Bahlil Anggap Polemik Gas Elpiji Jadi ''Jihad Politik'' demi Rakyat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadiri Indonesia Economic Forum (IES) 2025, di Jakarta, Senin (18/2/2025).(KOMPAS.com/Dian Erika )
02:20
20 Februari 2025

Bahlil Anggap Polemik Gas Elpiji Jadi ''Jihad Politik'' demi Rakyat

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa persoalan elpiji (LPG) menjadi 'jihad politik' untuk menjamin hak-hak rakyat.

“Ini yang menjadi 'jihad politik' saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh dari apa yang dilakukan oleh negara,” ucapnya dalam Indonesia Economic Summit di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2025).

Setiap tahun, konsumsi elpiji nasional disebut mencapai 8,3 juta ton. Sementara itu, produksi LPG dalam negeri hanya mampu mencapai 1,4-1,6 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor 6,7-6,9 juta ton LPG setiap tahun.

Dalam rangka mengatasi masalah impor yang berlebihan, maka Indonesia perlu membangun industri LPG dalam negeri dengan mengoptimalkan wilayah kerja gas C3 (propana) dan C4 (butana) untuk dikonversi menjadi LPG.

Selain itu, pembangunan jaringan gas (jargas) disebut menjadi solusi penting guna mengurangi impor epliji.

Saat ini, pemerintah disebut memberikan subsidi epliji setiap tahun tidak kurang dari Rp 80 triliun dengan harga jual eceran elpiji 3 kilogram (kg) di agen atau penyalur sejak tahun 2007 sebesar Rp 4.250 per kg.

Adapun harga mengimpor dari Saudi Aramco sebesar Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per kg, yang berarti negara memberikan subsidi setidaknya Rp 12 ribu per kg atau Rp 36 ribu per 3 kg.

Idealnya, harga elpiji 3 kg tak lebih dari Rp 16 ribu. Namun, pada kenyataannya masyarakat disebut harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per tabung.

Masalah lainnya adalah terkadang tabung elpiji 3 kg justru hanya sekitar 2,7 kg hingga praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung 12 kg yang kemudian dijual ke industri, rumah makan, hingga hotel.

Ini berarti ada jumlah cukup besar mark-up biaya dan pemberian subsidi elpiji yang tidak sasaran.

"Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, gak rela ini terjadi," ujar Bahlil

“Saya berkomitmen untuk meluruskan ini supaya apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN untuk rakyat, itu harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat,” kata dia lagi.

Tag:  #bahlil #anggap #polemik #elpiji #jadi #jihad #politik #demi #rakyat

KOMENTAR