Australia Pangkas Pajak BBM 50 Persen, Harga Turun Rp 3.000 per Liter

– Pemerintah Australia resmi memangkas pajak bahan bakar (fuel excise) sebesar 50 persen selama tiga bulan sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan keputusan ini diambil setelah serangkaian rapat tingkat tinggi, termasuk Komite Keamanan Nasional dan kabinet.

“Saya telah mengadakan rapat Komite Keamanan Nasional, pertemuan Kabinet, dan pertemuan Kabinet Nasional, dan meskipun prospek pasokan bahan bakar Australia tetap aman dalam jangka pendek, kita harus sangat jelas kepada rakyat Australia bahwa semakin lama perang ini berlangsung, dampak buruknya akan semakin besar,” ujar Albanese, dikutip dari tayangan di kanal YouTube ABC Australia, Senin (30/3/2026).

Baca juga: Indonesia-Australia Bahas E-Government Perkuat Produktivitas Nasional

Freepik/jcomp Ilustrasi BBM.

Ia menegaskan, pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.

“Kami bertindak sekarang untuk lebih dari sekadar bersiap, tetapi untuk melindungi rakyat Australia dari dampak terburuk, dan hari ini kami memiliki tiga pengumuman,” kata dia.

Tiga kebijakan utama pemerintah Australia

Albanese memaparkan tiga langkah utama yang diambil pemerintah dalam merespons krisis energi.

Pertama, pemerintah mengadopsi Rencana Keamanan Bahan Bakar Nasional yang telah disepakati bersama pemerintah negara bagian dan wilayah.

Baca juga: Australia Alami Krisis BBM, Pesan Pasokan Darurat dari AS

Rencana ini memiliki empat tingkat respons, yakni perencanaan dan persiapan, menjaga Australia tetap bergerak, tindakan yang ditargetkan, serta perlindungan layanan kritis.

Saat ini, Australia berada pada tingkat kedua.

SHUTTERSTOCK Perbandingan Harga BBM ASEAN 2026 Imbas Perang AS?Israel vs Iran, Singapura Termahal, Bagaimana Posisi Indonesia?

Kedua, pemerintah memangkas separuh cukai bahan bakar untuk bensin dan diesel selama tiga bulan. Kebijakan ini diperkirakan menurunkan harga bahan bakar sebesar 26,3 sen dollar Australia per liter atau setara sekitar Rp 3.069,44 per liter (asumsi kurs Rp 11.670 per dollar Australia). 

“Kami memangkas cukai bahan bakar untuk membantu menekan biaya hidup masyarakat,” ujar Albanese.

Baca juga: Kopi Indonesia Makin Diminati, Ekspor ke Australia Tembus Rp 114 Miliar

Ia juga mengimbau masyarakat yang mampu untuk beralih ke transportasi umum.

Ketiga, pemerintah menghapus sementara biaya pengguna jalan untuk kendaraan berat selama tiga bulan dan menunda kenaikan tarif berikutnya selama enam bulan.

Langkah ini ditujukan untuk membantu sektor logistik yang tengah menghadapi tekanan arus kas.

Dampak ke harga BBM dan konsumen

Pemangkasan pajak bahan bakar ini diperkirakan memberikan penghematan sekitar 16 dollar Australia untuk pengisian tangki 60 liter. Angka tersebut setara sekitar Rp 186.734,24.

Baca juga: Panic Buying BBM dan Krisis Energi Bayangi Ekonomi Australia

Kebijakan ini juga diharapkan menekan biaya distribusi barang, mengingat sektor transportasi sangat bergantung pada harga bahan bakar.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah tambahan untuk menjaga pasokan energi, termasuk pelepasan cadangan bahan bakar serta penyesuaian regulasi kualitas bahan bakar guna memperluas sumber pasokan.

Lonjakan harga energi dunia

Langkah Australia ini diambil di tengah lonjakan harga minyak dunia yang signifikan.

Harga minyak mentah Brent dilaporkan naik tajam sepanjang Maret 2026 akibat gangguan pasokan global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang memengaruhi jalur distribusi utama.

FREEPIK/ARTPHOTO_STUDIO Ilustrasi harga minyak dunia.

Baca juga: Konflik Timur Tengah Memanas, RI Alihkan Impor LPG ke Australia

Kondisi ini mendorong kenaikan harga bahan bakar domestik dan meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk Australia.

Kondisi pasokan dan cadangan energi

Meski terjadi tekanan global, Albanese memastikan pasokan bahan bakar domestik masih dalam kondisi terkendali.

“Setiap kapal yang dijadwalkan datang ke sini hingga tanggal 30 Maret telah tiba,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada April 2026 terjadi beberapa pembatalan pengiriman, namun telah digantikan oleh tambahan pasokan.

Baca juga: Gula Aren Organik Pacitan Diekspor ke Belanda dan Australia

“Pada bulan April, dari 81 kapal yang dijadwalkan, enam tidak datang tetapi telah digantikan oleh sembilan kapal tambahan, sehingga lebih banyak bahan bakar yang tiba dari yang diantisipasi,” kata Albanese.

Namun demikian, pemerintah tetap bersiap menghadapi potensi gangguan lanjutan jika konflik global berlarut.

Imbauan dan antisipasi pemerintah

Dalam tahap kedua Rencana Keamanan Bahan Bakar Nasional, pemerintah Australia mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan bakar secara bijak.

Albanese menekankan bahwa pembatasan belum diberlakukan, namun masyarakat diimbau membeli bahan bakar sesuai kebutuhan.

Baca juga: Australia Setop Penyelidikan Dumping Baja RI, Mendag: Sinyal Positif

Ia juga memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, termasuk selama periode libur.

“Salah satu hal yang ingin kami pastikan adalah kita terus menjaga Australia bergerak. Masyarakat harus menikmati Paskah mereka dan penting juga bagi kita untuk menjaga ekonomi tetap berjalan,” ujar dia.

ABC NEWS/ADAM KENNEDY via ABC INDONESIA Anthony Albanese telah berulang kali mengklaim satu-satunya kartu yang dibutuhkan warga Australia untuk menemui dokter umum adalah kartu Medicare mereka.

Kebijakan tambahan untuk menekan biaya hidup

Selain pemangkasan pajak bahan bakar, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menekan biaya hidup masyarakat.

Di antaranya adalah pemotongan pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah yang akan berlaku mulai 1 Juli 2026 mendatang.

Baca juga: INKA Ekspor 3 Platform Lokomotif ke Australia

Pemerintah juga melanjutkan program pendidikan vokasi gratis (TAFE), memperluas layanan kesehatan melalui klinik perawatan darurat, serta menurunkan harga obat-obatan.

Strategi ketahanan energi jangka panjang

Dalam jangka panjang, Albanese menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia menyoroti program “Future Made in Australia” sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Program ini mencakup peningkatan cadangan bahan bakar nasional serta pengembangan energi alternatif, termasuk kendaraan listrik dan penyimpanan baterai.

Baca juga: Anak Usaha DOID di Australia Menangkan Sengketa Perjanjian Kontrak Pertambangan

Albanese juga menyinggung penurunan jumlah kilang minyak dalam negeri dalam satu dekade terakhir, yang disebutnya sebagai salah satu faktor kerentanan sistem energi Australia.

Respons terhadap konflik di Timur Tengah

Terkait konflik di Timur Tengah yang memicu krisis energi, Albanese menyatakan harapannya agar ketegangan dapat segera mereda.

“Saya ingin melihat kepastian yang lebih besar mengenai apa tujuan dari perang ini dan saya ingin melihat deeskalasi,” ujarnya.

ABC NEWS/IAN CUTMORE via ABC INDONESIA PM Anthony Albanese memberikan pernyataan soal Gaza saat bertemu dengan rekan-rekannya di Partai Buruh.

Ia juga menegaskan posisi pemerintah Australia terhadap Iran dan kelompok proksi di kawasan tersebut.

Baca juga: BPS Perbarui Kerja Sama dengan Australia untuk Pengembangan Statistik Modern

“Kami sepenuhnya berdiri bersama rakyat Iran, yang telah menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, kekejaman, dan penindasan dalam waktu yang lama,” kata Albanese.

Kebijakan bersifat sementara

Pemerintah Australia menegaskan bahwa pemangkasan pajak bahan bakar ini bersifat sementara dan akan dievaluasi setelah tiga bulan.

Langkah ini merupakan bagian dari respons jangka pendek untuk meredam dampak krisis energi global terhadap perekonomian domestik, sembari pemerintah terus memantau perkembangan situasi global dan kondisi pasokan energi nasional.

Tag:  #australia #pangkas #pajak #persen #harga #turun #3000 #liter