Heboh Acara Glamping Kepala Daerah di Magelang, Berapa Anggarannya?
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga di hari pertama retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024) pagi. Biaya retreat Kabinet Merah Putih.(Dok. Tim Media Prabowo)
11:16
14 Februari 2025

Heboh Acara Glamping Kepala Daerah di Magelang, Berapa Anggarannya?

Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 direncanakan menjalani retret selama delapan hari di Magelang, Jawa Tengah. Acara ini menuai kritik saat Presiden Prabowo menjalankan program efisiensi besar-besaran.

Rencananya, retret kepala daerah terpilih itu akan digelar di area Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang pada periode 21-28 Februari 2025. Biaya kegiatan yang ditanggung bersama antara Kemendagri dan pemerintah daerah.

Kemendagri bakal membayar biaya penyelenggaraan kegiatan. Biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekaan dibebankan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau diambil dari APBD masing-masing.

Dana yang dihabiskan

Mengutip pemberitaan Harian Kompas, beberapa hari terakhir, beredar Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat itu juga tercantum biaya kegiatan yang ditanggung bersama (cost sharing) antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah sesuai dalam surat edaran itu adalah senilai Rp 2.750.000 per hari. Jika dikalikan 8 hari, total biaya yang harus dikeluarkan selama retret di Akmil, Magelang adalah Rp 22 juta per orang.

Maka, dengan jumlah peserta kepala daerah sebanyak 505 orang dari 505 daerah, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar.

Namun, jika wakil kepala daerah diinstruksikan untuk ikut serta dalam retret tersebut, berarti minimal biaya yang harus dikeluarkan dari APBD sekitar Rp 22,2 miliar.

Jumlah yang dikeluarkan bisa lebih besar karena kepala-wakil kepala daerah berpotensi mengajak ajudan dan timnya untuk mengikuti kegiatan itu.

Direvisi, semua biaya ditanggung Kemendagri

Beberapa hari kemudian, Kemendagri resmi mengubah skema pembiayaan untuk orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025.

Jika sebelumnya anggaran berasal dari Kemendagri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, kini seluruh biaya akan ditanggung oleh Kemendagri.

Perubahan ini tertuang dalam surat edaran terbaru nomor 200.5/692/SJ yang diterbitkan pada Kamis (13/2/2025). Surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Kompas.com dan dinyatakan sah dikeluarkan oleh Kemendagri.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kebijakan baru ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025.

Artikel bersumber dari berita di Harian Kompas dan Kompas.com berjudul:

Tag:  #heboh #acara #glamping #kepala #daerah #magelang #berapa #anggarannya

KOMENTAR