Airlangga Ungkap Bankir Panas Dingin Dapat Kucuran Dana Rp 200 T dari Pemerintah

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penempatan dana Rp 200 triliun ke empat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendorong likuiditas di sektor perbankan.

Airlangga menjelaskan dampak dari kebijakan tersebut telah membuat penurunan suku bunga di sektor perbankan.

Penurunan suku bunga membuat para bankir was-was dengan adanya Pekerjaan Rumah (PR) baru ini.

“Pemerintah juga terus mendorong dengan penempatan dana Rp200 triliun sehingga likuiditas di market terisi. Dampaknya tentu penurunan suku bunga, itu membuat banker agak panas dingin juga,” ujar Airlangga dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Hal ini dinilai Airlangga karena, awalnya para bankir telah merasa cukup tenang dengan kondisi pasar menjelang akhir tahun.

Namun, setelah pemerintah mempercepat penempatan dana Rp 200 triliun tersebut, situasi berubah.

Sebab, terjadi persaingan antarbank dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit kini semakin ketat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyalurkan dana Rp 200 triliun berupa rekening ke empat Himbara dan bank syariah.

Himbara tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Alokasi dana pemerintah ke Himbara telah ditetapkan melalui Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Ratusan triliun tersebut dibagikan ke Himbara dengan rincian, BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

"Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak," kata Purbaya dalam keterangannya, ditulis Sabtu (13/9/2025).

Tag:  #airlangga #ungkap #bankir #panas #dingin #dapat #kucuran #dana #dari #pemerintah