Sekolah Rakyat: Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan

TANGGAL 12 Januari 2026 akan dicatat sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan pembangunan manusia Indonesia.

Pada hari itu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.

Bukan sekadar angka, peresmian ini membawa simbol harapan, yaitu hadirnya negara untuk mereka yang selama ini berada dalam bayang-bayang ketertinggalan pendidikan dan kemiskinan.

Di tengah gegap gempita wacana pembangunan infrastruktur besar, Sekolah Rakyat berdiri sebagai pengingat bahwa pembangunan manusia tetap harus menjadi prioritas utama.

Sebab, apa arti jalan tol, bandara baru, atau kawasan industri megah, jika sebagian anak bangsa masih kesulitan mengakses ruang belajar?

Apa arti kemajuan ekonomi jika masih ada generasi yang gagal mengenyam pendidikan layak hanya karena lahir dari keluarga miskin?

Maka ketika pemerintah memutuskan mendorong Sekolah Rakyat sebagai program nasional, ini bukan sekadar proyek pendidikan.

Program ini adalah ikhtiar besar untuk memutus lingkaran setan kemiskinan yang selama ini membelenggu sebagian masyarakat Indonesia.

Kemiskinan sering dipahami sebagai persoalan pendapatan. Namun para ekonom, termasuk Ragnar Nurkse dengan konsep lingkaran setan kemiskinan (the vicious circle of poverty), sudah lama menjelaskan bahwa kemiskinan tidak berdiri sendiri. Kemiskinan terjalin dalam lingkaran yang saling menguatkan.

Masyarakat miskin memiliki pendapatan rendah. Pendapatan rendah membuat mereka tidak mampu menabung.

Tanpa tabungan, investasi pendidikan dan peningkatan kualitas manusia terhambat. Tanpa pendidikan dan keterampilan memadai, mereka hanya bisa mengakses pekerjaan yang produktivitasnya rendah.

Akibatnya pendapatan tetap rendah. Dan begitulah siklus kemiskinan berulang dari generasi ke generasi.

Pada level keluarga, kemiskinan berarti ruang rumah yang sempit, gizi kurang, akses kesehatan terbatas, dan pendidikan yang sering harus dikorbankan.

Pada level sosial, kemiskinan menciptakan ketimpangan kesempatan. Anak-anak dari keluarga miskin masuk ke kehidupan dewasa dengan titik start yang jauh di belakang dibandingkan mereka yang lahir di keluarga lebih mapan.

Di sinilah pendidikan menjadi kunci. Pendidikan bukan hanya soal ijazah atau gelar akademik, tetapi tentang membuka pintu kesempatan.

Pendidikan adalah alat mobilitas sosial, tangga yang memungkinkan seseorang berpindah dari kondisi miskin menuju kehidupan yang lebih baik.

Namun persoalannya, sekolah formal yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan itu, terutama bagi kelompok marjinal.

Masih ada anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli buku atau membeli beras.

Masih ada anak yang terpaksa bekerja membantu orangtua di usia sekolah. Masih ada wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil, sehingga akses pendidikan tidak hanya sulit secara ekonomi, tetapi juga fisik. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi relevan.

Konsep Sekolah Rakyat sejatinya bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Di masa lalu, Ki Hajar Dewantara membangun Taman Siswa sebagai perlawanan terhadap akses pendidikan kolonial yang elitis.

Di berbagai era, berbagai kelompok masyarakat, organisasi sosial, komunitas keagamaan, hingga gerakan voluntarisme telah membangun Sekolah Rakyat sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak miskin, anak jalanan, dan kelompok yang tertinggal dari sistem pendidikan formal.

Namun kali ini, Sekolah Rakyat naik kelas dari sekadar gerakan sosial menjadi program negara. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau mereka yang sulit dijangkau sekolah formal.

Di kawasan pesisir, di pedalaman, di kampung-kampung miskin kota, di wilayah nelayan, di komunitas petani kecil, hingga di daerah yang selama ini disebut “3T”, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal.

Bangunan Sekolah Rakyat mungkin tidak semegah sekolah-sekolah elite di kota besar. Namun, di dalamnya hadir sesuatu yang sering kali jauh lebih penting, yaitu kehangatan, keberpihakan, dan relevansi.

Di Sekolah Rakyat, anak-anak tidak hanya diajak mengejar nilai ujian, tetapi diperkuat secara mental dan sosial. Pendidikan diberikan dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

Guru tidak hanya berdiri sebagai pengajar, tetapi sebagai mentor, kakak, bahkan figur yang menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak yang selama ini sering dipandang sebelah mata.

Lebih dari itu, kurikulum Sekolah Rakyat dirancang tidak sekadar akademik, tetapi menyentuh kecakapan hidup.

Anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, tetapi juga belajar literasi digital, pengenalan teknologi sederhana, pendidikan karakter, penguatan mentalitas, hingga pemahaman dasar tentang ekonomi keluarga.

Di daerah pesisir, anak-anak belajar sains dasar yang dikaitkan dengan ekologi laut. Di desa pertanian, mereka belajar matematika sambil memahami peran pertanian modern.

Di daerah miskin kota, Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar sekaligus ruang aman dari kerasnya lingkungan.

Dengan kata lain, Sekolah Rakyat hadir sebagai pendidikan yang membumi, di mana harus relevan dengan kehidupan anak-anak dan keluarga mereka.

Jika kita tarik ke konsep Nurkse, Sekolah Rakyat sesungguhnya sedang menembak inti persoalan, yaitu rendahnya pembentukan modal manusia.

Lingkaran kemiskinan bukan hanya tentang kurang modal finansial, tetapi juga rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Ketika pendidikan terbatas, produktivitas terbatas. Ketika produktivitas terbatas, pendapatan rendah. Pendapatan rendah mempersempit akses ke pendidikan generasi berikutnya. Dan lingkaran kemiskinan pun terus berputar.

Sekolah Rakyat hadir untuk memutus lingkaran itu di bagian yang paling strategis, yaitu akses pendidikan.

Dengan Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki jembatan menuju masa depan. Mereka tidak harus putus sekolah hanya karena jarak, biaya, atau keterbatasan sosial. Mereka tetap tersambung dengan dunia pendidikan dan pengetahuan.

Sekolah Rakyat juga memperluas “sisi permintaan” dalam teori Nurkse. Ketika masyarakat semakin terdidik, produktivitas meningkat.

Ketika produktivitas meningkat, pendapatan naik. Ketika pendapatan naik, konsumsi dan pasar membesar. Ketika pasar membesar, investasi menjadi lebih menarik.

Maka dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat bukan hanya soal pendidikan, melainkan suatu investasi ekonomi. Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan hanya mengajari anak membaca buku, melainkan sedang membaca masa depan bangsa.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat pada 12 Januari 2026, tidak hanya penting sebagai seremoni nasional, tetapi juga suatu pesan politik, sosial, dan moral.

Pesan bahwa negara hadir bukan hanya untuk mereka yang hidup nyaman, tetapi terutama untuk mereka yang paling rentan.

Peresmian ini juga menjadi bentuk koreksi kebijakan. Selama bertahun-tahun, banyak program pendidikan nasional yang berjalan megah, tetapi belum sepenuhnya menjangkau akar persoalan ketimpangan. Sekolah Rakyat mencoba masuk ke wilayah yang sering terlewatkan itu.

Namun tentu, kita tidak boleh berhenti pada seremoni. Tantangan sebenarnya justru dimulai setelah peresmian.

Membangun Sekolah Rakyat bukan pekerjaan sehari. Dibutuhkan konsistensi, pendanaan yang berkelanjutan, manajemen pendidikan yang rapi, serta dukungan dari berbagai pihak.

Pertama, tantangan pembiayaan. Pendidikan berkualitas membutuhkan guru yang baik, fasilitas memadai, dan sistem pendukung yang kuat.

Negara harus memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya megah pada awal, lalu perlahan redup karena kurang dukungan pembiayaan.

Kedua, kualitas pengajaran. Sekolah Rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai “kelas dua” dibanding sekolah formal. Justru karena melayani kelompok paling rentan, standar kualitasnya harus dijaga.

Guru membutuhkan pelatihan, pendampingan, serta penghargaan yang layak.
Ketiga, keberlanjutan. Sekolah Rakyat harus dipastikan tidak hanya menjadi “proyek lima tahun”.

Program ini harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional. Integrasi dengan sekolah formal, pengakuan kurikulum, hingga jalur lanjutan pendidikan harus dipikirkan matang.

Keberlanjutan ini harus mampu melintas rezim kepemimpinan, jangan program berhenti begitu berganti rezim.

Keempat, dukungan sosial. Sekolah Rakyat akan berhasil jika mendapat dukungan masyarakat. Orangtua perlu diedukasi tentang pentingnya pendidikan. Dunia usaha perlu didorong untuk terlibat dalam pembiayaan dan pengembangan program.

Organisasi keagamaan dan sosial bisa mengambil peran pendamping. Jika tantangan ini bisa dijawab, maka Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pada akhirnya, pembahasan tentang Sekolah Rakyat bukan hanya tentang angka, melainkan tentang martabat manusia.

Tentang anak-anak yang sebelumnya merasa tidak punya masa depan, kini memiliki ruang untuk bermimpi. Kemiskinan bukan hanya menggerogoti perut, tetapi juga menggerogoti rasa percaya diri.

Banyak anak miskin tumbuh dengan kesadaran bahwa mereka berada di “kelas bawah kehidupan”. Mereka minder, merasa tidak cukup pintar, tidak cukup pantas, dan tidak cukup layak untuk sukses.

Sekolah Rakyat menjadi ruang yang memulihkan martabat itu. Di sana mereka diterima tanpa syarat. Tidak ada yang mengejek karena seragam lusuh. Tidak ada yang memandang rendah karena tinggal di kampung kumuh.

Di sana, setiap anak diperlakukan sebagai manusia yang memiliki potensi. Terkadang, itu jauh lebih penting dari sekadar materi pelajaran.

Jika program ini berjalan konsisten, dampaknya tidak hanya terasa hari ini. Kita sedang menanam pohon masa depan. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi generasi yang lebih terdidik, lebih percaya diri, lebih produktif.

Mereka akan masuk ke dunia kerja dengan kemampuan lebih baik, membuka peluang wirausaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan pada akhirnya mengangkat kualitas hidup komunitas mereka.

Di titik itulah, lingkaran setan kemiskinan mulai retak. Kemiskinan tidak lagi diwariskan. Anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi harus menerima nasib yang sama dengan orangtua mereka.

Mereka memiliki kesempatan yang lebih adil untuk menentukan jalan hidup sendiri.
Indonesia selalu berbicara tentang “bonus demografi” dan “Indonesia Emas 2045”.

Namun, visi besar itu akan timpang jika sebagian generasi muda kita tumbuh dalam kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu jembatan agar generasi Indonesia tidak terbagi dua, yaitu yang maju dan yang ditinggalkan.

Jika Sekolah Rakyat berhasil, maka Indonesia menang. Bukan hanya dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam kemanusiaan.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat pada 12 Januari 2026, bukanlah akhir cerita, tetapi awal perjalanan panjang. Pemerintah telah membuka pintu. Tugas berikutnya adalah memastikan pintu itu tetap terbuka, terjaga, dan semakin kuat.

Tentu, program ini akan menghadapi kritik, evaluasi, dan dinamika. Itu normal dalam setiap kebijakan publik.

Namun satu hal yang tidak boleh kita ragukan bahwa upaya ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan adalah kunci memutus lingkaran setan kemiskinan.

Dan jika sebuah bangsa ingin benar-benar maju, maka harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal hanya karena lahir di keluarga yang salah.

Semoga apa yang dimulai pada 12 Januari 2026 ini tidak berhenti menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi jalan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih beradab.

Tag:  #sekolah #rakyat #memutus #lingkaran #setan #kemiskinan