar', Data BPS Justru Berkata Lain

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp17.600 per dolar AS, mencatatkan posisi terlemah sepanjang sejarah. Sejarah juga terus dicatat di era Prabowo jadi presiden, Rupiah seakan terus cetak rekor melempem.

Fluktuasi tajam ini memicu perdebatan hangat di ruang publik mengenai seberapa dalam dampak guncangan makroekonomi ini akan merembet ke lapisan masyarakat paling bawah, khususnya di kawasan pedesaan.

Terkait hal, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang berusaha meredam sentimen negatif. Saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Presiden menepis anggapan bahwa perekonomian Indonesia berada di ambang keterpurukan besar.

"Saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar "Indonesia akan collapse, akan chaos"... Orang rakyat di desa enggak pake dolar kok," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya psikologis untuk menjaga stabilitas sosial agar tidak berubah menjadi kepanikan massal. Narasi normatif ini kemudian diperkuat oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, pesan Presiden harus dilihat dari kacamata manajemen krisis untuk menenangkan tensi publik di tengah keperkasaan mata uang greenback.

Misbakhun berpendapat bahwa dampak langsung dari apresiasi dolar AS sebenarnya cenderung terlokalisasi pada kelompok masyarakat tertentu yang bersentuhan langsung dengan pasar internasional maupun aktivitas konsumsi barang luar negeri.

"Yang terpengaruh adalah transaksi-transaksi yang menggunakan impor, orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri,” kata Misbakhun kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).

Meskipun demikian, politisi tersebut tidak memungkiri bahwa sektor produksi dalam negeri memiliki kerentanan struktural yang wajib diwaspadai jika pelemahan mata uang ini terus berlanjut tanpa intervensi berarti.

“Masyarakat yang menggunakan dolar dalam transaksi itu apa? Yang selama ini bahan bakunya impor. Dan salah satu yang impor yang kita khawatirkan adalah impor dari komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto berpidato pada peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Bayang-Bayang Psikologis 1998 versus Realitas Baru

Secara historis, angka psikologis di atas Rp17.000 memicu alarm tersendiri bagi memori kolektif bangsa. Level ini mengingatkan publik pada fase krusial menjelang krisis moneter 1998.

Namun, Misbakhun menegaskan bahwa menyamakan situasi fundamental hari ini dengan kondisi 28 tahun lalu adalah sebuah kekeliruan analitis. Struktur ketahanan perbankan dan cadangan devisa saat ini dinilai jauh lebih kokoh.

Walaupun pondasi makro dinilai solid, Komisi XI tetap mendesak Bank Indonesia (BI) untuk bertindak taktis dan agresif di pasar valuta asing. Jeda pelemahan yang terlalu lama dikhawatirkan dapat menggerus tingkat kepercayaan (trust) publik terhadap kapasitas bank sentral dalam menjaga mandat stabilitas nilai tukar nasional.

Bukti 'Dolar' Dipakai oleh Warga Desa

Meskipun retorika politik menyebutkan masyarakat pedesaan tidak berinteraksi langsung dengan mata uang dolar AS, data sektoral menunjukkan realitas yang bertolak belakang.

Jalur transmisi pelemahan kurs tidak melulu lewat transaksi valas di CBD jakarta, melainkan menyelinap lewat piring makan warga di pelosok desa melalui komoditas pangan pokok yang bergantung pada pasokan global.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2025, berikut adalah rincian ketergantungan impor komoditas yang dikonsumsi secara masif di pedesaan:

1. Kedelai (Bahan Baku Tahu dan Tempe)

Tahu dan tempe merupakan sumber protein utama yang sangat merakyat di pedesaan. Faktanya, lebih dari 70% kebutuhan kedelai nasional harus dipasok dari luar negeri. Sepanjang tahun 2025, BPS mencatat total volume impor kedelai Indonesia mencapai 2,56 juta ton.

Sekitar 90% atau 2,21 juta ton di antaranya didatangkan langsung dari Amerika Serikat, dengan sisanya berasal dari Brasil, Argentina, dan Kanada. Nilai total impor ini mencapai US$1,29 miliar (sekitar Rp20,2 triliun). Dengan posisi rupiah yang melemah ke Rp17.600, biaya pengadaan bahan baku ini dipastikan membengkak dan menekan para pengrajin tahu-tempe di tingkat desa.

Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di pabrik kawasan Duren Tiga, Jakarta, Rabu (31/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

2. Gandum (Bahan Baku Mi Instan dan Roti)

Mi instan telah menjadi bagian dari pola konsumsi harian masyarakat desa. Karena faktor iklim tropis, Indonesia memiliki ketergantungan 100% pada impor gandum. Data BPS tahun 2025 menunjukkan volume impor gandum dan meslin nasional menembus angka 11,76 juta ton.

Pada Januari 2025 saja, impor tercatat sebesar 728.020 ton dengan nilai US$208,4 juta untuk menyokong kebutuhan industri pangan.

Sementara pada periode Januari hingga Juni 2025, volumenya mencapai 5,14 juta ton dengan pemasok utama dari Australia, Kanada, Argentina, serta peningkatan volume dari Amerika Serikat.

3. Gula Konsumsi

Meskipun industri tebu rakyat tersebar di berbagai daerah pedesaan, produksi Gula Kristal Putih (GKP) domestik yang berada di angka 2,67 juta ton belum mampu menutupi tingginya konsumsi rumah tangga dan industri makanan lokal.

Akibatnya, Indonesia mengimpor 3,93 juta ton gula sepanjang tahun 2025, di mana sebagian besar pasokan dikirim dari Brasil menggunakan denominasi dolar AS.

4. Bawang Putih

Sebagai bumbu dapur esensial di setiap masakan rumah tangga desa, komoditas bawang putih hampir seluruhnya dipenuhi oleh pasar internasional. Data BPS menunjukkan nilai impor bawang putih pada periode Januari hingga April 2025 menembus US$114,8 juta dengan volume 82.600 ton.

Pada momen puncak seperti Ramadan (Maret 2025), impor menyentuh US$52,1 juta (36.800 ton), dan akumulasi hingga Juni 2025 mencapai 163.082 ton atau baru memenuhi 35,74% dari total alokasi tahunan.

5. Daging Sapi dan Kerbau

Untuk memenuhi lonjakan konsumsi pada hari besar keagamaan maupun hajatan warga desa, pasokan daging lokal yang terbatas terpaksa ditopang oleh kebijakan impor. Volume impor daging beku (sapi dan kerbau) berkisar antara 230.000 hingga 270.000 ton per tahun.

Pemerintah juga mendatangkan sekitar 534.000 ekor sapi bakalan untuk proses penggemukan domestik. Nilai transaksi impor ini berkisar antara US$100 juta hingga US$110 juta per bulan pada masa beban puncak permintaan.

Ketergantungan struktural ini tidak berhenti pada produk jadi pangan. Dari sisi hulu pertanian, para petani di pedesaan juga sangat terekspos pada pergerakan dolar AS mengingat komponen aktif untuk pembuatan pupuk kimia subsidi/non-subsidi, pestisida, serta bahan baku pakan ternak pabrikan sebagian besar masih harus diimpor dari pasar global.

Ketika rupiah terdepresiasi, biaya produksi di tingkat petani otomatis merangkak naik, memicu efek domino berupa kenaikan harga jual di pasar tradisional yang pada akhirnya membebani daya beli masyarakat luas.

Namun demikian, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak hanya memberikan dampak negatif. Saat dikonversi ke dalam mata uang rupiah, pendapatan berbasis valuta asing otomatis bernilai lebih tinggi, sekaligus membuat biaya jasa dan produk lokal menjadi jauh lebih murah bagi pasar internasional.

Berikut adalah empat klaster ekonomi yang mendapat dampak positif dari pelemahan kurs rupiah:

Lonjakan Margin Pelaku Ekspor: Para eksportir komoditas dan produk jadi menikmati margin keuntungan yang lebih tebal. Ketika hasil penjualan yang berbentuk dolar AS ditukarkan ke dalam mata uang domestik, nilai nominal rupiah yang diterima menjadi jauh lebih besar.
Stimulus Sektor Pariwisata: Indonesia menjadi destinasi liburan yang lebih ekonomis bagi wisatawan mancanegara yang memegang mata uang dolar AS. Kondisi ini berpotensi meningkatkan volume kunjungan turis asing serta memperpanjang durasi tinggal (length of stay) mereka di dalam negeri.
Percepatan Substitusi Impor: Lonjakan harga barang-barang dari luar negeri akibat pelemahan kurs secara alami menekan minat impor. Hal ini menjadi momentum bagi industri dan konsumen domestik untuk beralih menggunakan produk substitusi buatan lokal.
Kenaikan Nilai Remitansi TKI: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran yang bekerja di luar negeri memberikan dampak kesejahteraan lebih tinggi bagi keluarga di kampung halaman. Kiriman uang (remitansi) dalam bentuk valas akan menghasilkan nominal rupiah yang jauh lebih besar saat dicairkan di Tanah Air.