Hidup di Jakarta Kian Mahal, Siapa yang Paling Sengsara?
Ilustrasi lalu lintas di Jakarta. (Dok. UNSPLASH/Adrian Pranata)
20:32
6 Januari 2026

Hidup di Jakarta Kian Mahal, Siapa yang Paling Sengsara?

-  Hidup di Jakarta tak selalu berkelindan dengan harga kebutuhan yang mahal. Meskipun kenaikan harga kebutuhan urung dapat dibendung, masyarakat kota terus menemukan siasat baru untuk tetap hidup, dengan penghasilan yang ada.

Seorang karyawan swasta bernama Yanto (31) misalnya, sudah lebih dari lima tahun mengadu nasib di Jakarta. Ia tetap bertahan di petak idekos dengan mengandalkan pekerjaan yang sama dengan penghasilan sebesar Upah Minimum Regional (UMR).

"Belum pernah naik signifikan sih," ujar dia kepada Kompas.com.

Ia mengaku sulit untuk mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih besar, terutama berkaitan dengan banyaknya aturan umur maksimal di lowongan pekerjaan.

Namun demikian, ia tak habis akan dan terus berupaya mengencangkan ikat pinggang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apalagi, ia juga mengaku perlu menyisihkan penghasilannya untuk membantu keuangan keluarganya di kampung halaman.

"Yang susah ya nabung sebenarnya, kalau untuk hidup saja cukup," ucap dia.

Gaya Hidup Pengaruhi Pola Konsumsi

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah Redjalam menjelaskan, pada dasarnya secara natural, harga bahan pokok memang akan mengalami kenaikan. Dengan demikian, terdapat dorongan untuk adanya kenaikan upah minimum. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi kenaikan harga.

"Cuma sekarang ini yang juga berperan adalah gaya hidup. Gaya hidup itu menyebabkan kebutuhan hidup itu naik. Dari yang sebelumnya tidak membutuhkan pulsa, sekarang butuh pulsa. Meskiun inflasi itu relatif rendah, gaya hidup itu mendorong biaya hidup kita menjadi lebih tinggi," terang dia akhir Desember lalu.

Menurut Piter, masyarakat juga perlu disadarakan bahwa gaya hidup diharapkan tidak membuat masyarakat terjerembab dalam kesulitan keuangan.

"Kita harus hidup sesuai dengan kempapuan kita sebenarnya," imbuh dia.

Piter bilang, pemerintah perlu juga mengedukasi masyarakat untuk membiasakan hidup sesuai dengan kemampuannya. Ia juga berharap masyarakat tidak hidup dengan didorong oleh memenuhi gaya hidup (life style).

Ia mencontohkan, saat ini banyak kegiatan yang mungkin dapat menjadi sumber pengeluaran baru bagi masyarakat ketika tidak terkontrol, misalnya olahraga padel hingga duduk di cafe.

Hidup di Jakarta Mahal?

Di samping itu, Piter juga mengungkapkan kalau tinggal di Jakarta masih relatif terjangkau dibandingkan kota-kota lain yang ada di ASEAN.

"Dibandingkan misalnya dengan Singapura Malaysia, saya melihatnya kita tidak mahal kita, untuk hidup ya, tapi untuk gaya hidup, beda lho. Untuk hidup saya rasa di Jakarta masih relatif murah dibandingkan Asia Tenggara," terang dia. 

Ia mencontohkan, biaya makan dalam satu hari di Indonesia masih bisa dengan pengeluaran sebesar Rp 50.000.

Sedikit berbeda, Ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan biaya hidup khususnya di Jakarta memang bisa dibilang mahal.

Eko berpendapat saat ini cara umum, biaya hidup di Jakarta sendiri relatif tinggi.

"Secara umum biaya hidup di Jakarta cukup tinggi," ungkap dia.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan, di Jakarta tekanan naiknya biaya hidup tercermin dari inflasi makanan minuman mencapai 3,94 persen pada November 2025 dibanding tahun sebelumnya. Di samping itu, inflasi perumahan, air, listrik tembus 3,21 persen. 

"Hidup di Jakarta makin berat buat kelas menengah," ujar dia.

Biaya Hidup di Jakarta Nomor 5 se-ASEAN

Bhima bilang, biaya hidup di Jakarta menurut Mercer’s global Cost of Living City Ranking 2024, menduduki peringkat ke 5 termahal di antar negara ASEAN. 

Perhitungan itu sudah mempertimbangkan PPP (Paritas Daya Beli). Adapun, posisi teratas dihuni oleh Singapura, Phnom Penh, Bangkok, dan Manila. 

Sementara itu, Ekonom sekaligus Profesor Ekonomi Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf menjelaskan , terdapat beberapa laporan yang bilang kota Jakarta termasuk salah satu kota termahal di Asia Tenggara. 

"Kalau salah satu tentunya iya, yang jelas di Indonesia tentunya salah satu kota termahal, tapi perlu dipertimbangkan juga Jakarta itu dualistic economy," ucap Arief.

Dengan kata lain, seseorang bisa makan bakso seharga Rp 100.000 di mall, tapi dibpinggir mall bakso bisa dijual dengan harga Rp 10.000. 

"Kalau mau akurat, dualistic eonomy (informality) ini perlu diperhitungkan," ucap dia.

Arief menjabarkan, di Singapura atau Eropa kesenjangan (gap) ini tidak terlalu besar. 

Dengan demikian, biaya hidu di Jakarta mungkin mahal untuk kelas menengah yang biasa makan di mall.

Kondisi ini makin terasa mahal untuk kelas menengah yang juga merasakan stagnansi daya beli.

Menghitung Biaya Hidup Layak di Jakarta

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru saja merilis metode terbaru penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) di Indonesia.

Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan 1 bulan agar pekerja/buruh dan keluarganya bisa hidup layak.

Berdasarkan metode terbaru, penghitungan KLH menggunakan standar International Labour Organization (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.

Adapun, komponen kebutuhan rumah tangga yang digunakan adalah makanan, keseatan dan pendidikan, pokok lain-lain, dan perumahan atau tempat tinggal.

Dalam metode penghitungan terbaru, KHL tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 5.898.511.

Nominal ini lebih besar dari UMP Jakarta 2025 yang mencapai Rp 5,4 juta per bulan.

Sementara itu, untuk beberapa wilayah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, terungkap bahwa biaya KHL di sana terpaut jauh dari UMP yang diterima tahun ini.

Di Yogyakarta misalnya, KHL di sana senilai Rp 4.604.982 per bulan. Angka ini bahkan lebih dari dua kali lipat dari UMP Yogyakarta 2025 sebesar Rp 2.264.080 per bulan. 

Karyawan menyeberang Jalan Prof Dr Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat jam makan siang, Selasa (27/2/2024). Para karyawan ini adalah potret kelas menengah Indonesia. Kelas menengah dengan gaji terbatas bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan.HARIAN KOMPAS/PRIYOMBODO Karyawan menyeberang Jalan Prof Dr Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat jam makan siang, Selasa (27/2/2024). Para karyawan ini adalah potret kelas menengah Indonesia. Kelas menengah dengan gaji terbatas bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan.

Kelas Menengah Kian Terhimpit di Kota Besar

Bukan rahasia umum, biaya hidup di kota besar memang terkenal tinggi. Namun, dewasa ini banyak warga Jakarta yang merasa kian terhimpit di antara pendapatan dan biaya hidup yang membengkak.

Arief menjelaskan, secara umum kondisi masyarkat kelas menengah yang merasa terhimpit dari sisi ekonomi dirasakan di seluruh wilayah, tidak hanya di Jakarta. 

Hal ini selaras dengan data dari survei Bank Dunia yang bertajuk Listening to Indonesia. Dalam survei tersebut, persentase masyarakat yang merasa miskin (kemiskinan subjektif) meningkat menjadi 26,9 persen pada Agusus 2025, dari sebelumnya 19,5 persen pada Agustus 2024.

Dalam survei yang sama, kelas menengah Indonesia juga berpersepsi bahwa kondisi ekonomi memburuk.

Menanggapi hal tersebut, Arief bilang, tidak mengejutkan kalau warga Jakarta merasa kehidupan jadi masin sulit.

Upah Rata-rata Belum Naik

Ia menjelaskan, salah satu penyebab dari fenomena ini adalah karena upah riil yang cenderung stagnan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional RI itu menjelaskan, upah minimum setiap tahun pada dasarnya cenderung naik.

"Sayangnya upah rata-rata belum tentu ikut naik dan sangat mungkin kenaikan upah minimum yang berlebihan punya andil memperlambat kenaikan upah rata-rata karena upah rata-rata ditentukan bukan oleh regulasi, tetapi oleh hukum supply demand," jelas dia.

Menurut dia, kalau permintaan (demand) atau penciptaan lapangan kerja berkurang, sedangkan supply tenaga kerja bertambah, upah akan berkurang atau melambat.

Adapun pengurangan lapangan kerja bisa saja terjadi karena upah minimum yang terlalu tinggi.

Selanjutnya, Arief bilang, data ketenagakerjaan terkhir menunjukkan sebagian besar pekerjaan tercipta di sektor berupah rendah.

Khusus di Jakarta, indikator yang lebih relevan adalah dengan melihat angka pengangguran terbuka yang mengalami penurunan.

Sementara itu, pengangguran yang berpendidikan tinggi malah meningkat atau dari 8 persen menjad 12 persen pada 2025.

Karena tingkat pendidikan Jakarta sangat tinggi, maka sangat mungkin fenomena tersebut terjadi di Jakarta.

Melemahnya penciptaan lapangan kerja untuk pekerja berpendidikan tinggi tentunya akan terefleksikan oleh pelemahan upah equilibrium berdasarkan hukum permintaan penawaran.

Jumlah Kelas Menengah Indonesia Turun

Berdasarkan kriteria yang dipakai Bank Dunia, kelas menengah Indonesia mencakup 17 persen penduduk terkaya di Indonesia (2024). 

Adapun, mayoritas orang Indonesia berada dalam kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class sebanyak 49 persen. 

Menurut Arief, saat ini sangat mungkin posisi penduduk Jakarta mendominasi kelas menengah Indonesia atau 17 persen terkaya. 

Studi bank dunia memang menunjukkan sebagian besar kelas menengah di Indonesia didominasi mereka yang tinggal di Jabodetabek. 

Sementara itu, kelas penduduk rentan miskin juga mengalami penurunan kesejahteraan.

Kelas ini memang menurun jumlah dan proporsinya selama 5 tahun terakhir yang mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan.

"Cuma, jangan lupa kelompok rentan miskin juga mengalami penurunan kesejahteraan dan porsinya meningkat pada periode yang sama," ungkap dia.

Pemerintah Gelontorkan Bantuan untuk Kelas Menengah

Distribusi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berkisar di angka 5 persen ini tentunya dinikmati oleh kelompok-kelompok berbeda. Penentu utamanya memang bukan pemerintah, walau pemerintah punya peran di dalamnya. 

"Dari segi kebijakan sebenarnya pemerintah juga punya banyak program-program bantuan yang ditujukan untuk kelas menengah," terang dia.

Sebagai contoh, ia menceritakan, pemerintah telah menggelontorkan diskon listrik di awal tahun, atau program subsidi magang yang sedang dilakukan. 

Meskipun demikian, ia bilang, upaya tersebut tentu sangat mungkin belum cukup untuk meredam penurunan kesejahteraan kelas menengah. 

"Menurut saya semua ini dari fenomena pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas," ungkap dia.

Arief mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kita terus stabil di angka 5 persen dengan harapan segera mencapai angka yang lebih tinggi, tetapi belum dapat menciptakan pekerjaan yang berkualitas yang dibutuhkan kelas menengah.

Hal tersebut tercermin dari data penciptaan lapangan kerja formal (indikator berkualitas). Setiap tahun 6-8 juta orang tertahan tidak bisa masuk bekerja di sektor formal (berkualitas).

"Sehingga walaupun mereka tidak menganggur upahnya kurang baik," ungkap dia.

Daya Beli Kelas Menengah Stagnan

Sementara itu, Eko menjabarkan, fenomena yang terjadi di masyarakat kota besar saat ini adalah stagnasi daya beli.

Hal ini berimbas pada ekspansi swasta terbatas karena peningkatan laju konsumsi rumah tangga tumbuh moderat atau tercatat senilai 5,01 persen pada kuartal III-2025,

"Secara keseluruhan ini membuat ekonomi Jakarta yang biasanya tumbuh di atas nasional pada kuartal II dan III tetiba turun dibawah nasional di kuartal III menjadi 4,96 persen," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com. 

Ia menambahkan, perusahaan yang profitnya stagnan sulit untuk menaikkan upah karyawannya. Sebaliknya, perusahaan justru memiliki kecenderungan memilih mengefisienkan biaya dengan diganti teknologi misalnya. 

Dengan demikian, sektor informal masih besar di Jakarta atau tercatat sebanyak 36,63 persen pada Agustus 2025

Senada, Bhima mengatakan, fenomena yang terjadi belakangan bernama middle class squeeze.

Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan kondisi kelas menengah yang mengalami stagnansi pertumbuhan pendapatannya, sehingga membuat kelas menengah sulit menaikkan taraf hidupnya. Meraka kerap digambarkan berada dalam posisi terhimpt antara kelompok miskin dan kaya.

"Kelas menengah yang kontribusinya lebih dari 68 persen terhadap total konsumsi rumah tangga dianggap bukan bagian penting motor ekonomi," ungkap dia.

Bhima menjelaskan, kebijakan pemerintah banyak memberi subsidi ke orang miskin, dan insentif kemudahan investasi bagi orang kaya. 

Dengan demikian, kelas menengah jadi beraada di tengah atau terjepit (squeeze).

"Alhasil banyak yang turun kelas ke rentan miskin," tutup dia.

Tag:  #hidup #jakarta #kian #mahal #siapa #yang #paling #sengsara

KOMENTAR