KDM Mengeluh, APBD 2026 Minim tapi Harus Biayai Bandara Kertajati...

- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, salah satunya untuk membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Seperti diketahui bandara tersebut saat ini masih minim aktivitas penerbangan, namun tetap membutuhkan biaya operasional yang besar setiap tahunnya.

Selain Kertajati, APBD Jawa Barat juga masih menanggung kewajiban pembayaran utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung, yang dibangun pada era Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil.

Adapun Masjid tersebut dibiayai lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang kini cicilannya menjadi beban rutin pemerintah provinsi.

“Di tahun 2026, beban APBD Provinsi Jawa Barat sangat berat. Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat berkurang Rp 2,4 triliun,” kata Dedi mengutip pernyataan di akun TikTok, Selasa (6/1/2026).

Pria yang akrab disapa KDM ini juga menyebutkan adanya kegiatan pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp 600 miliar yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026. Kondisi itu membuat sekitar Rp 3 triliun anggaran tahun 2026 praktis terserap lebih awal.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat masih harus membayar cicilan dana PEN hampir Rp 600 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 50 miliar dialokasikan setiap tahun untuk Masjid Al Jabbar.

“Yang berikutnya adalah kita masih harus membiayai Bandara Kertajati hampir Rp 100 miliar dalam setiap tahun. Pemprov juga masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 300 miliar,” keluh dia.

Seiring dengan beban keuangan meningkat, anggaran pembangunan juga mengalami kenaikan. Ia mencontohkan alokasi anggaran infrastruktur jalan yang sebelumnya Rp 3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp 4,5 triliun.

Belanja sektor lain juga mengalami kenaikan, sehingga pemerintah provinsi terpaksa melakukan penghematan ekstrem pada belanja operasional.

“Jangan heran kalau sekarang listrik di gedung-gedung pemerintah sering dimatikan. Kegiatan seremonial juga kami batasi, hanya dua yang tetap dilaksanakan, yakni peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Jabar lakukan efisiensi

Penghematan juga dilakukan pada anggaran jamuan tamu dan kegiatan pemerintahan. Anggaran makan-minum yang sebelumnya mencapai Rp 3,5 miliar per tahun dipangkas drastis menjadi Rp 500 juta dan hanya difokuskan untuk kegiatan Agustusan dan hari jadi provinsi. Bahkan, tamu yang berkunjung ke Gedung Sate kini hanya disuguhi air putih.

Dedi menambahkan, penghematan juga dilakukan di level pimpinan. Ia mengaku telah menghapus penggunaan baju dinas dan kendaraan dinas, serta memangkas anggaran perjalanan dinas secara signifikan.

“Dulu perjalanan dinas Rp 1,5 miliar, diturunkan menjadi Rp 150 juta. Tahun 2026, saya tidak lagi menggunakan dana perjalanan dinas pemerintah,” katanya.

Pendapatan pajak kendaraan bermotor

Di tengah keterbatasan anggaran, Dedi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar provinsi Jawa Barat.

Ia optimistis, dengan dukungan masyarakat, pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan.

“Tahun depan, kita akan melihat jalan-jalan yang semakin baik, lampu yang semakin terang, drainase yang lebih tertata, serta jaringan CCTV yang terpasang di seluruh Jawa Barat,” tegas Dedi.

Tag:  #mengeluh #apbd #2026 #minim #tapi #harus #biayai #bandara #kertajati