Prabowo-Gibran Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih, Sektor Transportasi Butuh Kepastian Keberlanjutan

- Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu (20/10) malam.

Dalam kabinet tersebut terdapat sejumlah menteri yang memiliki hubungan kerja terhadap transportasi. Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, untuk mencapai gagasan Indonesia Emas 2045, maka sektor transportasi haru menjadi kebutuhan dasar sebagaimana yang diberlakukan untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Semua itu sangat diperhatikan oleh pemerintahan baru.

"Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat," ujar Djoko kepada JawaPos.com pada Senin (21/10).

Berdasarkan data yang dimiliki Djoko, di Kementerian PUPR dan kini berubah menjadi Kementerian PU dalam kurun 2015-2024 telah dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional (5.999 kilometer), jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.

Sementara itu, Tol Trans Sumatera belum terhubung. Tol itu masih menyisakan 1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung. Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa.

Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan kini bersaing dengan moda kereta dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta – Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 – 12 jam, kini bisa dicapai dengan waktu tempuh 6 jam.

Semarang – Surakarta sebelumnya 2 – 3 jam, kini menjadi cukup 1 jam. Semarang – Surabaya sebelumnya 6 – 8 jam, kini cukup 4 jam. Semarang – Malang jadi 5 jam, Semarang – Bandung cukup 5 jam.

Menurut dia, hal demikian terbukti mampu membuat biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen. Akan tetapi, penurunan waktu tempuh belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh.

"Praktik pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan dengan penggunaan WIM (weight in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota," ungkap Djoko yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.

Kemudian kendaraan atau Over Dimension dan Over Load (ODOL) juga harus segera dituntaskan. Sejak 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL.

Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini.

"Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang," tegas Djoko.

PR berikutnya untuk bidang transportasi, yaitu jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan Track Access Charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal.

Demikian pula angkutan darat lainnya seperti bus. Dengan terminal tipe A yang dikelola Ditjen Perhubugan Darat dan disertai pembangunan 6 terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal, maka terminal tidak perlu dibuat mewah seperti bandara. Dia menekanan fungsi dari fungsi terminal yang maksimal.

"Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah," ungkap Djoko.

Demikian pula pembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni 4 yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan 3 sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional.

Pun juga instratruktur transportasi sungai, danau dan penyeberangan selama 2015-2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai dan 16 pelabuhan danau. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ditjenhubdat kemenhub (2023), jumlah danau di Indonesia sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 kilometer persegi.

"Sementara jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km). Untuk menanganinya diperlukan menaikkan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan," Djoko menjelaskan.

Bagi masyarakat di daerah, transportasi umumnya juga masih perlu pembenahan. Meski hingga 2024 telah terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek, daerah seperti Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan layanan angkutan bus perintis.

Banyak armada bus perintis harus segera diganti, kondisinya sudah tidak layak operasi, rata-rata buatan tahun 2016. Perum. Damri sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru.

"Layanan angkutan bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang, seperti Pulau Halmahera, Pulau Sumba dan Pulau Seram. Juga di daerah penghasil mineral dan pulau kecil, seperti Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Kepulauan Meranti. Tidak lupa kawasan transmigrasi perlu akses jalan layak dan layanan angkutan umum," tegas Djoko seraya mengingatkan perlunya melakukan peremajaan angkutan umum lainnya di Indonesia.

Tag:  #prabowo #gibran #umumkan #susunan #kabinet #merah #putih #sektor #transportasi #butuh #kepastian #keberlanjutan