Vietnam Bakal Tindak Pembajakan dan Barang Palsu, Respons Tekanan Tarif Impor AS

Pemerintah Vietnam akan memperketat penindakan pembajakan daring dan peredaran barang palsu mulai Kamis (7/5/2026).

Langkah ini muncul setelah sorotan Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung memberi instruksi langsung. Target peningkatan deteksi pelanggaran dipatok hingga 20 persen.

Instruksi disampaikan melalui portal resmi pemerintah pada Selasa. Kementerian diminta memperkuat penanganan pelanggaran di berbagai sektor.

Baca juga: Moody’s Naikkan Prospek Vietnam Kredit ke Positif

Sektor yang menjadi fokus mencakup perangkat lunak, film, musik, acara televisi, dan gim daring. Barang palsu di pasar domestik juga masuk pengawasan.

Kementerian Keuangan mendapat tugas tambahan. Pengawasan di perbatasan harus diperketat.

"Memastikan bahwa jumlah kasus penangguhan prosedur bea cukai dan pemrosesan selanjutnya meningkat setidaknya 20% dibandingkan dengan Mei 2025."

Pengawasan difokuskan pada barang impor dengan indikasi kuat sebagai produk palsu.

Tekanan dari Amerika Serikat menjadi faktor utama. Washington menyoroti “kegagalan yang terus-menerus” Vietnam dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Pemerintahan Presiden Donald Trump membuka opsi penyelidikan tarif baru pada akhir Mei. Vietnam bahkan disebut sebagai salah satu pelanggar terburuk dalam laporan terbaru.

Baca juga: Kalah Saing dengan China-Vietnam, Apa Kesalahan Industri Kriya RI?

Hubungan dagang kedua negara tetap besar. Vietnam mencatat surplus perdagangan terhadap AS.

Nilai ekspor ke AS mencapai 153 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.662 triliun pada 2025. Angka ini mengacu kurs Rp 17.405 per dollar AS.

Ketergantungan Vietnam terhadap impor juga tinggi. Impor dari Tiongkok mencapai 186 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.237 triliun.

Sebagian besar ekspor Vietnam berasal dari perakitan perusahaan multinasional. Produk seperti elektronik, pakaian, dan alas kaki bergantung pada komponen impor dari Tiongkok.

Pemerintah menetapkan batas waktu akhir Mei. Target peningkatan penindakan harus tercapai sebelum tenggat tersebut.

Struktur politik Vietnam mendukung eksekusi cepat. Sistem satu partai memberi kewenangan luas bagi aparat penegak hukum.

Langkah serupa pernah dilakukan pada 2025. Penindakan diperketat setelah AS mengumumkan tarif impor hingga 46 persen.

Tarif kemudian turun menjadi 20 persen pada Juli 2025. Penurunan berlanjut menjadi 10 persen pada Februari tahun ini.

Mahkamah Agung AS sempat membatalkan sebagian kebijakan tarif global. Pemerintah AS masih mencari jalur hukum lain untuk menghidupkan kembali kebijakan tersebut.

Pada 30 April, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative menetapkan Vietnam sebagai satu-satunya “negara asing prioritas”.

Kategori ini diberikan kepada negara dengan pelanggaran paling serius terhadap produk AS.

"Status baru Vietnam sebagai negara asing prioritas untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual tentu meningkatkan risiko pemerintah AS memberlakukan hambatan perdagangan yang lebih tinggi," kata analis BMI, Heng Jian Xin.

Pemerintah Vietnam menyatakan telah melakukan berbagai upaya. Hanoi juga meminta penilaian yang lebih objektif dari Washington.

Pengetatan ini menunjukkan upaya menjaga akses pasar ekspor. Amerika Serikat tetap menjadi tujuan utama di tengah tekanan perdagangan yang meningkat.

Tag:  #vietnam #bakal #tindak #pembajakan #barang #palsu #respons #tekanan #tarif #impor