Moody’s Pangkas Outlook, Pemerintah Sebut Ketahanan Ekonomi Nasional Terjaga

- Peringkat kredit Indonesia di level Baa2 oleh Moody’s Investors Service menurun dari level outlook stabil menjadi negatif  menandai bahwa kepercayaan pasar belum sepenuhnya pulih, meski indikator makro utama masih terlihat solid.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, penilaian tersebut didasarkan pada kekuatan endowment sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, jika dilihat secara angka, fundamental ekonomi Indonesia relatif terjaga.

Baca juga: Membedah Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen

Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen, tertinggi sejak pandemi, sementara pertumbuhan tahunan 2025 berada di level 5,11 persen.

Defisit fiskal masih di bawah ambang 3 persen PDB dan rasio utang pemerintah bertahan di kisaran 40 persen.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” jelas Haryo dalam keterangan resmi pada Minggu (8/2/2026).

Pemerintah meyakini kekhawatiran tersebut bersifat sementara.

Ia mengatakan bahwa perkembangan kebijakan dan penguatan kerangka kelembagaan akan menjawab catatan Moody’s.

Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara yang diposisikan sebagai mesin pertumbuhan baru.

Padahal menurut Haryo, pemerintah menekankan bahwa landasan hukum Danantara telah disusun melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan pemisahan fungsi BUMN melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk Danantara melalui berbagai instrumen legislatif.

Selanjutnya terkait dengan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur dan terarah, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai dengan kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara.

Haryo menjelaskan, pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif guna mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

Lalu dari sisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kata Haryo, yang diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan human capital, dengan 22.091 dapur komunitas telah beroperasi, lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja.

Menurutnya berkait dengan program prioritas pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan pada pengendalian pengeluaran administratif, tanpa mengurangi program pembangunan inti.

Selain itu di bidang pasar modal, reformasi struktural terus dipercepat melalui koordinasi antara pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan langkah-langkah yang mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa efek, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

Draf regulasi terkait dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

Ke depan, pemerintah berkomitmen terus memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi kebijakan fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB.

Haryo menyebut, transparansi tata kelola Danantara dengan konsultasi reguler dengan DPR dan publikasi kinerja, reformasi pasar modal dengan implementasi kebijakan free float 15 persen dan penguatan integritas pasar, serta koordinasi kebijakan yang efektif melalui sinergi antar kementerian/lembaga.

Haryo menekankan perlunya Danantara dan sektor perbankan memberikan penjelasan yang lebih solid kepada lembaga pemeringkat.

“Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” jelasnya.

Baca juga: Airlangga Minta Danantara Jelaskan Arah Fiskal RI ke Moodys

Tag:  #moodys #pangkas #outlook #pemerintah #sebut #ketahanan #ekonomi #nasional #terjaga