Defisit Fiskal Berpotensi Melebar, Ekonom: Mustahil Ditekan Tanpa Cara Ekstra
- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai upaya menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen tidak dapat hanya dilakukan dengan efisiensi anggaran belanja pemerintah.
Pasalnya, konflik di Timur Tengah dapat menambah pelebaran defisit.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pelebaran defisit telah terjadi bahkan sebelum konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS), sehingga ruang pengendalian fiskal menjadi semakin terbatas.
Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2026 menunjukkan defisit mencapai Rp 54,6 triliun atau 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Secara nominal, ini menjadi defisit Januari terdalam dalam lima tahun terakhir, bahkan melampaui posisi pada masa periode pandemi Covid-19.
Baca juga: Ekonom Ingatkan Ilusi Fiskal: Ketergantungan Dana Sitaan Bisa Gerus Kredibilitas APBN
Kemudian begitu perang di Iran terjadi, defisit makin melebar pada Februari dan Maret menjadi Rp 135,7 triliun setara 0,53 persen dari PDB lalu menjadi Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari PDB.
"Jadi artinya kan defisitnya sudah jauh lebih lebar. Pelebaran defisitnya bahkan terjadi sebelum perang. Sebelum perang itu sudah lebih lebar ya," ujarnya di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dia memperkirakan, defisit masih bisa dijaga di bawah 3 persen tepatnya di kisaran 2,9 persen terhadap PDB.
Namun, target tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah menerapkan kombinasi kebijakan atau cara ekstra dalam pengelolaan fiskal.
Salah satu opsi yang perlu ditempuh ialah mendekatkan level defisit ke batas maksimal 3 persen, tanpa melampauinya.
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan refocusing atau penajaman belanja agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Faisal juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan tambahan atau windfall guna membantu menahan pelebaran defisit.
"Makanya saya sampaikan ke Pak Presiden juga bahwa 'Kalau cuma efisiensi saja enggak cukup nih, pak'. Karena kan dari awal udah lebar defisitnya. Tapi harus ada refocusing juga. Plus kita harapkan juga dari windfall penerimaan," ucapnya.
Terkait rencana penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menambal defisit fiskal, Faisal menilai langkah tersebut bisa menjadi opsi lanjutan apabila berbagai kebijakan utama tidak mencukupi.
Namun demikian, dia mengingatkan bahwa kapasitas SAL saat ini tidak sebesar tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diandalkan sebagai solusi utama.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan telah beberapa kali menempatkan SAL ke perbankan Himbara sebanyak Rp 301 triliun untuk disalurkan sebagai kredit atau pembiayaan ke berbagai sektor produktif.
"Jadi dia (SAL) sebagai opsi berikutnya itu diperlukan. Tapi dia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. tetap harus ada bauran yang tadi dulu," kata Faisal.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti wacana efisiensi anggaran, khususnya pada pos transfer ke daerah.
Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati, mengingat tidak semua daerah memiliki kondisi fiskal yang sama.
Sebab, pemangkasan anggaran yang terlalu agresif berisiko menghambat aktivitas ekonomi daerah, terutama bagi wilayah yang sudah memiliki keterbatasan ruang fiskal.
"Jadi karena yang disoroti pada saat itu adalah bahwa kita masih punya ruang sebetulnya untuk bisa memotong anggaran di daerah. Karena banyak daerah itu dianggap tidak efisien lah, sering melakukan mark up. Tapi itu yang kemudian saya sampaikan, perlu hati-hati dengan itu karena tidak semua daerah itu sama," ungkapnya.
Faisal juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kondisi sebelumnya, di mana keterbatasan fiskal memicu gejolak di berbagai daerah akibat terhambatnya belanja pembangunan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit fiskal tahun ini tetap dijaga di bawah batas aman 3 persen, meski terjadi lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik.
Purbaya menyebut, pemerintah telah mengunci defisit APBN di kisaran 2,9 persen terhadap PDB, bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel sepanjang tahun.
"Ini sudah kami hitung semua. Bahkan dengan rata-rata 100 dollar AS per barrel pun, kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen. Jadi tidak masalah," kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).
Sebelumnya, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp 698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB.
Dengan perkembangan terbaru, terdapat tambahan defisit sekitar 0,12 persen akibat dampak konflik antara AS dan Israel melawan Iran.
Baca juga: Gaji Ke-13 ASN: Hak Wajar di Tengah Fiskal Ketat
Tag: #defisit #fiskal #berpotensi #melebar #ekonom #mustahil #ditekan #tanpa #cara #ekstra