Sri Mulyani Singgung Lembaga Baru Era Prabowo, Isyarat Badan Penerimaan Negara Jadi Dibentuk?

- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung maraknya pembentukan institusi-institusi baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang masih akan berlanjut ke depannya.

Pernyataan ini disampaikan di tengah rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk mengoptimalkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun kepabeanan.

"Mulai dari beberapa tahun terakhir hingga ke depan akan muncul institusi-institusi baru. Tidak hanya kementerian, namun juga lembaga-lembaga," ujar Sri Mulyani saat Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu di kantornya, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Sri Mulyani mengungkapkan, lembaga baru yang telah dan akan muncul ini berbentuk strict agency yang berhubungan langsung dengan kementerian atau mirip dengan kementerian.

Lembaga baru ini juga bisa berbentuk lembaga kuasi, yaitu lembaga yang di luar pemerintahan tetapi juga bukan lembaga korporasi.

Sri Mulyani menilai, pembentukan kementerian dan lembaga baru ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks. "Terutama dari sisi perbendaharaan dan pembiayaan," ungkapnya.

Di sisi lain, kondisi global dan nasional akan meningkatkan risiko, tidak hanya dari sisi geopolitik dan keamanan tetapi juga dari sisi keuangan.

"Transmisi risiko global akan terus berjalan dinamis. Saya berharap ini menjadi antisipasi bersama," kata Sri Mulyani.

Sebagai informasi, isu pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menjadi sorotan publik setelah Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Bidang Perpajakan Edi Slamet Irianto membocorkan struktur organisasi BPN yang disusun saat masa kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Mengutip paparan Edi dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs pada Rabu (11/6/2025), BPN disiapkan untuk langsung bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin seorang Menteri Negara/Kepala BPN.

KONTAN Struktur Badan Penerimaan Negara (BPN)Dalam menjalankan tugasnya, Menteri/Kepala BPN didukung dua wakil utama, yakni Wakil Kepala Operasi (Waka OPS) dan Wakil Kepala Urusan Dalam (Waka Urdal).

BPN juga akan dijaga Dewan Pengawas yang terdiri dari pejabat ex officio (seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala PPATK) serta empat orang independen.

Di bawah kepemimpinan Menteri/Kepala BPN dan wakilnya, terdapat beberapa unit eselon I yang menjadi tulang punggung operasional BPN, di antaranya Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama.

Kemudian, BPN juga akan memiliki enam deputi yang punya tugas berbeda-beda, yakni:

•  Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan
• Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak
• Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP
• Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom
• Deputi Penegakan Hukum
• Deputi Intelijen

Di sisi lain, BPN juga akan memiliki satu Pusat Data Sains dan Informasi serta satu Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai.

BPN juga akan dilengkapi oleh Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat Eselon 1B.

Namun, unit vertikal dibentuk sesuai kebutuhan.

Dalam keterangannya, Edi menjelaskan struktur BPN tersebut dirancang langsung di bawah Presiden RI.

Adapun agenda 100 hari Menteri/Kepala BPN antara lain mencakup rekrutmen pejabat Eselon I, konsolidasi data nasional, serta pengamanan penerimaan 2024-2025 melalui reformasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Tag:  #mulyani #singgung #lembaga #baru #prabowo #isyarat #badan #penerimaan #negara #jadi #dibentuk