Pemerintah Bayar Subsidi Rp 281,6 Triliun pada 2025, Pupuk Tumbuh Dua Digit

- Pemerintah telah membayarkan subsidi senilai Rp 281,6 triliun pada 2025, yang mencakup subsidi energi dan nonenergi.

"Semua volume barang bersubsidi di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).

Ia merinci realisasi pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) disalurkan untuk 18,98 juta kiloliter (KL), tumbuh 4,7 persen dari realisasi 2024 sebanyak 18,12 juta kiloliter.

LPG 3 kilogram telah terserap 8,54 juta ton atau tumbuh 3,9 persen dari realisasi tahun lalu 8,23 juta ton.

Realisasi untuk subsidi listrik mencapai 42,8 juta pelanggan, tumbuh 2,6 persen dari tahun lalu 41,7 juta pelanggan.

"Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs," jelas Suahasil.

Sementara itu, untuk nonenergi yakni pupuk bersubsidi, pemerintah merealisasikan 8,1 juta ton, tumbuh dua digit atau 12,1 persen dari tahun lalu 7,2 juta ton.

Kemenkeu menyatakan, pemangkasan birokrasi, tepatnya sebanyak 145 regulasi, mendorong penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan cepat.

Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga mengalami penurunan, sehingga makin terjangkau bagi petani.

Sedangkan, subsidi perumahan mencapai 278,9 ribu unit rumah, yang tumbuh signifikan 39,5 persen dari realisasi tahun lalu 200 ribu rumah.

"Ini adalah bentuk keberpihakan kita, memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat," tutur Suahasil.

APBN 2025 mengalami defisit Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Sedangkan, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp 2.602,3 triliun, setara 96,3 persen dari target Rp 2.701,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp 1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp 1.160,1 triliun.

Sedangkan, belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp 1.102 triliun atau 71,5 persen dari target Rp 1.541,4 triliun.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp 849 triliun atau 92,3 persen dari target Rp 919,9 triliun.

Tag:  #pemerintah #bayar #subsidi #2816 #triliun #pada #2025 #pupuk #tumbuh #digit