Soal Pembelian Motor Listrik BGN, Purbaya Potong Anggaran, Dadan Ungkap Alasannya

- Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pengadaan sepeda motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026, setelah sebelumnya pembelian dilakukan menggunakan anggaran tahun 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pengadaan kendaraan operasional tersebut tidak lagi masuk dalam alokasi belanja tahun berjalan.

"Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin," ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Purbaya menambahkan, keputusan penghentian diambil setelah pihaknya mengetahui adanya pengadaan tersebut dalam postur anggaran sebelumnya.

Baca juga: Purbaya soal Viral Banyak Motor Listrik Berlogo BGN: Saya Belum Tahu

"Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi," sambungnya.

Purbaya menegaskan, langkah pemotongan anggaran dilakukan segera setelah informasi itu diterima.

"Ketika tahu, saya potong anggarannya," tegasnya.

Dengan demikian, ia memastikan tidak ada lagi alokasi dana untuk pembelian motor listrik BGN pada tahun ini.

Ia juga menyebutkan bahwa pengadaan sebelumnya kemungkinan besar sudah diselesaikan pembayarannya melalui anggaran tahun lalu.

"Ya kan (21.000 motor listrik pakai) anggaran tahun lalu, pasti sudah bayar mereka itu. Tanya saja ke Ketua BGN gimana statusnya," imbuh Purbaya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut memiliki tujuan operasional, khususnya untuk mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, termasuk desa-desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dadan menambahkan, penggunaan motor listrik tidak terbatas hanya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pegawai lainnya dalam mendukung operasional lapangan.

Meski demikian, Dadan memastikan pengadaan kendaraan tersebut tidak akan berlanjut pada tahun ini.

"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," imbuhnya.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Sebelumnya, polemik terkait pengadaan sepeda motor listrik BGN sempat mencuat di ruang publik setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan puluhan unit kendaraan berlogo BGN.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @NOVIR007 pada Senin (6/4/2026), disebutkan adanya puluhan ribu unit sepeda motor listrik yang disebut-sebut hanya untuk satu wilayah.

"ini saya spill ini semua motor ada 70.000 motor untuk wilayah provinsi Jawa Barat doang, nah kira-kira semua karyawannya atau cuma kepala dapur sppg doang? saya kurang paham, saya tidak berani menyebarkan berita hoaks, tapi yang jelas ini untuk provinsi Jawa Barat doang ya ada 70.000 unit motor," katanya.

Informasi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai jumlah, pengadaan, serta peruntukan kendaraan dalam program MBG.

Menanggapi hal itu, Dadan kemudian mengonfirmasi bahwa unit sepeda motor listrik tersebut memang merupakan bagian dari fasilitas operasional BGN untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, terutama bagi Kepala SPPG di berbagai daerah.

Baca juga: BGN Berikan 25.000 Motor Listrik untuk Kepala SPPG, Bukan 70.000

Tag:  #soal #pembelian #motor #listrik #purbaya #potong #anggaran #dadan #ungkap #alasannya