Dugaan Korupsi ''Oplos BBM'' di Pertamina: 4 Bos Subholding Tersangka, Kerugian Rp 193,7 Triliun

- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat petinggi anak usaha atau subholding PT Pertamina (Persero) sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Keempatnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP).

Mengutip keterangan resmi Kejagung, Selasa (25/2/2025), kerugian negara yang disebabkan kasus ini ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun.

Kerugian tersebut mencakup kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker, dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi.

Dalam perkara ini, selain 4 bos subholding Pertamina, Kejagung juga menetapkan 3 DMUT/broker sebagai tersangka yakni MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Kejagung mengungkapkan, pada periode 2018-2023 pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri, sebelum merencanakan impor minyak bumi.

Namun, berdasarkan penyidikan Kejagung, RS dan SDS serta AP melakukan pengondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness/produksi kilang, sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya.

Pada saat produksi kilang sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri pun sengaja ditolak dengan dua alasan.

Pertama, produksi minyak mentah KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis. Faktanya, menurut Kejagung, harga yang ditawarkan masih masuk range harga HPS.

Kedua, spesifikasi produk minyak mentah KKKS tidak sesuai (kualitas) kilang. Tetapi faktanya, minyak mentah bagian negara masih sesuai kualitas kilang dan dapat diolah dan dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.

Berbagai alasan itu kemudian menjadi dasar untuk dilakukan penjualan minyak mentah produksi dalam negeri ke luar negeri (ekspor). Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang.

Dalam pengadaan impor tersebut, Kejagung menemukan fakta adanya pemufakatan jahat (mens rea) antara 4 petinggi subholding Pertamina dengan 3 broker sebelum tender dilaksanakan. Mereka sepakat mengatur harga untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum dan merugikan negara.

Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Kejagung mengungkapkan bahwa tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax). Padahal, sebenarnya, RS hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Saat dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, Kejagung juga menemukan fakta adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh tersangka YF, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13-15 persen secara melawan hukum, sehingga MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Kejagung menyebut, ketika kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan dalam penetapan harga index pasa (HIP) BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi tinggi atau mahal.

Harga yang dihasilkan dari praktik itu yang dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alhasil, kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun akibat praktik korupsi tersebut.

Respons Pertamina

Terkait persoalan yang terjadi di subholding, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, perusahaan menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan.

"Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah," ujar Fadjar dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Ia pun memastikan distribusi energi ke masyarakat tetap berjalan normal, meskipun 4 petinggi subholding ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejagung.

"Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar," ujarnya.

Di sisi lain, dia membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite. Ia memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Spesifikasi itu mengacu ketentuan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Lemigas," kata Fadjar di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, yang dipermasalahkan oleh Kejagung adalah pembelian BBM dengan kadar RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax. Ia menilai, adanya kesalahan informasi yang beredar terkait hal itu.

"Jadi di Kejaksaan, mungkin kalau boleh saya ulang, kan lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90, RON 92, bukan adanya oplosan, sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar ada misinformasi di situ," kata dia.

Pertamina diminta "bersih-bersih" manajemen

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, Pertamina harus menertibkan oknum internal yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

"Pertamina harus melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap oknum mafia migas yang masih bercokol di lingkungan Pertamina. Selain itu, Presiden harus menjadi panglima dalam pemberantasan mafia migas," ujar Fahmy saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Dia menyebut, mafia migas diduga terdiri dari aneka oknum internal maupun eksternal Pertamina. Sehingga. tanpa peran aktif Presiden, keberadaan mereka mustahil ditertibkan.

"Jangan harap mafia migas yang powerful dapat diberantas dan mustahil perampokan uang negara tidak terulang lagi jika tanpa peran aktif Presiden," katanya.

Tag:  #dugaan #korupsi #oplos #pertamina #subholding #tersangka #kerugian #1937 #triliun