Danantara Diluncurkan, OJK Pastikan Pengelolaan Bank BUMN Tetap Transparan

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai upaya pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih komprehensif.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, BPI Danantara dibentuk melalui pengesahan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari 2025.

Lembaga ini bertugas mengelola kekayaan negara yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis, termasuk hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, industri substitusi impor, serta sektor digital.

Dian menilai, kehadiran BPI Danantara bukan hal baru. Banyak negara telah menerapkan sovereign wealth fund, seperti Government Pension Fund Global di Norwegia, Temasek Holdings di Singapura, Qatar Investment Authority di Qatar, dan Abu Dhabi Investment Authority di Uni Emirat Arab.

Lembaga-lembaga ini mengelola dana investasi dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk inovasi teknologi, energi terbarukan, serta rantai pasok barang dan jasa yang dinilai strategis.

Ia berharap, BPI Danantara dapat mengoptimalkan kekayaan negara, mengintegrasikan pengelolaan aset, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi kinerja perusahaan, sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Ketiga bank ini tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK, sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh UU P2SK, memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri perbankan.

OJK bertugas menjaga agar pengelolaan bank BUMN tetap menerapkan manajemen risiko yang memadai guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dian menambahkan, karena ketiga bank BUMN tersebut merupakan perusahaan terbuka dengan saham yang sebagian dimiliki investor di luar pemerintah, mereka tetap harus menjaga kinerja dan membangun kepercayaan di kalangan investor.

Regulasi perbankan juga mengacu pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang sejalan dengan praktik internasional.

Hal ini menjadi konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam Kelompok 20 (G20) dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Prinsip ini menjadi pedoman yang mengikat bagi industri perbankan, termasuk bank BUMN, dalam setiap aspek bisnis agar pengelolaannya lebih transparan dan berintegritas, seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat peluncuran BPI Danantara.

"OJK telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta industri perbankan, guna membahas implikasi teknis pembentukan BPI Danantara. Termasuk skema pengelolaan bank BUMN yang akan diatur lebih lanjut dalam regulasi turunannya," kata Dian dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Koordinasi ini bertujuan memastikan pengelolaan bank BUMN berjalan konsisten dan berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku.

Dian menegaskan, ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan dalam BPI Danantara memiliki kinerja baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), laba bersih, dan kredit per Desember 2024, yang seluruhnya meningkat dengan kualitas aset yang terjaga, permodalan kuat, dan likuiditas memadai. Dengan kondisi ini, keberlanjutan kinerja di masa depan diperkirakan tetap terjaga.

Dian menekankan, pembentukan BPI Danantara tidak akan mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, termasuk keamanan simpanan masyarakat.

Bank BUMN tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik.

OJK meminta bank terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan layanan kepada nasabah agar kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi semakin besar.

"OJK akan terus memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar tetap sejalan dengan tujuan pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," ujar Dian.

Tag:  #danantara #diluncurkan #pastikan #pengelolaan #bank #bumn #tetap #transparan