Menjaga Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026

TERJADI debat dari berbagai lembaga internasional tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026.

Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 dari sebelumnya (dikemukakan pada Oktober 2025) 4,8 persen menjadi 4,7 persen.

Sebaliknya, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) tetap optimistis meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 antara 5,1 persen sampai 5,2 persen.

Demikian pula IMF juga mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 sebesar 5,1 persen.

Mengapa bisa terjadi perbedaan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026?

Berbagai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari berbagai lembaga tersebut didasarkan pada model ekonometrik maupun kuantitatif yang lain. Model tersebut disusun dengan berbagai asumsi serta menggunakan sejumlah variabel.

Baca juga: Ketika Kereta Cepat Diserahkan ke Kemenkeu

Perbedaan hasil proyeksi bisa terjadi karena perbedaan asumsi serta variabel yang digunakan.

Permasalahan yang lain adalah seringkali metode proyeksi yang telah disusun dengan baik dan canggih bisa meleset.

Depresi ekonomi besar tahun 1930-1933 yang dimulai dari krisis pasar modal di AS (Wall Street) dengan jatuhnya Indeks Dow Jones sebelumnya tak pernah diramalkan.

Beberapa hari sebelum krisis yang memicu Depresi Ekonomi 1930-1933, ekonom besar Irving Fisher (1929) mengatakan dengan yakin bahwa pasar saham AS berada pada dataran tinggi yang permanen (permanent high plateu).

Demikian pula krisis moneter yang dialami Indonesia tahun 1997/1998, juga tak pernah diramalkan oleh para ahli ekonomi dunia dan Indonesia.

Pernyataan para ahli ekonomi waktu itu masih optimistis dan yakin fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat.

Kejadian serupa juga terjadi ketika pandemi Covid-19. Tak ada yang menduga terjadinya krisis ekonomi di seluruh dunia yang diakibatkan begitu cepat menyebarnya pandemi Covid-19.

Persepsi, Ekspektasi, dan Perilaku Panik

Melesetnya proyeksi atau perkiraan pertumbuhan ekonomi selain disebabkan faktor di luar kendali (bencana alam, penyakit), juga disebabkan persepsi dan ekspektasi dari berbagai kalangan di masyarakat.

Pada akhirnya, persepsi dan ekpektasi tersebut membuat kondisi ekonomi makin memburuk dan menurunkan pertumbuhan ekonomi, yang ujungnya memicu krisis ekonomi.

Krisis Moneter 1997/1998 di Indonesia diperburuk oleh ekspektasi dan kepanikan masyarakat yang ikut menarik semua dananya dari bank.

Baca juga: Gaji Ke-13 ASN: Hak Wajar di Tengah Fiskal Ketat

Masyarakat pada waktu itu juga memborong barang-barang di berbagai super market yang tentu saja memperparah krisis. Demikian pula berbagai kejadian kelangkaan BBM dan LPG sering dipicu oleh panic buying dari masyarakat.

Oleh karena itu, sangat dipahami pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak proyeksi pertumbuhan ekonomi Bank Dunia sebesar 4,7 persen.

Purbaya menyodorkan data bahwa di Triwulan pertama 2026 saja pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah 5,5 persen sampai 5,6 persen, jauh dari proyeksi Bank Dunia.

Senada dengan Purbaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sesuai dengan target di APBN, yaitu 5,4 persen.

Pernyataan Purbaya dan Airlangga tersebut bisa dipandang untuk menjaga persepsi dan ekspektasi masyarakat tetap optimistis.

Bisa dibayangkan jika semua mengikuti proyeksi Bank dunia yang pesimistis, maka masyarakat dan dunia usaha akan mengerem konsumsi dan investasinya. Jika konsumsi dan investasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan betul-betul turun.

Namun, pernyataan optimistis dari Purbaya dan Airlangga tersebut perlu diikuti kebijakan-kebijakan nyata untuk mendukungnya. Minimal ada dua kebijakan yang perlu dilakukan.

Baca juga: Subsidi Energi, Defisit APBN, dan Efek Lanjutan jika AS-Iran Gagal Damai

Pertama, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dinamis mengikuti dinamika yang ada atau bersifat real time.

Jika dari aspek monter inflasi meningkat sampai menyentuh angka di atas batas maksimal inflasi yang ditargetkan 3,5 persen karena kenaikan harga berbagai komoditas, maka kebijakan moneter yang biasanya dilakukan, yakni meningkatkan bunga acuan, harus diimbangi dengan kebijakan fiskal berupa subsidi untuk menjaga daya beli kelas menengah ke bawah.

Kedua, pemerintah dengan para ekonom seharusnya juga mengemukakan hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi secara ilmiah yang menjadi model tandingan dari model proyeksi Bank Dunia, ADB, maupun IMF.

Dengan demikian, ada dasar ilmiah yang cukup kuat untuk menolak proyeksi Bank Dunia.

Tag:  #menjaga #optimisme #pertumbuhan #ekonomi #indonesia #2026